Connect with us

Panglima Hadi Tjahjanto Lakukan Mutasi 47 Pati, Letjen Herindra Jabat Kasum TNI

Letjen TNI M Herindra

Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan mutasi jabatan perwira tinggi TNI di lingkungan TNI. Mutasi dilakukan di lingkungan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.

“Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis,” demikian keterangan dari Puspen TNI, Kamis (22/10/2020).

Mutasi ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/835/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Sebanyak 47 pati TNI itu terdiri atas 16 pati TNI AD, 19 pati TNI AL, dan 12 pati TNI AU.

Dalam SK tersebut, posisi Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI mengalami pergantian. Letjen TNI Joni Supriyanto, yang awalnya menjabat posisi Kasum TNI, menjadi Kabais TNI. Sementara itu, posisi Kasum TNI diisi oleh Letjen TNI Muhammad Herindra.

Selain itu, posisi Pangdam V Brawijaya, yang awalnya diduduki oleh Mayjen TNI Widodo Iryansyah, diisi oleh Mayjen TNI Suharyanto, yang awalnya menduduki Sesmilpres Kemensetneg. Mayjen TNI Widodo pun saat ini diposisikan sebagai pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.

Berikut ini daftar mutasi 47 pati TNI:

TNI AD:

  1. Letjen TNI Joni Supriyanto dari Kasum TNI menjadi Kabais TNI
  2. Letjen TNI Muhamad Herindra dari Irjen TNI menjadi Kasum TNI
  3. Mayjen TNI Nugroho Tjendrakiarto dari Pa Sahli Tk III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka Pensiun)
  4. Mayjen TNI Sapriadi dari Pa Sahli Tk III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI
  5. Mayjen TNI Benny Octaviar dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI
  6. Brigjen TNI Fachri dari Pa Sahli Tk. II LH Sahli Bid. Wassus dan LH Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
  7. Kolonel Inf Saturninus Aldian G., S.E. dari Pabut Was Aspas Sahli Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. II LH Sahli Bid. Wassus dan LH Panglima TNI
  8. Letjen TNI Mochamad Effendi dari Irjenad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka Pensiun)
  9. Mayjen TNI Benny Susianto dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Wassus dan LH Kasad menjadi Irjenad.
  10. Mayjen TNI Widodo Iryansyah dari Pangdam V/Brw menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
  11. Mayjen TNI Suharyanto dari Sesmilpres Kemensetneg menjadi Pangdam V/Brw,
  12. Mayjen TNI Sunaryo dari Staf Ahli Menhan Bid. Kam Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
  13. Brigjen TNI Drg. Raden Triatmojo Budi Utomo dari Pa Sahli Tk. II Was Eropa dan AS Sahli Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)
  14. Kolonel Inf Hari Sufi Anwari dari Paban Utama Ops Sahli Panglima TNI menjadi Dandenma Mabes TNI
  15. Brigjen TNI Sudarmadi dari Irsus Itjenad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).
  16. Brigjen TNI Ivo Irianto Betekeneng dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

TNI AL:

  1. Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono (Han) dari Danjen Akademi TNI menjadi Irjen TNI
  2. Laksma TNI Drs. Taufik Riadi, Apt., M.Si. dari Pa Sahli Tk. II Kamteror Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).
  3. Laksda TNI Suselo dari Irjenal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)
  4. Laksda TNI Moelyanto (Han) dari Aslog Kasal menjadi Irjenal
  5. Laksma TNI Puguh Santoso dari Waaslog Kasal menjadi Aslog Kasal
  6. Laksma TNI Rachmat Hartoyo dari Kadislaikmatal menjadi Waaslog Kasal
  7. Laksma TNI Udyatmiko dari Kadisadal menjadi Kadislaikmatal
  8. Kolonel Laut (T) Maman Rohman, S.T., M.Han. dari Sekdisadal menjadi Kadisadal
  9. Laksma TNI Hendri S. Suprianto dari Pati Sahli Kasal Bid. Ekojemen menjadi Ir Koarmada III.
  10. Laksma TNI Ferial Fachroni dari Waaspotmar Kasal menjadi Pati Sahli Kasal Bid. Ekojemen
  11. Laksma TNI Ribut Eko Suyatno dari Staf Khusus Kasal menjadi Waaspotmar Kasal.
  12. Laksma TNI Budhiyanto dari Waaspers Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (Meninggal Dunia)
  13. Laksma TNI Dr. R. Anang Dwi Kuncoro dari Kadiskual menjadi Waaspers Kasal
  14. Laksma TNI Poedji Santoso dari Kadiswatpersal menjadi Kadiskual
  15. Kolonel Laut (T) Taufik Arief dari Paban V Faslan Slogal menjadi Kadiswatpersal
  16. Laksma TNI Enuar Mendrofa dari Ses Ditjen Renhan Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)
  17. Laksma TNI Heru Wiyono dari Dandenma Mabes TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)
  18. Laksma TNI Guntur Wahyudi dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)
  19. Laksma TNI Ir. Gunawan dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).

