Pastikan Terapkan Protokol Kesehatan, Ganjar Pantau Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka di Temanggung
Temanggung – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengunjungi dua sekolah yang menjadi role model pembelajaran tatap muka di Kabupaten Temanggung, Kamis (10/9/2020). Kunjungan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan uji coba berlangsung aman dan sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan.
Dua sekolah yang dikunjungi Ganjar di Temanggung adalah SMKN 1 Temanggung dan SMAN 1 Parakan Temanggung. Di dua sekolah itu, Ganjar dengan teliti mengecek persiapan sekolah, mulai pemenuhan sarana prasarana, penerapan protokol kesehatan hingga pembatasan jumlah siswa yang masuk.
Di dua sekolah itu, Ganjar melihat pemenuhan sarana prasarana sudah cukup memadai. Mulai penyiapan tempat parkir yang dibatasi, penyediaan tempat cuci tangan di depan kelas, pengecekan suhu tubuh, dan fasilitas lainnya. Papan-papan imbauan dan peringatan juga terpasang di sudut-sudut ruangan sekolah.
Ganjar juga masuk ke ruang-ruang kelas dan ruang praktek untuk melihat sendiri proses belajar mengajar dengan cara tatap muka. Di dua sekolah itu, tidak semua siswa boleh masuk. Mereka dibatasi, dan hanya yang memiliki kendaraan pribadi atau diantar orang tua yang boleh sekolah. Sementara siswa yang biasa naik angkutan umum, masih diminta belajar di rumah.
Di SMKN 1 Temanggung, ada 72 siswa yang masuk setiap hari dengan dibagi menjadi 6 rombongan belajar (rombel), sehingga masing-masing rombel berisi 12 siswa. Sementara di SMAN 1 Parakan Temanggung, ada 102 siswa dibagi menjadi 6 kelas, masing-masing 17 siswa.
“Semuanya sudah bagus, persiapannya sudah dilakukan optimal. Memang yang agak sulit itu jaga jarak, karena biasanya anak-anak itu tidak sadar ngobrol bareng, jawil-jawilan dan lainnya. Padahal, itu bahaya,” kata Ganjar kepada para guru di dua sekolah itu.
Ganjar pun mengajak dialog siswa-siswi yang mengikuti belajar mengajar tatap muka di sekolah. Ganjar memastikan, bahwa semua siswa yang masuk ke sekolah itu, mendapat izin dari orang tua.
Selain itu, Ganjar juga mengorek kesulitan para siswa menghadapi pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Dari para siswa itu, Ganjar mendapatkan keterangan, bahwa yang paling sulit adalah taat untuk menjaga jarak.
“Nanti kalau ada temenmu yang nyedak-nyedak, langsung keplak (kalau ada yang mendekat, langsung pukul),” seloroh Ganjar kepada para siswa sambil tertawa.
Secara keseluruhan, Ganjar melihat uji coba sekolah tatap muka di Temanggung sudah berjalan bagus. Semua siswa yang masuk dipastikan mendapat izin dari orang tua, dan mereka semuanya tidak berangkat menggunakan angkutan umum.
“Tinggal bagaimana guru disiplin menjaga ini, sehingga semuanya berjalan lancar. Saya tegaskan, ini bukan coba-coba, ini menyiapkan bagaimana agar anak-anak bisa beradaptasi. Sudah hari keempat pelaksanaan uji coba ini, dan alhamdulillah berjalan lancar,” ucap Ganjar.
Ganjar mengatakan akan terus mengevaluasi sistem ini. Ia juga meminta, pihak sekolah ketat dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.
“Kalau perlu ada polisi sekolah, bisa kepala sekolah, guru atau ketua kelas untuk patroli, mengingatkan apabila ada yang melanggar,” pungkasnya.
Sementara itu, para siswa menyambut baik program uji coba sekolah tatap muka itu. Menurut mereka, uji coba ini bisa digunakan untuk persiapan apabila sekolah nantinya dibuka kembali pasca pandemi.
“Seneng sekali bisa sekolah lagi, sudah lama bosan belajar di rumah. Kalau belajar di sekolah, lebih mudah paham karena diterangkan langsung,” kata Annisa Aprilia, kelas 2 SMKN 1 Temanggung.
Terkait keamanan siswa, menurut Annisa hal itu bisa dijaga dengan baik. Selama pihak sekolah sudah menyiapkan sarana prasarana dan penerapan protokol kesehatan ketat, maka siswa akan aman belajar di sekolah.
“Kalau protokol kesehatan ketat, dan siswa juga disiplin mematuhinya, semuanya akan aman. Memang selama ini, yang paling sulit ya jaga jarak, karena biasanya dulu kalau ketemu teman sering ngrumpi. Tapi sekarang, semuanya harus belajar untuk jaga jarak demi keselamatan bersama,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
