Connect with us

Panglima TNI Mutasi 49 Perwira Tinggi, Sejumlah Pangdam Diganti

Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi jabatan di internalnya. Rotasi jabatan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/503/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 49 perwira tinggi (pati). Rinciannya, 40 Pati jajaran TNI Angkatan Darat (AD), 5 pati jajaran TNI Angkatan Laut (AL) dan 4 pati jajaran TNI Angkatan Udara (AU).

Sebanyak 40 pati TNI AD itu, yaitu Mayjen TNI Mochamad Effendi dari Pangdam IV/Diponegoro menjadi Irjenad (Validasi Orgas), Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari dari Aster Kasad menjadi Pangdam IV/Diponegro, Mayjen TNI Nurchahyanto dari TA Pengkaji Bidang Politik Lemhannas menjadi Aster Kasad, Brigjen TNI Gunung Iskandar dari Waaspers Panglima TNI menjadi TA Pengkaji Bidang Politik Lemhannas, Brigjen TNI Kukuh Surya Sigit Santoso dari Kasetum TNI menjadi Waaspers Panglima TNI, dan Kolonel Inf Rusmili dari Paban Utama Was Aspas Sahli Bidang Hubint Panglima TNI menjadi Kasetum TNI.

Kemudian, Mayjen TNI Bambang Dwi Hasto dari Kapuskes TNI menjadi Ka RSPAD (Validasi Orgas), Mayjen TNI Tugas Ratmono dari Kapuskesad menjadi Kapuskes TNI, Brigjen TNI Asrofi Sueb Surachman dari Kapusrehab Kemhan menjadi Kapuskesad, Kolonel Ckm Budiman dari Sub SMF Golongan IV/ Kol Fetomaternal Dep Obgyn RSPAD Gatot Soebroto Puskesad menjadi Kapusrehab Kemhan.

Mayjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah dari Pangdam I/BB menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bidang Intekmil dan Siber (Orgas Baru), Mayjen TNI Irwansyah dari Sahli Bidang Hankam BIN menjadi Pangdam I/BB, Mayjen TNI Benny Susianto dari Pangdam IX/Udy menjadi Pa Sahli Tk. III Kasad Bidang Wassus dan LH (Orgas Baru), Mayjen TNI Kurnia Dewantara dari Danseskoad menjadi Pangdam IX/Udy, Mayjen TNI Anton Nugroho dari TA Pengkaji Madya Bidang Sismennas Lemhannas menjadi Danseskoad, dan Kolonel Inf A Yudi Hartono dari Pamen Denma Mabesad menjadi TA Pengkaji Madya Bid Sismennas Lemhanna.

Selanjutnya, Kolonel Ckm Rahmat Saptono dari Kakesdam IV/Dip menjadi Ir Puskesad (Validasi Orgas), Kolonel Ari Binuko dari Ir Puskesad menjadi Dircab Puskesad (Validasi Orgas), Brigjen TNI Dedi Priatna Ariestadi dari Dir PIT Pusterad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Cpl Jajah Subarjah dari Analisa Kebijakan Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Informasi pada Deputi Bid. Sistem Nasional Setjen Wantannas menjadi Dir PIT Pusterad.

Brigjen TNI Bambang Irianto dari Dircab Pusbekangad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Cba Budi Fitri dari Kasubbit Binalsatri Pusbekangad menjadi Dircab Pusbekangad, Mayjen TNI Zulfardi Junin dari Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik BIN menjadi Agen Madya pada Sahli Bidang Ideologi dan Politik BIN, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon dari Kabinda Papua BIN menjadi Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik BIN, Kolonel Inf I Gusti Putu Danny Nugraha Karya. Dari Pamen Denma Mabesad menjadi Kabinda Papua BIN, Brigjen TNI Made Datrawan dari Bandep Ur.

Renkon pada Deputi Bidang Politik dan Strategi Setjen Wantannas menjadi Deputi Bidang Sistem Nasional Setjen Wantannas, Mayjen TNI Sugeng dari Sahli Bid. Sosbud Setjen Wantannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Ana Supriatna dari Danpussenkav Kodiklatad menjadi Sahli Bidang Sosbud Setjen Wantannas, Brigjen TNI Wawan Ruswandi dari Dirjian Kodiklatad menjadi Danpussenkav Kodiklatad, Brigjen TNI Syaiful Rahman dari Danrem 161/WS (Kupang) Kodam IX/Udy menjadi Dirjian Kodiklatad, Kolonel Inf Samuel Petrus Hehakaya dari Agen Madya Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN menjadi Danrem 161/WS (Kupang) Kodam IX/Udy.

Kolonel Haris Sarjana dari Pamen Denma Mabesad menjadi Karo Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Setjen Wantannas, Brigjen TNI Wahyu Wibowo dari Waka Babinkum TNI menjadi Anggota Pokkimmiltama Mahkamah Agung, Brigjen TNI Wahyoedho Indradjit, Dirkumad menjadi Waka Babinkum TNI, Kolonel Chk (K) Tetty Melina Lubis dari Tua STHM Ditkumad menjadi Dirkumad, Mayjen TNI Abdul Hafil Fuddin dari Dosen Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Rochadi dari Dankoopssus TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Ranto Parulian Silaban.

