Connect with us

Papua dan Papua Barat Bagian Sah NKRI, Wiranto Tegaskan Tuntutan Referendum Tak Pada Tempatnya

Menko Polhukam Wiranto

Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan tidak perlu lagi ada tuntutan referendum bagi Papua. Wiranto menegaskan Papua adalah bagian dari NKRI.

“Tuntutan referendum. Saya kira sudah tidak pada tempatnya. Tuntutan referendum itu saya kira tidak lagi harus disampaikan, karena apa? NKRI ini sudah final,” ujar Wiranto di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Kamis (29/28/2019).

Wiranto menyebut sahnya Papua menjadi NKRI sudah tertulis dalam Persetujuan New York pada 1962.

“New York Agreement yang pernah dilaksanakan di tahun ’60-an itu sudah mengisyaratkan bahwa Irian Barat waktu itu, sekarang Papua dan Papua Barat, sudah sah menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga NKRI sudah final, NKRI harga mati, termasuk Papua dan Papua Barat,” lanjutnya.

Wiranto menjelaskan, referendum itu hanya bisa diajukan bagi wilayah yang terjajah sehingga, menurutnya, tidak perlu lagi dikemukakan oleh Papua.

“Dan lazimnya, referendum itu disampaikan oleh satu negara terjajah yang pada saat diminta pilihan itu merdeka atau bergabung dengan negara penjajah. Itu referendum. Tapi Papua dan Papua Barat ini kan wilayah yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira referendum itu sudah tidak lagi perlu untuk dikemukakan lagi,” katanya.

Sebelumnya, Rabu (28/8) sejumlah warga melakukan aksi demonstrasi di Deiyai, Papua. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan warga menuntut bupati untuk menandatangani persetujuan referendum.

“Terkait masalah unjuk rasa yang dilakukan kelompok masyarakat kurang-lebih berjumlah 150 orang, menuntut bupati menandatangani persetujuan referendum, namun dari 150 orang itu berhasil dinegosiasi oleh aparat kepolisian,” ujar Dedi Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (28/8).

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tak Tepati Janjinya, Hasto Kritik Anies Soal Janji Kampanye Membangun Tanpa Menggusur Warga

Oleh

Fakta News
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Semarang – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak memegang kata-katanya sendiri soal membangun tanpa menggusur warga.

Hal itu disampaikan Hasto ketika dimintai tanggap soal tindakan Pemprov DKI Jakarta yang menggusur bangunan milik warga di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Padahal, saat kampanye, Anies berjanji tak melakukan penggusuran saat membangun Jakarta.

Maka ketika kini Anies melanggar kata-katanya sendiri, Hasto menilai wajar bila rakyat Jakarta menjadi kecewa, termasuk PDI Perjuangan.

“Sangat mengecewakan tidak hanya warga Jakarta tapi juga PDI Perjuangan. Karena dulu janji kampanye Pak Anies adalah politik pembangunan tanpa penggusuran,” kata Hasto saat ditanya wartawan di sela-sela Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDI Perjuangan dari sejumlah provinsi, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).

Hasto mengatakan, masyarakat pada akhirnya akan memahami bahwa kesamaan antara kata dan perbuatan menjadi tolak ukur dari seorang pemimpin.

Lebih lanjut, Hasto menilai Anies tak perlu malu bila hendak mengambil berbagai hal positif dari kepemimpinan Jokowi-Basuki dan Basuki-Djarot saat memimpin Jakarta. Kepemimpinan mereka mampu melakukan pembangunan tanpa mengorbankan rakyat.

“Kami menyarankan agar langkah-langkah yang dulu dilakukan Pak Jokowi dan Pak Ahok dan kemudian dilanjutkan Pak Ahok dan Pak Djarot dengan membangun rusunawa, rakyat diajak berdialog, itu merupakan hal yang positif yang sebaiknya juga dapat dijalankan oleh Pak Anies,” ujar Hasto.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Mensos Ajak Semua Pihak Bersama-sama Perangi Kemiskinan

Oleh

Fakta News
Mensos Juliari Batubara

Manado – Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan perang terbesar anak bangsa adalah melawan kemiskinan.

