Connect with us
Menteri Pariwisata, Arief Yahya

“Pariwisata Bisa Jadi Penyumbang Devisa Terbesar bagi Negara”

Menteri Pariwisata Arief Yahya

Jakarta – Perkembangan pariwisata Tanah Air saat ini sangat menggembirakan. Pada 2017, pariwisata menduduki peringkat kedua penyumbang devisa bagi negara, mengalahkan migas di urutan ketiga dan batu bara di urutan keempat.

Menurut Arief, dari sisi pencapaian target, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia secara kumulatif pada Januari–Agustus 2017 mencapai 9,25 juta kunjungan atau naik 25,68% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun lalu. “Begitu juga dengan pergerakan wisnus (wisatawan Nusantara) yang mengalami peningkatan mencapai 15,1% dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.

Mengenakan batik merah lengan panjang, mantan CEO PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ini menjelaskan program pengembangan pariwisata Indonesia yang sedang dilakukan pemerintah secara rinci kepada Fakta.News, di ruang rapat Menteri Pariwisata, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Senin (15/10) lalu.

Di era pemerintahan Jokowi-JK, pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang diprioritaskan. Apa saja terobosan yang telah dilakukan oleh Kemenpar?

Benar. Pemerintahan saat ini telah menetapkan pariwisata menjadi leading sector. Sebab, pariwisata merupakan industri yang paling sustainable serta menyentuh ke level masyarakat. Performanya pun selalu meningkat tiap tahun. Terobosan yang sedang dilakukan adalah pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Seluruh kementerian dan lembaga juga sangat mendukung pengembangan infrastruktur pariwisata. Terobosan lainnya adalah digitalisasi di bidang pariwisata dengan merevolusi strategi pemasaran untuk membuktikan bahwa “more digital more personal, more digital more global, more digital more professional”. Terobosan lainnya yaitu memberi kemudahan bagi wisman untuk datang ke Indonesia melalui kebijakan bebas visa kunjungan (BVK).

Bagaimana strategi promosi pariwisata yang dilakukan Kemenpar?

Sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pariwisata, strategi pemasaran yang diterapkan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan adalah strategi DOT adalah menyesuaikan destinasi dengan originasi (pasar yang tepat). Tentu saja dengan memperhitungkan timing yang tepat pula. Saat ini, terdapat 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang sedang fokus dikembangkan, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Mandalika, Labuan Bajo, dan Morotai.

Dari sisi promosi, strategi yang digunakan yaitu branding, advertising, dan selling (BAS). Proporsi selling saat ini lebih ditingkatkan menjadi lebih besar (50%) dengan menggelar acara-acara pariwisata tematik, antara lain olahraga, great sale, ajang fesyen, festival kuliner, MICE, dan lain-lain.

Pemerintah telah menargetkan 20 juta turis hingga 2019 mendatang. Bagaimana strategi pencapaiannya?

Selain melaksanakan top 3 program seperti dijelaskan di atas, Kemenpar melakukan strategi pemasaran, promosi, dan penggunaan media secara optimal. Dalam melakukan strategi pemasaran, kami menggunakan pendekatan destination, orginal, dan time (DOT), strategi promosi BAS, serta strategi penggunaan media dengan pendekatan paid media, own media, social media, dan endorser (POSE).

Tahun lalu, kami mem-branding Wonderful Indonesia (WI) secara masif ke seluruh belahan dunia, terutama negara-negara pasar utama Indonesia. Kegiatan branding WI mendapat sambutan masyarakat internasional. Terbukti selama 2016 Indonesia mendapat 46 penghargaan internasional dari 22 negara. Selain itu, kampanye branding WI telah meningkatkan performance Indonesia. Hal ini terlihat dari popularitas WI yang melonjak dari status tidak tercatat menjadi peringkat ke-47 dunia. WI telah mengalahkan popularitas Truly Asia milik Malaysia dan Amazing Thailand yang berada di posisi 83 dan 97 dunia.

Keberhasilan mem-branding WI secara masif ke seluruh belahan dunia ini kami lanjutkan pada 2017 dengan lebih banyak melakukan direct selling di berbagai bursa pariwisata internasional maupun melakukan sales mission ke pasar potensial mancanegara.

Destinasi apa saja yang menjadi unggulan?

