“Pariwisata Bisa Jadi Penyumbang Devisa Terbesar bagi Negara”
Jakarta – Perkembangan pariwisata Tanah Air saat ini sangat menggembirakan. Pada 2017, pariwisata menduduki peringkat kedua penyumbang devisa bagi negara, mengalahkan migas di urutan ketiga dan batu bara di urutan keempat.
Menurut Arief, dari sisi pencapaian target, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia secara kumulatif pada Januari–Agustus 2017 mencapai 9,25 juta kunjungan atau naik 25,68% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun lalu. “Begitu juga dengan pergerakan wisnus (wisatawan Nusantara) yang mengalami peningkatan mencapai 15,1% dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.
Mengenakan batik merah lengan panjang, mantan CEO PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ini menjelaskan program pengembangan pariwisata Indonesia yang sedang dilakukan pemerintah secara rinci kepada Fakta.News, di ruang rapat Menteri Pariwisata, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Senin (15/10) lalu.
Di era pemerintahan Jokowi-JK, pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang diprioritaskan. Apa saja terobosan yang telah dilakukan oleh Kemenpar?
Benar. Pemerintahan saat ini telah menetapkan pariwisata menjadi leading sector. Sebab, pariwisata merupakan industri yang paling sustainable serta menyentuh ke level masyarakat. Performanya pun selalu meningkat tiap tahun. Terobosan yang sedang dilakukan adalah pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Seluruh kementerian dan lembaga juga sangat mendukung pengembangan infrastruktur pariwisata. Terobosan lainnya adalah digitalisasi di bidang pariwisata dengan merevolusi strategi pemasaran untuk membuktikan bahwa “more digital more personal, more digital more global, more digital more professional”. Terobosan lainnya yaitu memberi kemudahan bagi wisman untuk datang ke Indonesia melalui kebijakan bebas visa kunjungan (BVK).
Bagaimana strategi promosi pariwisata yang dilakukan Kemenpar?
Sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pariwisata, strategi pemasaran yang diterapkan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan adalah strategi DOT adalah menyesuaikan destinasi dengan originasi (pasar yang tepat). Tentu saja dengan memperhitungkan timing yang tepat pula. Saat ini, terdapat 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang sedang fokus dikembangkan, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Mandalika, Labuan Bajo, dan Morotai.
Dari sisi promosi, strategi yang digunakan yaitu branding, advertising, dan selling (BAS). Proporsi selling saat ini lebih ditingkatkan menjadi lebih besar (50%) dengan menggelar acara-acara pariwisata tematik, antara lain olahraga, great sale, ajang fesyen, festival kuliner, MICE, dan lain-lain.
Pemerintah telah menargetkan 20 juta turis hingga 2019 mendatang. Bagaimana strategi pencapaiannya?
Selain melaksanakan top 3 program seperti dijelaskan di atas, Kemenpar melakukan strategi pemasaran, promosi, dan penggunaan media secara optimal. Dalam melakukan strategi pemasaran, kami menggunakan pendekatan destination, orginal, dan time (DOT), strategi promosi BAS, serta strategi penggunaan media dengan pendekatan paid media, own media, social media, dan endorser (POSE).
Tahun lalu, kami mem-branding Wonderful Indonesia (WI) secara masif ke seluruh belahan dunia, terutama negara-negara pasar utama Indonesia. Kegiatan branding WI mendapat sambutan masyarakat internasional. Terbukti selama 2016 Indonesia mendapat 46 penghargaan internasional dari 22 negara. Selain itu, kampanye branding WI telah meningkatkan performance Indonesia. Hal ini terlihat dari popularitas WI yang melonjak dari status tidak tercatat menjadi peringkat ke-47 dunia. WI telah mengalahkan popularitas Truly Asia milik Malaysia dan Amazing Thailand yang berada di posisi 83 dan 97 dunia.
Keberhasilan mem-branding WI secara masif ke seluruh belahan dunia ini kami lanjutkan pada 2017 dengan lebih banyak melakukan direct selling di berbagai bursa pariwisata internasional maupun melakukan sales mission ke pasar potensial mancanegara.
Destinasi apa saja yang menjadi unggulan?
Kami mempunyai 10 Destinasi Prioritas sebagai “Bali baru” yang saat ini sedang dipercepat pembangunannya. Kesepuluh destinasi prioritas ini adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai, Labuan Bajo.
Selain itu, kami mempunyai destinasi yang paling siap untuk dipromosikan sebagai sepuluh destinasi branding, yaitu Colorful Medan, Wonderful Riau Island, Enjoy Jakarta, Stunning Bandung, Java Cultural Wonders (Yogakarta-Solo-Semarang), Majestic Banyuwangi, Bali the Island of Gods, Friendly Lombok, Explore Makassar, serta Coral Wonders untuk Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat. Destinasi branding baru ini paling siap dipasarkan karena didukung oleh unsur atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A) yang sangat memadai.
Bagaimana dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata? Seperti apa perkembangannya?
