Connect with us

Panglima TNI Lakukan Rotasi, Posisi Wakasad dan Sejumlah Pangdam Diganti

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto

Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali merotasi sejumlah jabatan perwira tinggi. Mutasi dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan pembinaan karier.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/355/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Total ada 27 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 19 Pati jajaran TNI AD, dan 8 Pati jajaran TNI AL.

“Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier, serta mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. TNI melaksanakan mutasi dan promosi jabatan di tingkat Perwira Tinggi TNI,” kata Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman, dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2020).

Berikut sejumlah perwira tinggi di lingkungan TNI yang dimutasi:

1.Letjen Tatang Sulaiman dari Wakasad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

2.Mayjen Moch. Fachruddin dari Asops Kasad menjadi Wakasad

  1. Mayjen Surawahadi dari Koorsahli Kasad menjadi Asops Kasad
  2. Mayjen R. Wisnoe Prasetja Boedi dari Pangdam V/Brawijaya menjadi Koorsahli Kasad (Validasi Orgas)
  3. Mayjen Widodo Iryansyah dari Aspam Kasad menjadi Pangdam V/Brawijaya
  4. Mayjen Teguh Arief Indratmoko dari Pangdam IM menjadi Asintel Kasad (Validasi Orgas)
  5. Mayjen Hassanudin dari Asrena Kasad menjadi Pangdam IM
  6. Brigjen Hendrasto Joko Saksono dari Ses Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Asrena Kasad
  7. Brigjen Abdul Rahman Made dari Dirmat Ditjen Kuathan Kemhan menjadi Ses Ditjen Kuathan Kemhan
  8. Brigjen Heru Sudarminto dari Waasrena Kasad menjadi Dirmat Ditjen Kuathan Kemhan
  9. Kolonel Kav Erwin Djaniko dari Pamen Denma Mabesad menjadi Wasrena Kasad Bid. Ren (Validasi Orgas)
  10. Kolonel Czi Adisura Firdaus Tarigan dari Paban I/Jakrenstra Srenad menjadi Waasrena Kasad Bid. Dal (Orgas Baru)
  11. Kolonel Inf Mukhlis dari Paban II/Jemen Srenad menjadi Waasrena Kasad Bid. Jemen dan RB (Orgas Baru).
  12. Brigjen Broto Guncahyo dari Irops Itjen TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
  13. Kolonel Inf Fauzi Rusli dari Irut Ter Itops Itjen TNI menjadi Irops Itjen TNI
  14. Mayjen Benny Octaviar dari Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI
  15. Brigjen Sugeng Sutrisno dari Anggota Pokkimiltama Mahkamah Agung menjadi Hakim Agung Mahkamah Agung
  16. Brigjen Weni Okianto dari Kadilmilti II Jakarta Mahkamah Agung menjadi Anggota Pokkimiltama Mahkamah Agung
  17. Brigjen Slamet Sarwo Edy dari Panmudpidmil Mahkamah Agung menjadi Kadilmilti II Jakarta Mahkamah Agung.
  18. Laksda TNI Fery Sidjaja dari Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)
  19. Laksma Tatit E. Witjaksono dari Wadan Seskoal menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Banusia Panglima TNI 24. Kolonel Laut (P) Imam Musani dari Dirdik Seskoal menjadi Wadan Seskoal
  20. Laksma M. Zainudin dari Iropslat Itjenal Mabesal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)
  21. Kolonel Laut (P) Aswoto Saranang dari Pamen Sahli Kumhan Pati Sahli Kasal Bid. Soskumdang menjadi Iropslat Itjenal Mabesal
  22. Laksma TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta dari Wadan Kodiklatal menjadi Pati Mabes TNI AL (Meninggal Dunia)
  23. Brigjen TNI (Mar) Amir Faisol dari Danpasmar 3 Kormar menjadi Wadan Kodiklatal, dan Kolonel Mar Edi Juardi dari Wakapusjapermildas TNI menjadi Danpasmar 3 Kormar.
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pabrik Pipa PE PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Oleh

Fakta News
Pabrik Pipa PE di PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Jakarta – Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen mendukung pemerataan ketersediaan jaringan gas hingga ke pelosok negeri. Melalui Anak Perusahaan, PT PGAS Solution, PGN menghadirkan Pabrik Pipa PE (Polyethylene) berlokasi di Klari, Karawang Timur, Jawa Barat dengan luas area 3000m2. Pabrik ini merupakan Pabrik Pipa PE pertama di Pertamina Group dan siap mendukung program kerja Holding Migas.

Edi Armawiria selaku Direktur Operasi PT PGAS Solution menyampaikan bahwa Pabrik Pipa PE menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pipa PE yang digunakan sebagai material utama konstruksi jaringan pipa gas rumah tangga.

Adapun pipa yang diproduksi oleh Pabrik Pipa PE milik PGAS Solution diberi merek Solfipe. Solfipe sendiri memiliki jenis diameter mulai dari 20mm, 32mm, 63mm, 90mm dan 110mm dan terdiri dari dua tipe, yaitu MDPE-80 (Medium Density Polyethylene) untuk jaringan gas dan HDPE-100 (High Density Polyethylene) merupakan jenis pipa yang biasa digunakan untuk subduct, fiber optic, air, dan masih banyak lagi.

Perlu diketahui, Solfipe untuk Pipa Gas MDPE-80 sudah memiliki nilai TKDN diatas 25%, dan untuk Pipa HDPE-100 dengan nilai TKDN diatas 48%. Selain itu, Solfipe juga sudah mendapatkan sertifikat dari LEMIGAS yang proses pengujiannya telah menggunakan standard ISO 4437, merupakan Standard Pengujian Kualitas Pipa Polyethylene, sehingga dapat dipastikan semua pipa telah sesuai standar dan sudah aman.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar memaparkan bahwa pabrik pipa PE merupakan inovasi dan pencapaian dari PT PGAS Solution selaku bagian dari Subholding Gas dalam meningkatkan efisiensi biaya pembangunan. Selain itu, massifnya pembangunan jaringan gas rumah tangga perlu juga didukung dengan ketersediaan stok pipa PE. Di sisi lain, hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan produk TKDN guna mendukung proyek strategis jaringan gas rumah tangga. Khususnya untuk proyek jargas jangka pendek menengah tahun 2021-2022.

“Tingginya biaya investasi konstruksi jaringan gas menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Biaya material menjadi salah satu penyumbang tertinggi dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, komitmen Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemerataan pemanfaatan gas bumi di Indonesia melalui Jaringan Gas Rumah Tangga tetap harus dilaksanakan dan didukung penuh,” ujar Achmad.

“Kami harap dengan hadirnya Pabrik Pipa PE di PGAS Solution dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur gas, karena selama ini biaya material selalu menjadi porsi terbesar dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur gas. Pabrik Pipa PE kami juga dapat memenuhi kebutuhan pipa PE pihak lain dan siap beroperasi 24 jam untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pipa,” imbuh Achmad.

Pemerataan jaringan gas rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai diversifikasi energi, pengurangan subsidi, serta penyediaan energi bersih yang lebih murah. Sehingga, masyarakat dapat melakukan penghematan secara langsung dan dapat menggunakan energi yang aman, efisien dan ramah lingkungan. PGN berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan jargas secara masif guna mencapai bauran energi nasional dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Evaluasi 20 Tahun Pelaksanaan Otsus, Tito Karnavian: Total APBD Papua dan Papua Barat 10 Besar di Indonesia, Namun Belum Optimal Berikan Dampak Besar bagi Masyarakat Asli

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan beberapa catatan terhadap 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Khusus mengenai dana Otsus, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua itu dinilai belum memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat di Papua.

“Total APBD Papua dan Papua Barat berada dalam 10 besar APBD terbesar di Indonesia, tetapi belum optimal memberikan dampak yang besar, signifikan terhadap kehidupan masyarakat asli di Papua,” kata Tito dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua dengan Mendagri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (17/6/2021).

Ia mengungkapkan, APBD Papua berada di urutan nomor 6 terbesar secara nasional. Adapun urutan pertama APBD terbesar dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Sementara itu, lanjut Tito, untuk APBD Provinsi Papua Barat berada di urutan ke-9 secara nasional.

Tito melihat bahwa indikator kesejahteraan masyarakat justru belum optimal di Papua, meski berada pada urutan 10 besar APBD.

“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih rendah di beberapa daerah. Bahkan beberapa indikator, Papua Barat lebih baik dari pada Papua. Ini menunjukkan bahwa fakta implementasi distribusi kabupaten/kota yang lebih rendah dari segi nominal,” ungkapnya.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) pemanfaatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua sebesar Rp 6,4 Triliun dari 2013-2019, sedangkan Papua Barat sebesar Rp 2,4 Triliun di periode yang sama.

Menurut Tito, besarnya SILPA tersebut menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang perlu diperbaiki. Kemudian, ia juga mengatakan bahwa laporan penggunaan dana Otsus sampai hari ini baru dapat menyajikan informasi realisasi penggunaan dana.

Sementara informasi terkait seberapa jauh capaian keluaran (output) dan seberapa efektif hasil (outcome) yang dapat dirasakan masyarakat Papua belum mampu ditangkap.

“Jadi informasi tentang realisasi penggunaan dananya. Ini yang perlu lebih dipertajam. Sehingga tidak hanya dana tersebut ada laporan penggunaannya, tapi juga bagaimana keluaran dan outcome-nya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Tito menambahkan, belum adanya grand design pemanfaatan dana Otsus sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahunan juga menjadi faktor belum berdampaknya pelaksanaan Otsus Papua. Oleh karena itu, pemerintah telah mengajukan revisi pada Pasal 34 terkait Dana Otsus. Hal itu menurutnya untuk memastikan dasar hukum guna keberlanjutan dana Otsus.

Selain itu, pemerintah mengambil langkah revisi UU ini karena menilai belum optimalnya tata kelola dana tersebut.

“Keberlanjutan dana Otsus dipandang perlu, selain mengingat masa berlakunya yang akan habis pada 21 November 2021. Sehingga membutuhkan dasar hukum keberlanjutan dana Otsus,” terangnya.

Perlu diketahui, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan perubahan dalam pasal Dana Otsus. Salah satunya adalah menaikkan besaran dana Otsus yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Selain itu, ada pasal lain yang menjadi fokus pembahasan yaitu terkait Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 Sebut Peningkatan Penularan Covid-19 Saat Ini Ada Kaitannya dengan Libur Idul Fitri

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, peningkatan penularan Covid-19 yang terjadi saat ini ada kaitannya dengan libur Idul Fitri 2021. Pada periode libur Idul Fitri tersebut terjadi mobilitas dan kerumunan masyarakat yang meningkatkan potensi penularan Covid-19.

“Peningkatan penularan yang terjadi pada saat ini, menurut kami sudah jelas kaitannya dengan mobilitas penduduk dan kerumunan yang terkait dengan liburan panjang yakni libur Idul Fitri,” ujar Wiku dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/6/2021).

“Sebab polanya sama dengan kejadian di tahun lalu saat libur panjang,” lanjutnya.

Wiku menjelaskan, pada awal Februari hingga pertengahan Mei 2021 kondisi kasus Covid-19 di Indonesia telah menurun. Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di RS rujukan Covid-19 juga mencapai rata-rata 30 persen di Indonesia.

“Itu adalah kondisi yang cukup ideal dalam waktu yang lama di indonesia. Dan kemudian setelah ada libur panjang Idul Fitri ini naik sesuai dengan kalkulasi yang selama ini ada kalau terkait libur panjang,” ungkap Wiku.

Sementara itu, untuk mengetahui bahwa peningkatan kasus Covid-19 saat ini apakah terkait dengan varian baru virus corona, Wiku menegaskan masih perlu penelitian lebih jauh.

“Yang jelas kita lihat kaitannya dengan libur panjang. Perlu penelitian lebih jauh yang menghubungkan ditemukannya whole genome sequence dari varian-varian tertentu dengan peningkatan kasus itu,” tambah Wiku.

Baca Selengkapnya