Kami mempunyai 10 Destinasi Prioritas sebagai “Bali baru” yang saat ini sedang dipercepat pembangunannya. Kesepuluh destinasi prioritas ini adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai, Labuan Bajo.

Selain itu, kami mempunyai destinasi yang paling siap untuk dipromosikan sebagai sepuluh destinasi branding, yaitu Colorful Medan, Wonderful Riau Island, Enjoy Jakarta, Stunning Bandung, Java Cultural Wonders (Yogakarta-Solo-Semarang), Majestic Banyuwangi, Bali the Island of Gods, Friendly Lombok, Explore Makassar, serta Coral Wonders untuk Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat. Destinasi branding baru ini paling siap dipasarkan karena didukung oleh unsur atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A) yang sangat memadai.

Bagaimana dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata? Seperti apa perkembangannya?

Dari 10 Destinasi Prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, ada empat destinasi yang memiliki KEK, yakni Mandalika, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. Minat investor untuk menanamkan modalnya di kawasan dengan integrasi semacam ini sangat besar

Sudah ada lima investor yang menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam pembangunan hotel di KEK Mandalika dan pembangunan sirkuit moto GP di lokasi resor yang juga berlokasi di Mandalika. Di KEK Morotai, bahkan investor sudah mulai menggelontorkan dananya untuk merealisasikan rencana pembangunan taman rekreasi.

Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung di Banten juga terus digenjot. Pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Investor yang berminat untuk membangun sejumlah sarana dan prasarana di KEK ini kebanyakan berasal dari Asia, yakni Cina dan Singapura. Lalu, ada pula Amerika Serikat, Eropa, serta Timur Tengah.

Seperti apa manfaat ekonominya bagi masyarakat?

Masyarakat di sekitar penyangga KEK dapat merasakan manfaat secara ekonomi, seperti dengan bekerja sebagai karyawan hotel di dalam kawasan, bekerja membangun infrastruktur, dan membuka usaha baru. Mereka juga dapat mengelola home stay, losmen, penyewaan vila, penyewaan kapal nelayan, serta usaha makanan dan minuman bagi wisatawan. Demikian pula dengan usaha kerajinan.

Apa peran sektor pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian nasional?

Peran sektor pariwisata bagi perekonomian nasional saat ini menjadi penyumbang PDB, devisa, serta lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Pariwisata menyumbang 10% PDB nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN, peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional sebesar 9,3% atau sebanyak Rp144 triliun dibanding industri lainnya (tahun ini naik menjadi peringkat kedua), serta penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan atau sebesar 8,4% secara nasional dan menempati urutan ke-4 dari seluruh sektor industri.

Pariwisata mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2015, kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 10%, naik 0,7% dibandingkan 2014 sebesar 9,3%. Lapangan pekerjaan turut terbuka sebesar 11,3 juta lapangan kerja, naik 1% dibandingkan 2014.

Apa saja potensi pariwisata nasional lain yang bisa dikembangkan?

Potensi wisata nasional yang bisa dikembangkan lagi yaitu wisata budaya karena persentase jumlah wisatawan yang mengunjunginya masih relatif kecil (15,62%). Sebagai negara dengan kekayaan budaya yang beragam, seharusnya wisata budaya bisa lebih dikembangkan lagi agar mampu menarik minat wisatawan.

Adakah kendala dalam pengembangan pariwisata ini? Apa saja kendala yang dihadapi ini?

Kendala yang dihadapi pengembangan pariwisata saat ini yaitu biaya promosi yang sangat terbatas. Untuk mempromosikan wisnus, diperlukan biaya minimal Rp5.000 per pergerakan wisnus. Jadi, untuk mengejar target 265 juta pergerakan pada 2017, diperlukan biaya sebesar Rp1,32 triliun.

Koordinasi antarlembaga dan stakeholders pun masih kurang baik. Masih banyak penyelenggaraan promosi pariwisata yang kurang kolaboratif antara pusat dan daerah serta pelaku pariwisata sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih dan miskomunikasi. SDM yang kreatif dan inovatif dalam pemasaran pun terbatas. Tren yang ada saat ini menuntut para pelaku industri pariwisata untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan paket-paket wisata.

