“Pariwisata Bisa Jadi Penyumbang Devisa Terbesar bagi Negara”
Jakarta – Perkembangan pariwisata Tanah Air saat ini sangat menggembirakan. Pada 2017, pariwisata menduduki peringkat kedua penyumbang devisa bagi negara, mengalahkan migas di urutan ketiga dan batu bara di urutan keempat.
Menurut Arief, dari sisi pencapaian target, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia secara kumulatif pada Januari–Agustus 2017 mencapai 9,25 juta kunjungan atau naik 25,68% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun lalu. “Begitu juga dengan pergerakan wisnus (wisatawan Nusantara) yang mengalami peningkatan mencapai 15,1% dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.
Mengenakan batik merah lengan panjang, mantan CEO PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ini menjelaskan program pengembangan pariwisata Indonesia yang sedang dilakukan pemerintah secara rinci kepada Fakta.News, di ruang rapat Menteri Pariwisata, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Senin (15/10) lalu.
Di era pemerintahan Jokowi-JK, pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan yang diprioritaskan. Apa saja terobosan yang telah dilakukan oleh Kemenpar?
Benar. Pemerintahan saat ini telah menetapkan pariwisata menjadi leading sector. Sebab, pariwisata merupakan industri yang paling sustainable serta menyentuh ke level masyarakat. Performanya pun selalu meningkat tiap tahun. Terobosan yang sedang dilakukan adalah pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Seluruh kementerian dan lembaga juga sangat mendukung pengembangan infrastruktur pariwisata. Terobosan lainnya adalah digitalisasi di bidang pariwisata dengan merevolusi strategi pemasaran untuk membuktikan bahwa “more digital more personal, more digital more global, more digital more professional”. Terobosan lainnya yaitu memberi kemudahan bagi wisman untuk datang ke Indonesia melalui kebijakan bebas visa kunjungan (BVK).
Bagaimana strategi promosi pariwisata yang dilakukan Kemenpar?
Sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pariwisata, strategi pemasaran yang diterapkan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan adalah strategi DOT adalah menyesuaikan destinasi dengan originasi (pasar yang tepat). Tentu saja dengan memperhitungkan timing yang tepat pula. Saat ini, terdapat 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang sedang fokus dikembangkan, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Mandalika, Labuan Bajo, dan Morotai.
Dari sisi promosi, strategi yang digunakan yaitu branding, advertising, dan selling (BAS). Proporsi selling saat ini lebih ditingkatkan menjadi lebih besar (50%) dengan menggelar acara-acara pariwisata tematik, antara lain olahraga, great sale, ajang fesyen, festival kuliner, MICE, dan lain-lain.
Pemerintah telah menargetkan 20 juta turis hingga 2019 mendatang. Bagaimana strategi pencapaiannya?
Selain melaksanakan top 3 program seperti dijelaskan di atas, Kemenpar melakukan strategi pemasaran, promosi, dan penggunaan media secara optimal. Dalam melakukan strategi pemasaran, kami menggunakan pendekatan destination, orginal, dan time (DOT), strategi promosi BAS, serta strategi penggunaan media dengan pendekatan paid media, own media, social media, dan endorser (POSE).
Tahun lalu, kami mem-branding Wonderful Indonesia (WI) secara masif ke seluruh belahan dunia, terutama negara-negara pasar utama Indonesia. Kegiatan branding WI mendapat sambutan masyarakat internasional. Terbukti selama 2016 Indonesia mendapat 46 penghargaan internasional dari 22 negara. Selain itu, kampanye branding WI telah meningkatkan performance Indonesia. Hal ini terlihat dari popularitas WI yang melonjak dari status tidak tercatat menjadi peringkat ke-47 dunia. WI telah mengalahkan popularitas Truly Asia milik Malaysia dan Amazing Thailand yang berada di posisi 83 dan 97 dunia.
Keberhasilan mem-branding WI secara masif ke seluruh belahan dunia ini kami lanjutkan pada 2017 dengan lebih banyak melakukan direct selling di berbagai bursa pariwisata internasional maupun melakukan sales mission ke pasar potensial mancanegara.
Destinasi apa saja yang menjadi unggulan?
Kami mempunyai 10 Destinasi Prioritas sebagai “Bali baru” yang saat ini sedang dipercepat pembangunannya. Kesepuluh destinasi prioritas ini adalah Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai, Labuan Bajo.
Selain itu, kami mempunyai destinasi yang paling siap untuk dipromosikan sebagai sepuluh destinasi branding, yaitu Colorful Medan, Wonderful Riau Island, Enjoy Jakarta, Stunning Bandung, Java Cultural Wonders (Yogakarta-Solo-Semarang), Majestic Banyuwangi, Bali the Island of Gods, Friendly Lombok, Explore Makassar, serta Coral Wonders untuk Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat. Destinasi branding baru ini paling siap dipasarkan karena didukung oleh unsur atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A) yang sangat memadai.
Bagaimana dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata? Seperti apa perkembangannya?