“Masih banyak kemiskinan di mana-mana, dampaknya banyak sekali seperti kriminalitas meningkat, konflik sosial di mana-mana, terorisme juga akarnya dari kemiskinan. Jadi kemiskinan adalah akar dari banyak masalah,” kata Mensos Juliari pada acara Graduasi Mandiri dan Family Gathering PKH Provinsi Sulawesi Utara di Minahasa Utara, Selasa (19/11).

Karena itu, Mensos mengajak semua anak bangsa harus memerangi kemiskinan secara bersama-sama.

“Jadi tidak hanya Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, semua yang hadir di sini dan yang tidak hadir harus sama-sama memerangi kemiskinan,” ujarnya.

Tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka atau 26 tahun ke depan, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan negara Indonesia harus masuk dalam negara yang berpenghasilan tinggi.

“26 tahun dari sekarang adalah waktu yang tidak lama, mungkin sebagian dari kita sudah tidak ada lagi, tetapi kita lihat anak cucu kita menjadi bagian dari satu negara yang lebih sejahtera, dari satu negara yang lebih bahagia, dari satu negara yang lebih dipandang bangsa lain di dunia,” ujarnya.

Peran mewujudkan hal itu bukan hanya tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah akan tetapi semua harus mempunyai keinginan menjadi negara yang lebih maju, Indonesia maju.

Kemensos, memastikan semakin lama penerima bantuan sosial akan semakin sedikit, berbeda dengan program pemerintah semakin yang banyak maka program semakin sukses.

“Semakin sedikit program bantuan sosial berarti Kementerian Sosial sukses karena sudah tidak banyak lagi yang memerlukannya. Artinya, yang dulu menerima bantuan sekarang sudah graduasi menjadi keluarga-keluarga mandiri. Terima kasih kepada mantan keluarga penerima manfaat yang sudah mandiri,” ujarnya.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Tangkal Penyebaran Radikalisme, MUI Wajibkan Dai Bersertifikat untuk Berdakwah di Kementerian dan Instansi Pemerintah

Oleh

Fakta News
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan agar sertifikasi dai (pendakwah) diwajibkan di instansi pemerintahan. Sertifikasi diyakini dapat menangkal penyebaran paham radikal.

“MUI akan bekerja sama dengan pemerintah merekomendasikan mesjid-mesjid di seluruh kementerian untuk diwajibkan menggunakan dai-dai bersertifikat,” ucap Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi dilansir medcom, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Masduki menjelaskan sertifikat dai diberikan bagi mereka yang memiliki kompetensi dan kedalaman pengetahuan agama. Mereka juga harus berideologi pancasila dan cinta NKRI.

“Apakah dai itu friendly dengan ideologi negara, NKRI dan kebhinekaan. Apakah memiliki kedalaman soal agama atau dia bisa mengontekskan paham agama dengan konteks kenegaraan. Ada standar tesnya lewat berbagai metode yang disiapkan panitia,” ujar Masduki.

Lanjutnya, dai yang tak lolos sertifikasi tidak diperbolehkan menyebarkan pemahaman agamanya di instansi pemerintah. Hal ini untuk menangkal pertumbuhan radikalisme khususnya di kementerian dan lembaga pemerintah.

“Kalau tidak lolos berarti dia tidak disarankan untuk melakukan ceramah di intansi pemerintahan. Saya kira sangat penting untuk kita jaga (instansi pemerintah) karena surveinya relatif cukup mengkhawatirkan,” ucap Masduki.

Masduki berharap organisasi masyarakat (ormas) seperti Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mulai menerapkan sertifikasi dai. MUI tak bisa memerangi radikalisme sendirian.

“Nanti standarisasinya masing-masing dari NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya untuk melakukan (sertifikasi dai). Sehingga apa yang dikhawatirkan paham radikalisme ini tidak menyebar,” pungkasnya.

 

Laika

Baca Selengkapnya