Connect with us

Ketua PJH: Puluhan Tahun Pelanggaran HAM Terjadi di Panti Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental

Rehabilitasi sosial
Diskusi tentang “Tanggung Jawab Negara terhadap penanganan Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif HAM” di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (6/12).(Foto: Fakta.news)

Jakarta – Setiap manusia yang ada di muka bumi ini tentu memiliki Hak Asasi Manusia (HAM). Begitu pula dengan kaum disabilitas mental yang ada di tempat rehabilitasi sosial.

Kendati demikian, hal ini berbanding terbalik dari apa yang dibayangkan. Sebab, berdasarkan temuan dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJH) dilapangan, penanganan para penyandang disabilitas mental ini sudah sangat memprihatinkan dan tidak berprikamnusiana. Hal ini pun sudah terjadi sejak puluhan tahun.

Baca juga:

Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJH), Yenni Rosa Damayanti mengatakan, pelanggaran HAM yang terjadi di panti rehabilitas sosial ini sudah pernah dilaporkan ke Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, laporan itu seakan tidak ada tindaklanjutnya dari Kemensos.

“Ini sudah puluhan tahun. Kita berkali-kali melaporkan kepada Kementerian Sosial dan hampir tidak ada langkah apapun juga. Sehingga kita minta tolongnya ke Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya dalam acara Worksop yang mengangkat tema “Tanggung Jawab Negara terhadap penanganan Penyandang Disabilitas Mental dalam Perspektif HAM” di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (6/12).

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hasto: Kekuatan PDIP adalah Bersama dan Dekat dengan Rakyat

Oleh

Fakta News

Tuban – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kekuatan PDI Perjuangan adalah bersama dan dekat dengan rakyat. Jadi, sudah sepantasnya elit partai mendekatkan diri dengan rakyat dan menyerap aspirasi yang berkembang.

“PDI Perjuangan bukan partai elit. PDI Perjuangan besar karena rakyat. Jadi kata kuncinya harus turun, turun, turun, temui rakyat. Kalo elit PDI Perjuangan tidak turun tak pantas disebut kader PDI Perjuangan,” kata Hasto saat memberikan pengarahan kepada kader di Tuban, Senin (9/12).

Menurut Hasto, pilkada bagi PDI Perjuangan menjadi momentum untuk memperkuat struktur partai sekaligus menggali potensi daerah seperti Bojonegoro dan Tuban.

Sementara terkait para calon kandidat di Pilkada 2020, Hasto mengatakan PDI Perjuangan membuka pintu bagi putra putri terbaik bangsa untuk bergabung PDI Perjuangan dalam kontestasi pilkada.

“PDI Perjuangan mendengarkan aspirasi rakyat sehingga calon yang diusung perpaduan internal dan eksternal partai. Itu menjadi pola,” jelasnya.

Hasto menambahkan, kandidat dan kader PDI Perjuangan diharapkan bersama-sama memperkuat semangat gotong-royong untuk menyukseskan Pilkada 2020.

“Karena Pancasila itu kalau disaripatikan maknanya gotong royong. Jadi di setiap pilkada manapun, kandidat dan kader bergerak karena gotong royong bukan karena diberi upah atau janji. Tak ada orang yang hebat. Pilkada itu kerja kolektif,” tandasnya.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Megawati Sarankan ASN yang Terbukti Menganut Paham Radikal Dipecat

Oleh

Fakta News
Persatuan Bangsa
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri

Jakarta – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri memberikan saran ke pada Mensos Juliari Batubara untuk memecat pegawainya yang terbukti menganut paham radikalisme.

“Pak Menteri kalau ada pegawai dari Kementerian Sosial yang tidak sejalan dengan Pancasila atau terbukti radikal, pecat saja langsung,” kata Megawati di Jakarta, Senin (9/12).

Ketua Umum PDI Perjuangan ini berharap agar PNS bisa menjiwai Pancasila bahkan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan itu Megawati juga menyinggung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang memiliki tugas berat terkait ASN terpapar radikalisme.

“Seperti ASN, sekarang yang pusing kepala sebetulnya Pak Tjahjo.” Katanya.

“Saya bilang hati-hati loh Yo, kamu yang mesti mikirkan kenapa ASN bisa terpapar (radikalisme), sampai sebegitu,” paparnya.

Selain itu Megawati juga menyebut banyak masjid terpapar radikalisme, untuk itu, dia ingin membumikan nilai Pancasila di kementerian/lembaga.

“Karena kita sendiri tahu sudah sampai seberapa jauh terpaparnya masjid-masjid kita,” kata Megawati.

Menyoal itu, Megawati pernah menyampaikan hal ini kepada Jusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia.

“Tolong pak kalau dibiarkan saja hanya kebencian yang diberikan kepada mereka-mereka ini, rakyat kita yang perlu rohaninya diisi, tapi oleh seperti itu.”

“Bagaimana kalau kita kejadian seperti di timur tengah? Siapa yang akan menghentikan?” bebernya.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Dorong Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi, Kemenristek Alokasikan Anggaran Rp15 Triliun

Oleh

Fakta News
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro

Padang – Kemenristek mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 triliun pada tahun 2020 untuk mendorong hilirisasi hasil riset di perguruan tinggi. Hal itu dilakukan agar hasil riset dapat diimplementasikan di dunia usaha dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Caranya pertama kita menyediakan dana hibah yang disediakan secara berkelanjutan, begitu satu tahapan riset selesai ada hibah lagi sehingga peneliti lebih terpacu untuk akhirnya sampai pada tahap hilirisasi dan komersialisasi,” kata Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro di Padang, seperti dikutip dari Antara, Senin (9/12/2019).

Hal itu disampaikan Bambang dalam Rapat Kerja Satuan Pengawas Internal Perguruan Tinggi Negeri dan LL Dikti se-Indonesia dengan tema Peran Satuan Pengawas Internal dalam Mengawal Perubahan Organisasi Kementerian.

Bambang menjelaskan, anggaran Rp 15 triliun itu di luar operasional dan diupayakan tepat sasaran agar hilirisasi riset lebih cepat. Tak hanya memberikan hibah, dia mengatakan, Kemenristek juga akan menggandeng pihak swasta dan BUMN sehingga peneliti tahu kebutuhan perusahaan dan masyarakat agar hilirisasi riset menjadi lebih mudah.

Bambang pun memaparkan pada 2020 fokus riset ada sembilan area meliputi pangan, kesehatan, obat, energi, teknologi maju, hingga upaya mengatasi persoalan pembangunan seperti stunting, perubahan iklim, bencana.

“Dengan demikian riset akan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” kata dia.

Sementara, terkait dengan adanya duplikasi hingga replikasi riset, Bambang mengatakan akan dikendalikan oleh program Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hal itu dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi pengulangan tema yang sama.

“Tujuannya agar ada sinergi di antara para pihak yang meneliti tema yang sama sehingga bisa bekerja sama,” ujar Bambang.

 

Munir

Baca Selengkapnya