Dari 10 Destinasi Prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah, ada empat destinasi yang memiliki KEK, yakni Mandalika, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. Minat investor untuk menanamkan modalnya di kawasan dengan integrasi semacam ini sangat besar
Sudah ada lima investor yang menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi dalam pembangunan hotel di KEK Mandalika dan pembangunan sirkuit moto GP di lokasi resor yang juga berlokasi di Mandalika. Di KEK Morotai, bahkan investor sudah mulai menggelontorkan dananya untuk merealisasikan rencana pembangunan taman rekreasi.
Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan KEK Tanjung Lesung di Banten juga terus digenjot. Pembangunan jalan Tol Serang-Panimbang ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Investor yang berminat untuk membangun sejumlah sarana dan prasarana di KEK ini kebanyakan berasal dari Asia, yakni Cina dan Singapura. Lalu, ada pula Amerika Serikat, Eropa, serta Timur Tengah.
Seperti apa manfaat ekonominya bagi masyarakat?
Masyarakat di sekitar penyangga KEK dapat merasakan manfaat secara ekonomi, seperti dengan bekerja sebagai karyawan hotel di dalam kawasan, bekerja membangun infrastruktur, dan membuka usaha baru. Mereka juga dapat mengelola home stay, losmen, penyewaan vila, penyewaan kapal nelayan, serta usaha makanan dan minuman bagi wisatawan. Demikian pula dengan usaha kerajinan.
Apa peran sektor pariwisata terhadap pertumbuhan perekonomian nasional?
Peran sektor pariwisata bagi perekonomian nasional saat ini menjadi penyumbang PDB, devisa, serta lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Pariwisata menyumbang 10% PDB nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN, peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional sebesar 9,3% atau sebanyak Rp144 triliun dibanding industri lainnya (tahun ini naik menjadi peringkat kedua), serta penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan atau sebesar 8,4% secara nasional dan menempati urutan ke-4 dari seluruh sektor industri.
Pariwisata mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2015, kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 10%, naik 0,7% dibandingkan 2014 sebesar 9,3%. Lapangan pekerjaan turut terbuka sebesar 11,3 juta lapangan kerja, naik 1% dibandingkan 2014.
Apa saja potensi pariwisata nasional lain yang bisa dikembangkan?
Potensi wisata nasional yang bisa dikembangkan lagi yaitu wisata budaya karena persentase jumlah wisatawan yang mengunjunginya masih relatif kecil (15,62%). Sebagai negara dengan kekayaan budaya yang beragam, seharusnya wisata budaya bisa lebih dikembangkan lagi agar mampu menarik minat wisatawan.
Adakah kendala dalam pengembangan pariwisata ini? Apa saja kendala yang dihadapi ini?
Kendala yang dihadapi pengembangan pariwisata saat ini yaitu biaya promosi yang sangat terbatas. Untuk mempromosikan wisnus, diperlukan biaya minimal Rp5.000 per pergerakan wisnus. Jadi, untuk mengejar target 265 juta pergerakan pada 2017, diperlukan biaya sebesar Rp1,32 triliun.
Koordinasi antarlembaga dan stakeholders pun masih kurang baik. Masih banyak penyelenggaraan promosi pariwisata yang kurang kolaboratif antara pusat dan daerah serta pelaku pariwisata sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih dan miskomunikasi. SDM yang kreatif dan inovatif dalam pemasaran pun terbatas. Tren yang ada saat ini menuntut para pelaku industri pariwisata untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan paket-paket wisata.
Penerapan ICT juga masih terbatas. Gaya hidup masyarakat yang bergerak cepat dan bersentuhan langsung dengan internet menuntut model pemasaran berbasis digital yang relevan diaplikasikan, baik destinasi wisata maupun pengelola akomodasi pariwisata melalui suatu platform digital marketing (ITX).
Apa tantangan bagi sektor pariwisata ke depannya?
Tantangan pariwisata ke depannya dari sisi target yaitu pencapaian jumlah kunjungan wisman sebesar 20 juta wisman dan 275 juta wisnus pada 2019. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat setelah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Namun, dari segi pertumbuhan wisman, Indonesia menempati peringkat tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 15%. Sementara, Thailand tumbuh kurang dari 10%, Malaysia relatif stagnan, dan Singapura sebesar 2%.
Seperti apa solusinya?
Dalam pengembangan pariwisata, hal yang harus dibenahi pemerintah daerah yaitu unsur 3A dan komitmen CEO. Peran CEO atau gubernur, bupati, dan wali kota menentukan 50% kesuksesan daerah dalam membangun sektor pariwisata. Diawali dengan komitmen orang nomor satu di daerah itu, semua program pengembangan pariwisata akan berjalan dengan mudah. Keseriusan pemerintah daerah akan terlihat dari bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan sumber daya dan anggaran mereka di sektor pariwisata.
“Pariwisata menyumbang 10% PDB nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN, peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional sebesar 9,3% atau sebanyak Rp144 triliun dibanding industri lainnya (tahun ini naik menjadi peringkat kedua), serta penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan atau sebesar 8,4% secara nasional dan menempati urutan ke-4 dari seluruh sektor industri.”
-Menteri Pariwisata Arief Yahya-
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
