PBNU Kembali Tegaskan Ikut Serta dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud
Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendatangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam kunjungannya ini Nadiem Makarim diterima langsung oleh Sekjen PBNU H. A. Helmy Faishal Zaini yang didampingi Ketua PBNU KH. Eman Suryaman, Wasekjen H. Imam Pituduh dan Ketua PP LP Ma’arif NU KH. Arifin Junaidi di kantor PBNU lt 3.
Dalam kunjungan itu, Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan NU akan tetap ikut program organisasi penggerak (POP).
“NU menegaskan jika tetap ikut serta di dalam program organisasi penggerak yang akan dilaksanakan Januari 2021 yang akan datang,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakpus, Rabu (12/8/2020).
Lebih lanjut, Yahya mengatakan NU akan terus bekerja sama dengan Kemendikbud dalam bidang pendidikan. Menurutnya NU harus terus terlibat dalam perkembangan dunia pendidikan bangsa ini.
“Dan Rais Am menegaskan kembali, arahan beliau bahwa Nahdatul Ulama harus terus bekerja sama erat dengan Kemendikbud, karena ini masalah yang sangat strategis, menyangkut masa depan anak kita, menyangkut masa depan bangsa, NU harus terus terlibat dan tidak boleh menarik diri dari keterlibatan di dalam dunia pendidikan ini,” jelas Yahya.
Yahya juga menjelaskan pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi antara Kemendikbud dan PBNU. Selain itu, Nadiem juga menjelaskan banyak terkait gagas inovasi pendidikan yang sedang dirancangnya.
“Telah bersilaturahmi, mohon dukungan dan doa restu dan membicarakan menerangkan banyak hal kepada Rais Aam tentang gagasan-gagasan inovasi pendidikan yang sedang beliau kerjakan,” ujar Yahya.
Dalam kesempatan yang sama, Nadiem mengucapkan terima kasih atas keputusan PBNU yang tetap ikut POP. Dia mengapresiasi PBNU yang tetap memberikan dukungan di POP.
“Saya ingin mengucapkan sekali lagi, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar PBNU dan Rais Aam yang telah memberikan dukungannya dan telah memutuskan untuk kembali berpartisipasi di dalam program POP mulai Januari 2021,” kata Nadiem.
Lebih lanjut, Nadiem mengungkapkan akan terus melakukan penyempurnaan dalam POP. Dia berharap melalui POP dan seluruh reformasi pendidikan nasional dapat meningkatkan kualitas bangsa Indonesia.
“Kami akan terus belajar, kami akan terus menyempurnakan programnya, dan dengan dukungan organisasi masyarakat seperti PBNU. Kami harap program POP dan juga seluruh reformasi pendidikan nasional Indonesia bisa lebih sukses dan lebih menyeluruh, dan lebih berkualitas,” tuturnya.
Selain itu, Nadiem juga mengatakan banyak membahas persoalan pendidikan di PBNU. Dia pun mengaku mendapat banyak masukkan terkait POP dan inovasi pendidikan ke depannya.
“Kami membahas juga dengan berbagai macam petinggi PBNU, dan alhamdulillah kami berdiskusi menyelaraskan pendidikan di Indonesia seperti apa, kami banyak belajar dari perbincangan itu. Dan mendapatkan banyak sekali ide-ide mengenai bagaimana kita bisa menyempurnakan, bukan hanya POP tapi berbagai inisiatif kita ke depannya,” ucap Nadiem.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Arifin Junaidi menyangkal pernyataan Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf terkait Program Organisasi Penggerak (POP). Arifin menegaskan lembaganya tetap tidak bergabung ke POP hingga program itu direvisi.
“Sampai saat ini, LP Ma’arif NU tetap pada pendiriannya untuk tidak gabung ke POP sampai ada revisi komprehensif atas konsep POP Kemendikbud,” kata Arifin dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (6/8).
Arifin menjelaskan LP Ma’arif NU adalah lembaga yang dikoordinasikan Pengurus Tanfidziyah NU. Menurutnya, keputusan LP Ma’arif akan mengikuti arahan dari Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
(mjf)
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.