Dari Pa Sahli Tk. II Kamteror Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Amalsyah Tarmizi dari Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Sosbud menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), dan Mayjen TNI Sucianto dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

Sebanyak 5 Pati TNI AL yaitu, Kolonel Laut (KH) Eri Khasman dari Analis Kebijakan Bidang Politik Keamanan Nasional pada Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan menjadi Bandep Ur. Renkon pada Deputi Bidang Politik dan Strategi Setjen Wantannas, Laksma TNI Gregorius Agung (Han) dari Karo Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal Setjen Wantannas menjadi Sahli Bidang Hankam Setjen Wantannas, Kolonel Laut (S) Mulyono dari Paban Log Ditum Akademi TNI menjadi Ir Bakamla, Mayjen TNI (Mar) Yuniar Ludfi dari Aspotmar Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), dan Brigjen TNI (Mar) Suhono dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

Sebanyak 4 Pati TNI AU yaitu Marsekal TNI Yuyu Sutisna dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsda TNI Irawan Nurhadi dari Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan BNPP menjadi Aspotdirga Kasau, Marsda TNI Suparmono dari Aspotdirga Kasau menjadi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan BNPP, dan Marsma TNI Andi Gunawan Wirson dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).

 

(mjf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pabrik Pipa PE PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Oleh

Fakta News
Pabrik Pipa PE di PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Jakarta – Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen mendukung pemerataan ketersediaan jaringan gas hingga ke pelosok negeri. Melalui Anak Perusahaan, PT PGAS Solution, PGN menghadirkan Pabrik Pipa PE (Polyethylene) berlokasi di Klari, Karawang Timur, Jawa Barat dengan luas area 3000m2. Pabrik ini merupakan Pabrik Pipa PE pertama di Pertamina Group dan siap mendukung program kerja Holding Migas.

Edi Armawiria selaku Direktur Operasi PT PGAS Solution menyampaikan bahwa Pabrik Pipa PE menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pipa PE yang digunakan sebagai material utama konstruksi jaringan pipa gas rumah tangga.

Adapun pipa yang diproduksi oleh Pabrik Pipa PE milik PGAS Solution diberi merek Solfipe. Solfipe sendiri memiliki jenis diameter mulai dari 20mm, 32mm, 63mm, 90mm dan 110mm dan terdiri dari dua tipe, yaitu MDPE-80 (Medium Density Polyethylene) untuk jaringan gas dan HDPE-100 (High Density Polyethylene) merupakan jenis pipa yang biasa digunakan untuk subduct, fiber optic, air, dan masih banyak lagi.

Perlu diketahui, Solfipe untuk Pipa Gas MDPE-80 sudah memiliki nilai TKDN diatas 25%, dan untuk Pipa HDPE-100 dengan nilai TKDN diatas 48%. Selain itu, Solfipe juga sudah mendapatkan sertifikat dari LEMIGAS yang proses pengujiannya telah menggunakan standard ISO 4437, merupakan Standard Pengujian Kualitas Pipa Polyethylene, sehingga dapat dipastikan semua pipa telah sesuai standar dan sudah aman.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar memaparkan bahwa pabrik pipa PE merupakan inovasi dan pencapaian dari PT PGAS Solution selaku bagian dari Subholding Gas dalam meningkatkan efisiensi biaya pembangunan. Selain itu, massifnya pembangunan jaringan gas rumah tangga perlu juga didukung dengan ketersediaan stok pipa PE. Di sisi lain, hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan produk TKDN guna mendukung proyek strategis jaringan gas rumah tangga. Khususnya untuk proyek jargas jangka pendek menengah tahun 2021-2022.

“Tingginya biaya investasi konstruksi jaringan gas menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Biaya material menjadi salah satu penyumbang tertinggi dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, komitmen Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemerataan pemanfaatan gas bumi di Indonesia melalui Jaringan Gas Rumah Tangga tetap harus dilaksanakan dan didukung penuh,” ujar Achmad.

“Kami harap dengan hadirnya Pabrik Pipa PE di PGAS Solution dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur gas, karena selama ini biaya material selalu menjadi porsi terbesar dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur gas. Pabrik Pipa PE kami juga dapat memenuhi kebutuhan pipa PE pihak lain dan siap beroperasi 24 jam untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pipa,” imbuh Achmad.

