Connect with us
Pilkada Jatim 2018

PDI-P Dirikan Ribuan Posko Gotong Royong Pemenangan Gus Ipul-Puti di Surabaya

Pasangan Cagub-cawagub Jatim 2018 Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno(Foto: Yuch/Fakta.News)

Surabaya – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bergerak begitu cepat dalam rangka memenangkan calon yang diusungnya dalam Pilkada Serentak 2018 dengan menggerakkan mesin-mesin partai hingga level terbawah. Seperti yang dilakukan DPC PDI-P Kota Surabaya yang mendirikan posko-posko pemenangan bagi pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno pada Pilgub Jatim 2018.

Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan posko yang diberi nama posko gotong royong tersebut merupakan inisiatif relawan-relawan yang menginginkan Gus Ipul-Puti menang dalam Pilgub Jatim nanti. “Posko-posko itu berada di rumah-rumah warga Kota Surabaya, di tempat para relawan. Kami berikan plakat, banner dan spanduk yang menjadi penanda posko,” ujar Whisnu, Rabu (24/1/2018).

Whisnu mengungkapkan posko gotong royong ini merupakan titik konsolidasi dukungan dan suara warga Surabaya, dimana hal serupa pernah PDI-P lakukan dalam gelaran Pilkada Surabaya 2015 lalu yang mengantarkan Tri Rismaharini-Whisnu menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. “Ribuan posko relawan Risma-Whisnu dibentuk. Hasilnya, kami mendapatkan suara 86.3 persen,” ungkap Whisnu.

Menurut Whisnu, dengan perkiraan 2,3 juta pemilih di Kota Surabaya, DPC PDI-P Kota Surabaya menargetkan menjadi salah satu wilayah penyumbang suara terbanyak di Jatim bagi pasangan Gus Ipul-Puti. “Partisipasi pemilih digenjot agar kemenangan bisa maksimal. Kami sudah bertekad menyumbangkan suara Surabaya untuk kemenangan Jawa Timur,” kata Whisnu.

Whisnu yang saat ini menjabat wawali Surabaya mengatakan selain pendirian posko kemenangan, pihaknya juga tengah memperjuangkan masalah pendidikan gratis di Kota Surabaya. Menurutnya isu ini telah ia sampaikan kepada pasangan Gus Ipul-Puti sebagai bagian dari visi misi pasangan tersebut. “Alhamdulilah sudah masuk dalam dokumen visi-misi calon gubernur dan calon wakil gubernur,” kata dia.

Whisnu menjelaskan masalah pendidikan gratis ia angkat karena pendidikan SMA/SMK sejak tidak lagi ditangani oleh Pemkot Surabaya dan diambil alih Pemprov Jawa Timur, terdapat banyak keluhan dari masyarakat karena Pemprov Jatim menerapkan pendidikan berbayar di level tersebut. “Padahal, sejak era Walikota Bambang DH yang dilanjutkan Bu Risma, pembiayaan pendidikan di Kota Surabaya dibiayai negara melalui APBN dan APBD sehingga bisa dinikmati gratis oleh masyarakat,” terang Whisnu.

Masalah ini pun sempat ia sampaikan di dalam Rapat Koordinasi Cabang PDIP Kota Surabaya, yang diikuti 2.500 pengurus PDIP, mulai level kecamatan, kelurahan hingga tingkat rukun warga. “Mbak Puti adalah cucu Bung Karno. Wajib hukumnya bagi kita untuk menyumbangkan kemenangan besar,” kata dia.

Sementara itu Puti sendiri berharap dukungan dari para relawan PDI-P ini dapat membuat kalangan pecinta Soekarno atau Soekarnis lainnya bisa ikut memenangkan Gus Ipul dan dirinya dalam Pilgub nanti. “Saya minta tolong, ajak dan bangunkan para pecinta Soekarno yang lain, para Soekarnis, agar bergabung untuk memenangkan Gus Ipul dan Mbak Puti dalam Pilkada 2018,” tutur Puti.

Menurut Puti dirinya yakin jumlah Soekarnis di Jawa Timur sangat banyak dan menjadi ‘kekuatan diam’, dia berharap kekuatan ini bisa bersinergi dengan kaum nahdliyin dimana basis Gus Ipul berasal. “Saya mendapat tugas untuk merajut kebersamaan, merajut kebangsaan, antara kaum nasionalis dan nahdliyin di Jawa Timur,” tandas Puti.

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya