Panglima TNI: Soliditas dan Sinergi TNI-Polri Mampu Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Jakarta – Soliditas dan sinergi TNI-Polri telah mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap ke-Bhineka Tunggal Ika-an bangsa Indonesia. Demikian ditegaskan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. di hadapan peserta Rapim TNI-Polri tahun 2021, baik yang dilaksanakan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat bertempat di Mabes Polri, Jakarta Selatan, maupun secara virtual di berbagai wilayah Indonesia, Senin (15/2/2021).
Panglima TNI menyampaikan bahwa dengan meningkatnya sinergitas, gesekan antara personel TNI dan Polri juga semakin berkurang. “Dari laporan yang masuk ke saya, terlihat bahwa jumlah kasus 2020 berkurang setengahnya dari jumlah kasus pada tahun 2016. Sebagai dua institusi strategis negara, energi yang kita miliki harus diarahkan sepenuhnya pada upaya pelaksanaan tugas pokok serta kolaborasi lintas sektoral,” terangnya.
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah saudara kandung yang lahir dari rahim yang sama. Perjalanan sejarah TNI-Polri menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan dan sejarah perjuangan bangsa. “Saat ini TNI dan Polri menjadi dua institusi penting yang memiliki tugas spesifik sebagaimana ditetapkan undang-undang,” tegas Panglima TNI.
Menurut Panglima TNI terdapat blurring boundaries atau irisan dalam melaksanakan tugas antara TNI dan Polri, terutama dalam hal memberikan perlindungan kepada masyarakat, bangsa dan negara. “Hal yang menjadi penting disini, bahwa kita harus sepakat untuk tidak menyebutnya sebagai wilayah abu-abu atau grey area,” katanya.
Panglima TNI mengatakan bahwa wilayah itu harus dipandang sebagai keterkaitan yang erat antara medan tugas TNI dan Polri atau yang sering diungkapkan sebagai wilayah sinergisitas. Persepsi ini mau tidak mau harus menjadi semakin kuat mengingat berkembangnya spektrum tantangan yang telah menjadi sedemikian kompleks dan menuntut penanganan yang bersifat komprehensif serta lintas sektoral.
Lebih lanjut dikatakan, ada permasalahan-permasalahan bangsa yang harus dituntaskan secara bersama-sama oleh TNI dan Polri, dan bahkan melibatkan seluruh komponen yang ada. “Kita bisa melihat kembali bagaimana sinergi TNI-Polri dalam penanggulangan bencana alam, pengamanan Pilkada Serentak dan pendisiplinan protokol kesehatan sejak adanya pandemik Covid-19,” ujarnya.
“Dengan komunikasi, koordinasi serta kerja sama yang baik antara TNI-Polri, terbukti telah berhasil membantu penanganan bencana alam dan mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak di tengah suasana pandemi Covid-19 pada Desember 2020 yang lalu,” tambahnya.
Panglima TNI menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah menetapkan tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Hal ini tentu saja hanya bisa dilakukan dengan memastikan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan.
“Saat ini, pemerintah memfokuskan upaya penanganan Covid-19 dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Jawa dan Bali berbasis komunitas terkecil di RT-RW bersamaan dengan program vaksinasi nasional. Kebijakan ini diharapkan akan menjadi kunci untuk memutus rantai penularan Covid-19 agar dapat menurunkan angka kasus dan melandaikan kurva,” tuturnya.
Panglima TNI menjelaskan bahwa sebagai implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, TNI telah menyiapkan beberapa strategi untuk memantapkan sinergi TNI-Polri untuk mendukung pencapaian target pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yaitu melalui strategi Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi.
Menurutnya, sangat tepat Rapim TNI-Polri tahun ini mengangkat tema “Dilandasi profesionalisme, soliditas dan sinergisitas, TNI-Polri siap mendukung penanggulangan paripurna Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia maju”.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