Penerapan ICT juga masih terbatas. Gaya hidup masyarakat yang bergerak cepat dan bersentuhan langsung dengan internet menuntut model pemasaran berbasis digital yang relevan diaplikasikan, baik destinasi wisata maupun pengelola akomodasi pariwisata melalui suatu platform digital marketing (ITX).

Apa tantangan bagi sektor pariwisata ke depannya?

Tantangan pariwisata ke depannya dari sisi target yaitu pencapaian jumlah kunjungan wisman sebesar 20 juta wisman dan 275 juta wisnus pada 2019. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat setelah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Namun, dari segi pertumbuhan wisman, Indonesia menempati peringkat tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 15%. Sementara, Thailand tumbuh kurang dari 10%, Malaysia relatif stagnan, dan Singapura sebesar 2%.

Seperti apa solusinya?

Dalam pengembangan pariwisata, hal yang harus dibenahi pemerintah daerah yaitu unsur 3A dan komitmen CEO. Peran CEO atau gubernur, bupati, dan wali kota menentukan 50% kesuksesan daerah dalam membangun sektor pariwisata. Diawali dengan komitmen orang nomor satu di daerah itu, semua program pengembangan pariwisata akan berjalan dengan mudah. Keseriusan pemerintah daerah akan terlihat dari bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan sumber daya dan anggaran mereka di sektor pariwisata.

“Pariwisata menyumbang 10% PDB nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN, peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional sebesar 9,3% atau sebanyak Rp144 triliun dibanding industri lainnya (tahun ini naik menjadi peringkat kedua), serta penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan atau sebesar 8,4% secara nasional dan menempati urutan ke-4 dari seluruh sektor industri.”

-Menteri Pariwisata Arief Yahya-

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PDI Perjuangan Instruksikan Tiga Pilar Partai Terus Teguh Lestarikan Alam dan Lingkungan

Oleh

Fakta News
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta – PDI Perjuangan berkomitmen terus menunjukkan kepedulian dan kecintaan terhadap alam dan Iingkungan serta dalam rangka mewujudkan politik hijau. Oleh karena itu, PDI Perjuangan menginstruksikan kepada Tiga Pilar Partai untuk terus menjaga, melindungi dan melestarikan pohon-pohon tua dan langka di daerahnya.

Komitmen PDI Perjuangan untuk terus menunjukkan kepedulian lingkungan disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (22/10).

“Pohon berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi dengan manfaat utama sebagai penghasil oksigen, penyimpan karbon, penghasil kayu sebagai bahan baku bangunan, penghasil buah-buahan, bahan obat dan bahan nabati lainnya serta sebagai tempat berlindung berbagai spesies binatang. Namun, sebagian besar manfaat tersebut belum tergantikan sehingga pohon menjadi sumber daya sangat penting bagi kehidupan manusia,” jelas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Hasto menyebutkan berdasarkan data lnternational Union For Conservation of Nature (IUCN) sebanyak 487 spesies pohon Indonesia terancam punah, 55 spesies diantaranya merupakan pohon berukuran besar. Hal ini akibat dari alih fungsi kawasan yang menyebabkan hilangnya habitat alami pohon langka, diikuti oleh perambahan, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, penebangan, kebakaran yang menyebabkan rusaknya habitat dan penurunan populasi, serta perubahan iklim global.

“Bila tidak segera dilakukan tindakan pencegahan kepunahan dan upaya konservasi, maka akan banyak pohon terancam punah dalam waktu dekat,” kata Hasto.

Selama ini, PDI Perjuangan memang aktif dalam kepedulian terhadap lingkungan. Berbagai program dirancang dan dilaksanakan. Misalnya penanaman pohon di sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung.

Oleh karena itu, jelas Hasto, DPP PDI Perjuangan kemarin mengeluarkan sebuah instruksi Partai untuk diperhatikan dan dilaksanakan DPD dan DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia, para Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota FPDI Perjuangan dan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan kader PDIP di seluruh Indonesia di wilayah masing-masing.

“Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup PDI Perjuangan, Pak I Made Urip akan memantau langsung dan memberikan laporan kepada Partai terhadap pelaksanaan instruksi ini. Sekali lagi, Partai ingin mewujudkan politik hijau,” tandas Hasto.

Baca Selengkapnya

BERITA

Istana Paparkan Keberhasilan Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Oleh

Fakta News
Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman

Jakarta – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin telah terjadi transformasi progresif. Selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.

