Connect with us

PB IDI Umumkan Dokter yang Meninggal Akibat Covid-19 Berjumlah 48 Orang

Jakarta – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengumumkan, terdapat penambahan 4 dokter yang gugur akibat COVID-19. Hingga saat ini, jumlah total dokter yang dilaporkan meninggal akibat COVID-19 menjadi 48 orang.

“Sudah confirmed COVID-19, berdasarkan hasil swab test-nya,” kata humas PB IDI, Halik Malik, Rabu (8/7/2020).

Adapun dari keempat dokter yang meninggal, dua orang adalah dr Sang Aji Widi dan dr Elianna Widiastuti di Semarang. Halik mengatakan keduanya merupakan kakak beradik yang berstatus positif COVID-19.

“Beliau berdua kakak-beradik dari Semarang. Dokter Sang Aji meninggal hari Senin, 6 Juli 2020, pukul 14.45 setelah dirawat cukup lama di RSUD Wongsonegoro Kota Semarang dengan diagnosa positif COVID-19,” kata Halik.

Selain itu, IDI menyampaikan duka citanya atas meninggalnya dr Ane Roviana di RS Telogorejo Semarang. Dokter Ane merupakan anggota IDI Jepara yang bekerja di klinik di daerah Welahan, Jepara.

IDI juga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya dr H Agus Pramono di RSI Jemursari, Surabaya, pada (7/7) kemarin. Halik mengatakan Agus masih aktif bekerja sebagai Kepala Puskesmas Kedungsolo, Sidoarjo.

“Semoga beliau husnul khotimah diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima semua amal baik dan ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan semoga selalu diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan iman, Aamiin. Beliau masih aktif sebagai kepala Puskesmas Kedungsolo Sidoarjo,” katanya.

Hingga hari ini (8/7), PB IDI mencatat total ada 48 dokter yang dilaporkan gugur karena positif COVID-19 dan PDP COVID-19, seperti berikut:

  1. Prof DR dr Iwan Dwi Prahasto (Guru Besar FK UGM)
  2. Prof DR dr Bambang Sutrisna (Guru Besar FKM UI/IDI Jakarta Timur)
  3. dr Bartholomeus Bayu Satrio (IDI Jakarta Barat)
  4. dr Exsenveny Lalopua, M.Kes (IDI Kota Bandung)
  5. dr Hadio Ali K, Sp.S (IDI Jakarta Selatan)
  6. dr Djoko Judodjoko, Sp.B (IDI Bogor)
  7. dr Adi Mirsa Putra, Sp.THT-KL (IDI Bekasi)
  8. dr Laurentius Panggabean, Sp.KJ (IDI Jakarta Timur)
  9. dr Ucok Martin Sp. P (IDI Medan)
  10. dr Efrizal Syamsudin, MM (IDI Prabumulih)
  11. dr Ratih Purwarini, MSi (IDI Jakarta Timur)
  12. Laksma (Purn) dr Jeanne PMR Winaktu, SpBS (IDI Jakarta Pusat)
  13. Prof Dr dr Nasrin Kodim, MPH (Guru besar Epidemiologi FKM UI)
  14. Dr Bernadette Sp THT meninggal di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (IDI Makassar)
  15. DR Dr Lukman Shebubakar SpOT (K) (IDI Jakarta Selatan)
  16. Dr Ketty di RS Medistra (IDI Tangerang Selatan)
  17. Dr Heru S meninggal di RSPP (IDI Jakarta Selatan)
  18. Dr Wahyu Hidayat, SpTHT (IDI Kab. Bekasi)
  19. Dr Naek L Tobing, SpKJ (IDI Jakarta Selatan)
  20. Dr Karnely Herlena (IDI Depok)
  21. Dr Soekotjo Soerodiwirio SpRad (IDI Kota Bandung)
  22. Dr Sudadi, MKK, SpOK (IDI Jakarta Pusat)
  23. Prof Dr H Hasan Zain, Sp.P (IDI Banjarmasin)
  24. Dr Mikhael Robert Marampe (IDI Kab. Bekasi)
  25. Dr Berkatnu Indrawan Janguk (IDI Surabaya)
  26. Dr Irsan Nofi Hardi Nara Lubis, Sp.S (IDI Medan)
  27. Dr Boedhi Harsono (IDI Surabaya)
  28. Dr Soeharno (IDI Kediri)
  29. Dr Amir Hakim Siregar SpOG (IDI Batam)
  30. Dr Ignatius Tjahjadi SpPD (IDI Surabaya)
  31. Dr Esis Prasasti Inda Chaula, SpRad (IDI Tegal)
  32. Dr Hilmi Wahyudi (IDI Gresik)
  33. DR dr Heru Prasetya, SpB, SpU (IDI Banjarmasin)
  34. dr Miftah Fawzy Sarengat (PPDS FK Unair, RS Soetomo, IDI Balikpapan)
  35. dr Bendrong Moediarso, SpF, SH (IDI Surabaya)
  36. dr H Dibyo Hardianto (IDI Bangkalan)
  37. dr Deny Dwi Yuniarto (IDI Sampang)
  38. dr Gatot Prasmono (IDI Sidoarjo)
  39. dr Sukarno (IDI Sidoarjo)
  40. dr Arief Basuki SpAn (IDI Surabaya)
  41. dr Herry Nawing SpA (IDI Makassar)
  42. dr Theodorus Singara SpKJ (IDI Makassar)
  43. dr Nyoman Sutedja, MPH (IDI Denpasar)
  44. dr Putri Wulan Sukmawati (PPDS Anak FK Unair/RS Soetomo Surabaya)
  45. dr Sang Aji Widi Aneswara (IDI Semarang)
  46. dr Elianna Widiastuti (IDI Semarang)
  47. dr Agus Pramono (IDI Sidoarjo)
  48. dr Ane Roviana (IDI Jepara)

 

(zico)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya