Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Panen Raya Nusantara di Tangerang
Tangerang – Kapolri Jenderal Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengunjungi wisata Ketapang Urban Agriculture di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten dalam rangka memanen hasil tambak dan penanaman bibit mangrove, Kamis 9 Juli 2020.
Acara bertajuk Masyarakat Produktif Wujudkan Ketahanan Pangan merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Inspektur Jenderal Kementerian Perikanan dan Kelautan Muhammad Yusuf, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriardi, Gubernur Banten Wahidin Halim, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Ardianto, Kabaintelkam Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit, serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.
Acara Panen Raya Nusantara ini juga sebagai bentuk sinergitas TNI-Polri sebagai penggerak dan pembantu ekonomi masyarakat di masa Pandemi Covid-19.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, kesediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu harus tetap terjaga. Menurutnya, program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri dengan memanfaatkan lahan lahan di wilayah kantor TNI maupun Polri bisa bermanfaat untuk warga.
“Panen Raya Nusantara menjadi bukti kesungguhan TNI-Polri membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid 19,” ujar Hadi saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di lokasi.
Potensi Indonesia sebagai negara maritim, jelas Hadi, merupakan keunggulan yang tidak dimiliki negara lain. Oleh sebab itu, Hadi meminta potensi kelautan melalui budidaya perikanan harus diberdayakan secara maksimal.
“Yang tidak kalah penting sesungguhnya peningkatan konsumsi protein hewani yang bersumber dari ikan oleh masyarakat. Kecukupan gizi, terutama bagi anak-anak kita, akan menghasilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas,” jelas Hadi.
Ketapang Urban Agriculture merupakan lokasi wisata yang dibangun Pemerintah Kabupaten Tangerang di Desa Ketapang sebagai desa wisata dan pusat pendidikan bakau serta masuk kawasan tambak dan empang dan juga berdekatan dengan laut mengembangkan potensi desa.
Dalam lahan seluas 36 hektare yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanggerang ini, hasil panen budidaya ikan nila mencapai 20 ton, budidaya ikan bandeng 30 ton, dan hasil budidaya udang 1 ton. Hasil itu didapat dari hasil semaian benih yang dilakukan sejak Februari 2020 silam.
Di ujung bangunan Ketapang Urban Agriculture berderet ratusan ribu bibit tanaman bakau. Ada yang batang tinggi, ada baru belajar tumbuh. Selain rekreasi, lokasi tersebut ialah tempat belajar menyenangkan seputar konservasi pesisir dan ekosistem tanaman bakau.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Jenderal Idham Aziz juga melakukan pertemuan virtual dengan 34 Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia agar program ini bisa terlaksana dengan baik.
Empat Kepolisian Daerah sebagai perintis program tersebut kemudian melakukan pemaparan bagaimana kegiatan itu berjalan.
Di Majalengka, Polda Jawa Barat melaksanakan panen 8 hektar tanaman padu dan tebar benih satu ton ikan jenis nila, mas, dan lele.
Di Kabupaten Sidoarjo, Polda Jawa Timur memanen dan menebar benih ikan bandeng di tambak sebagai langkah swasembada untuk petani lokal Kecamatan Sedati.
Polda Jawa Tengah memanen ikan jenis nila dan lele kualitas unggul. Di tambak buatan yang dibangun di dekat Markas Komando Kepolisian Air dan Udara itu, Polda Jateng juga memanen komoditas udang.
Sementara mendukung kegiatan tersebut, Kepolisian Daerah Metro Jaya membentuk Program JABAT atau Jabodetabek Hebat, salah satunya di wilayah Tanggerang Selatan sebagai upaya solusi penyebaran Covid -19.
Kapolri Jenderal Idham Aziz beserta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam kesempatan itu kemudian meluncurkan program Kampung Tangguh Nusantara secara virtual.
Hingga kini, TNI-Polri telah membentuk 7.024 Kampung Tangguh Nusantara. Program ini merupakan upaya inovasi melawan Covid 19 berbasis lingkungan RT/RW. Masyarakat secara langsung dilibatkan untuk menjaga kampungnya dari penularan Virus SARS CoV2 tersebut.
Sebuah kampung dapat disebut tangguh jika mempunyai syarat penerapan protokol kesehatan, keamanan, dan sosial ekonomi secara ketat dalam kehidupan “new normal” yang ditetapkan pemerintah.
Menunjang kegiatan tersebut, pembangunan infrastruktur desa seperti pos kesehatan warga, rumah karantina, lengkap dengan fasilitas penunjang yang dibutuhkan hingga pelatihan penanganan Covid-19 jika ada warga yang terinfeksi.
Dalam pelaksanaannya di lapangan, kegiatan ini juga melibatkan sinergitas perangkat desa setempat. Selain itu, untuk membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19, TNI-Polri turut serta turun ke masyarakat untuk membagikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan.
Program Kampung Tangguh Nusantara diharapkan dapat membantu perekonomian dan mendukung ketahanan pangan masyarakat. Inilah bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk mewujudkan lembaga kepolisian dan tentara profesional, modern, dan tepercaya.
(edn)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