Fadjroel mengatakan, kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada kesehatan dan sosial ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Jokowi membentuk Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Penanganan kesehatan pada masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, antara lain membangun rumah sakit rujukan Covid-19, upaya 3T (test, tracing, treatment), penyediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi protokol kesehatan. Sementara itu, penanganan sosial ekonomi diupayakan melalui insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan Kartu Prakerja, papar Fadjroel dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Fadjroel melanjutkan, dilakukan pula sejumlah upaya perlindungan terhadap WNI yang terdampak pandemi di luar negeri, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari berbagai negara.

Bersamaan dengan itu, kata Fadjroel, sejak pertengahan 2020 Presiden Jokowi melakukan diplomasi internasional untuk pengadaan vaksin. Hasilnya, Indonesia jadi negara dengan capaian vaksinasi tertinggi nomor 6 dunia.

“Penanganan pandemi Covid-19 Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus corona, vaksinasi, dan perekonomian,” ujar dia.

Dari sisi ekonomi, pada triwulan kedua 2021 ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen setelah terkontraksi minus 5,32 persen pada awal pandemi. Sementara itu, pada level sosial ekonomi mikro, daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga.

Fajdroel pun mengeklaim bahwa 3 strategi penanganan pandemi yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi di Indonesia menunjukkan hasil positif.

Selain penanganan pandemi, kata Fajdorel, kebijakan pembangunan terus dilanjutkan, antara lain pembangunan SDM, infrastruktur, dan ekonomi hijau serta hilirisasi industri. Selama 2 tahun ini pembangunan infrastruktur terus berjalan, mulai dari jalan tol, jembatan, bendungan, hingga embung.

Adapun pembangunan SDM diupayakan melalui kebijakan merdeka belajar, digitilasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Kemudian, transformasi ekonomi hijau direalisasikan melalui deforestasi yang telah mencapai 75,03 persen, teknologi industri ramah lingkungan, pengurangan emisi dengan energi baru terbarukan (EBT) seperti solar B-30, serta berbagai kebijakan konservasi lingkungan.

“Sedangkan hilirisasi industri dipacu melalui proyek pembangunan smelter untuk industri tambang,” ucap Fadjroel.

Terkait keadilan, hukum, dan HAM, kata Fajdorel, juga menjadi bagian penting dari transformasi. Ia mengeklaim bahwa Presiden telah berupaya melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM.

“Juga hak konstitusional untuk melakukan kritik (secara lisan dan tertulis),” kata dia.

Upaya penegakkan keadilan diwujudkan melalui program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per Mei 2021, penanganan mafia pertanahan, dan penyelesaian konflik agraria.

Dilakukan pula upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembaruan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2021.

“Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadii simbol persatuan bangsa Indonesia,” kata Fadjroel.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hingga Kini Polri Berhasil Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, 57 Orang Jadi Tersangka

Oleh

Fakta News
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto

Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan telah berhasil mengungkap 13 kasus pinjaman online (pinjol) ilegal dan menetapkan 57 tersangka yang terkait kasus ini. Hal ini merupakan tindak lanjut dalam memberantas pinjol ilegal sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Penanganan kasus pinjaman online ilegal yang dilaksanakan oleh jajaran Polri sesuai dengan instruksi Presiden melalui Bapak Kapolri, kita sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Jumat (22/10/2021).

Komjen Agus mengungkapkan, 13 kasus pinjol ilegal yang diungkap itu tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat hingga Jawa Tengah.

“Yang pertama kita mengungkap dari Bareskrim sendiri. Kemudian dari Polda Metro kemudian Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat dan Polda Jawa Tengah,” ujarnya.

Komjen Agus mengatakan, saat ini kasus pinjol ilegal itu masih dianalisis. Nantinya, hasil analisis akan didiskusikan ke seluruh jajaran Polri di wilayah agar pelaku usaha pinjol ilegal bisa ditindak sesuai dengan aturan yang ada.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam tadi bahwa pinjaman online ilegal ini secara objektif dan subjektif tidak memenuhi unsur keperdataan, artinya kepada mereka tindakan-tindakan mereka adalah tindakan-tindakan illegal sehingga ini perlu kita melakukan penindakan,” tutur Agus.

Baca Selengkapnya