Dari 10 Destinasi Prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, ada empat destinasi yang memiliki KEK, yakni Mandalika, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. Minat investor untuk menanamkan modalnya di kawasan dengan integrasi semacam ini sangat besar
Sudah ada lima investor yang menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam pembangunan hotel di KEK Mandalika dan pembangunan sirkuit moto GP di lokasi resor yang juga berlokasi di Mandalika. Di KEK Morotai, bahkan investor sudah mulai menggelontorkan dananya untuk merealisasikan rencana pembangunan taman rekreasi.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung di Banten juga terus digenjot. Pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Investor yang berminat untuk membangun sejumlah sarana dan prasarana di KEK ini kebanyakan berasal dari Asia, yakni Cina dan Singapura. Lalu, ada pula Amerika Serikat, Eropa, serta Timur Tengah.
Seperti apa manfaat ekonominya bagi masyarakat?
Masyarakat di sekitar penyangga KEK dapat merasakan manfaat secara ekonomi, seperti dengan bekerja sebagai karyawan hotel di dalam kawasan, bekerja membangun infrastruktur, dan membuka usaha baru. Mereka juga dapat mengelola home stay, losmen, penyewaan vila, penyewaan kapal nelayan, serta usaha makanan dan minuman bagi wisatawan. Demikian pula dengan usaha kerajinan.
Apa peran sektor pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian nasional?
Peran sektor pariwisata bagi perekonomian nasional saat ini menjadi penyumbang PDB, devisa, serta lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Pariwisata menyumbang 10% PDB nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN, peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional sebesar 9,3% atau sebanyak Rp144 triliun dibanding industri lainnya (tahun ini naik menjadi peringkat kedua), serta penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan atau sebesar 8,4% secara nasional dan menempati urutan ke-4 dari seluruh sektor industri.
Pariwisata mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2015, kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 10%, naik 0,7% dibandingkan 2014 sebesar 9,3%. Lapangan pekerjaan turut terbuka sebesar 11,3 juta lapangan kerja, naik 1% dibandingkan 2014.
Apa saja potensi pariwisata nasional lain yang bisa dikembangkan?
Potensi wisata nasional yang bisa dikembangkan lagi yaitu wisata budaya karena persentase jumlah wisatawan yang mengunjunginya masih relatif kecil (15,62%). Sebagai negara dengan kekayaan budaya yang beragam, seharusnya wisata budaya bisa lebih dikembangkan lagi agar mampu menarik minat wisatawan.
Adakah kendala dalam pengembangan pariwisata ini? Apa saja kendala yang dihadapi ini?
Kendala yang dihadapi pengembangan pariwisata saat ini yaitu biaya promosi yang sangat terbatas. Untuk mempromosikan wisnus, diperlukan biaya minimal Rp5.000 per pergerakan wisnus. Jadi, untuk mengejar target 265 juta pergerakan pada 2017, diperlukan biaya sebesar Rp1,32 triliun.
Koordinasi antarlembaga dan stakeholders pun masih kurang baik. Masih banyak penyelenggaraan promosi pariwisata yang kurang kolaboratif antara pusat dan daerah serta pelaku pariwisata sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih dan miskomunikasi. SDM yang kreatif dan inovatif dalam pemasaran pun terbatas. Tren yang ada saat ini menuntut para pelaku industri pariwisata untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan paket-paket wisata.
Penerapan ICT juga masih terbatas. Gaya hidup masyarakat yang bergerak cepat dan bersentuhan langsung dengan internet menuntut model pemasaran berbasis digital yang relevan diaplikasikan, baik destinasi wisata maupun pengelola akomodasi pariwisata melalui suatu platform digital marketing (ITX).
Apa tantangan bagi sektor pariwisata ke depannya?
Tantangan pariwisata ke depannya dari sisi target yaitu pencapaian jumlah kunjungan wisman sebesar 20 juta wisman dan 275 juta wisnus pada 2019. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat setelah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Namun, dari segi pertumbuhan wisman, Indonesia menempati peringkat tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 15%. Sementara, Thailand tumbuh kurang dari 10%, Malaysia relatif stagnan, dan Singapura sebesar 2%.
Seperti apa solusinya?
Dalam pengembangan pariwisata, hal yang harus dibenahi pemerintah daerah yaitu unsur 3A dan komitmen CEO. Peran CEO atau gubernur, bupati, dan wali kota menentukan 50% kesuksesan daerah dalam membangun sektor pariwisata. Diawali dengan komitmen orang nomor satu di daerah itu, semua program pengembangan pariwisata akan berjalan dengan mudah. Keseriusan pemerintah daerah akan terlihat dari bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan sumber daya dan anggaran mereka di sektor pariwisata.
“Pariwisata menyumbang 10% PDB nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN, peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional sebesar 9,3% atau sebanyak Rp144 triliun dibanding industri lainnya (tahun ini naik menjadi peringkat kedua), serta penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan atau sebesar 8,4% secara nasional dan menempati urutan ke-4 dari seluruh sektor industri.”
-Menteri Pariwisata Arief Yahya-
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