Pemerataan jaringan gas rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai diversifikasi energi, pengurangan subsidi, serta penyediaan energi bersih yang lebih murah. Sehingga, masyarakat dapat melakukan penghematan secara langsung dan dapat menggunakan energi yang aman, efisien dan ramah lingkungan. PGN berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan jargas secara masif guna mencapai bauran energi nasional dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Evaluasi 20 Tahun Pelaksanaan Otsus, Tito Karnavian: Total APBD Papua dan Papua Barat 10 Besar di Indonesia, Namun Belum Optimal Berikan Dampak Besar bagi Masyarakat Asli

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan beberapa catatan terhadap 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Khusus mengenai dana Otsus, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua itu dinilai belum memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat di Papua.

“Total APBD Papua dan Papua Barat berada dalam 10 besar APBD terbesar di Indonesia, tetapi belum optimal memberikan dampak yang besar, signifikan terhadap kehidupan masyarakat asli di Papua,” kata Tito dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua dengan Mendagri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (17/6/2021).

Ia mengungkapkan, APBD Papua berada di urutan nomor 6 terbesar secara nasional. Adapun urutan pertama APBD terbesar dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Sementara itu, lanjut Tito, untuk APBD Provinsi Papua Barat berada di urutan ke-9 secara nasional.

Tito melihat bahwa indikator kesejahteraan masyarakat justru belum optimal di Papua, meski berada pada urutan 10 besar APBD.

“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih rendah di beberapa daerah. Bahkan beberapa indikator, Papua Barat lebih baik dari pada Papua. Ini menunjukkan bahwa fakta implementasi distribusi kabupaten/kota yang lebih rendah dari segi nominal,” ungkapnya.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) pemanfaatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua sebesar Rp 6,4 Triliun dari 2013-2019, sedangkan Papua Barat sebesar Rp 2,4 Triliun di periode yang sama.

Menurut Tito, besarnya SILPA tersebut menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang perlu diperbaiki. Kemudian, ia juga mengatakan bahwa laporan penggunaan dana Otsus sampai hari ini baru dapat menyajikan informasi realisasi penggunaan dana.

Sementara informasi terkait seberapa jauh capaian keluaran (output) dan seberapa efektif hasil (outcome) yang dapat dirasakan masyarakat Papua belum mampu ditangkap.

“Jadi informasi tentang realisasi penggunaan dananya. Ini yang perlu lebih dipertajam. Sehingga tidak hanya dana tersebut ada laporan penggunaannya, tapi juga bagaimana keluaran dan outcome-nya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Tito menambahkan, belum adanya grand design pemanfaatan dana Otsus sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahunan juga menjadi faktor belum berdampaknya pelaksanaan Otsus Papua. Oleh karena itu, pemerintah telah mengajukan revisi pada Pasal 34 terkait Dana Otsus. Hal itu menurutnya untuk memastikan dasar hukum guna keberlanjutan dana Otsus.

Selain itu, pemerintah mengambil langkah revisi UU ini karena menilai belum optimalnya tata kelola dana tersebut.

“Keberlanjutan dana Otsus dipandang perlu, selain mengingat masa berlakunya yang akan habis pada 21 November 2021. Sehingga membutuhkan dasar hukum keberlanjutan dana Otsus,” terangnya.

Perlu diketahui, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan perubahan dalam pasal Dana Otsus. Salah satunya adalah menaikkan besaran dana Otsus yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Selain itu, ada pasal lain yang menjadi fokus pembahasan yaitu terkait Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 Sebut Peningkatan Penularan Covid-19 Saat Ini Ada Kaitannya dengan Libur Idul Fitri

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, peningkatan penularan Covid-19 yang terjadi saat ini ada kaitannya dengan libur Idul Fitri 2021. Pada periode libur Idul Fitri tersebut terjadi mobilitas dan kerumunan masyarakat yang meningkatkan potensi penularan Covid-19.

“Peningkatan penularan yang terjadi pada saat ini, menurut kami sudah jelas kaitannya dengan mobilitas penduduk dan kerumunan yang terkait dengan liburan panjang yakni libur Idul Fitri,” ujar Wiku dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/6/2021).

“Sebab polanya sama dengan kejadian di tahun lalu saat libur panjang,” lanjutnya.

Wiku menjelaskan, pada awal Februari hingga pertengahan Mei 2021 kondisi kasus Covid-19 di Indonesia telah menurun. Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di RS rujukan Covid-19 juga mencapai rata-rata 30 persen di Indonesia.

“Itu adalah kondisi yang cukup ideal dalam waktu yang lama di indonesia. Dan kemudian setelah ada libur panjang Idul Fitri ini naik sesuai dengan kalkulasi yang selama ini ada kalau terkait libur panjang,” ungkap Wiku.

Sementara itu, untuk mengetahui bahwa peningkatan kasus Covid-19 saat ini apakah terkait dengan varian baru virus corona, Wiku menegaskan masih perlu penelitian lebih jauh.

“Yang jelas kita lihat kaitannya dengan libur panjang. Perlu penelitian lebih jauh yang menghubungkan ditemukannya whole genome sequence dari varian-varian tertentu dengan peningkatan kasus itu,” tambah Wiku.

Baca Selengkapnya