TNI AU:

  1. Marsda TNI Tamsil Gustari Malik dari Asintel Kasau menjadi Danjen Akademi TNI
  2. Marsda TNI M. Fadjar Sumarijadji dari Sekretaris Bais TNI menjadi Asintel Kasau
  3. Marsma TNI Jemi Trisonjaya (Han) dari Wadan Seskoau menjadi Sekretaris Bais TNI
  4. Marsma TNI Istiyanto dari Danpuslat Kodiklat TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)
  5. Marsama TNI Andi Heru Wahyudi dari Pati Sahli Kasau Bid. Air Power menjadi Danpuslat Kodiklat TNI
  6. Marsma TNI dr. Djunaidi dari Ka RSPAU dr. S. Hardjolukito menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)
  7. Kolonel Kes dr. Swasono R dari Kadep IKA RSPAU, dr. S. Hardjolukito menjadi Ka RSPAU dr. S. Hardjolukito
  8. Marsma TNI Sudadi dari Ir III Itjen Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)
  9. Kolonel Adm Muh. Arif Damopolii dari Auditor Madya Itjen Kemhan menjadi Ir III Itjen Kemhan
  10. Marsdya TNI Bagus Puruhito dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)
  11. Marsda TNI Ade Dian Suryacandra dari TA. Pengajar Bid. Ilpengtek Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun)
  12. Marsma TNI Uganda Irwanto dari Bandep Ur. Lingkungan Strategi Regional pada Deputi Bid. Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pabrik Pipa PE PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Oleh

Fakta News
Pabrik Pipa PE di PGAS Solution Siap Dukung Program Kerja Holding Migas

Jakarta – Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), berkomitmen mendukung pemerataan ketersediaan jaringan gas hingga ke pelosok negeri. Melalui Anak Perusahaan, PT PGAS Solution, PGN menghadirkan Pabrik Pipa PE (Polyethylene) berlokasi di Klari, Karawang Timur, Jawa Barat dengan luas area 3000m2. Pabrik ini merupakan Pabrik Pipa PE pertama di Pertamina Group dan siap mendukung program kerja Holding Migas.

Edi Armawiria selaku Direktur Operasi PT PGAS Solution menyampaikan bahwa Pabrik Pipa PE menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pipa PE yang digunakan sebagai material utama konstruksi jaringan pipa gas rumah tangga.

Adapun pipa yang diproduksi oleh Pabrik Pipa PE milik PGAS Solution diberi merek Solfipe. Solfipe sendiri memiliki jenis diameter mulai dari 20mm, 32mm, 63mm, 90mm dan 110mm dan terdiri dari dua tipe, yaitu MDPE-80 (Medium Density Polyethylene) untuk jaringan gas dan HDPE-100 (High Density Polyethylene) merupakan jenis pipa yang biasa digunakan untuk subduct, fiber optic, air, dan masih banyak lagi.

Perlu diketahui, Solfipe untuk Pipa Gas MDPE-80 sudah memiliki nilai TKDN diatas 25%, dan untuk Pipa HDPE-100 dengan nilai TKDN diatas 48%. Selain itu, Solfipe juga sudah mendapatkan sertifikat dari LEMIGAS yang proses pengujiannya telah menggunakan standard ISO 4437, merupakan Standard Pengujian Kualitas Pipa Polyethylene, sehingga dapat dipastikan semua pipa telah sesuai standar dan sudah aman.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar memaparkan bahwa pabrik pipa PE merupakan inovasi dan pencapaian dari PT PGAS Solution selaku bagian dari Subholding Gas dalam meningkatkan efisiensi biaya pembangunan. Selain itu, massifnya pembangunan jaringan gas rumah tangga perlu juga didukung dengan ketersediaan stok pipa PE. Di sisi lain, hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan produk TKDN guna mendukung proyek strategis jaringan gas rumah tangga. Khususnya untuk proyek jargas jangka pendek menengah tahun 2021-2022.

“Tingginya biaya investasi konstruksi jaringan gas menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Biaya material menjadi salah satu penyumbang tertinggi dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur. Meskipun demikian, komitmen Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemerataan pemanfaatan gas bumi di Indonesia melalui Jaringan Gas Rumah Tangga tetap harus dilaksanakan dan didukung penuh,” ujar Achmad.

“Kami harap dengan hadirnya Pabrik Pipa PE di PGAS Solution dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur gas, karena selama ini biaya material selalu menjadi porsi terbesar dalam sebuah proses pembangunan infrastruktur gas. Pabrik Pipa PE kami juga dapat memenuhi kebutuhan pipa PE pihak lain dan siap beroperasi 24 jam untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pipa,” imbuh Achmad.

Pemerataan jaringan gas rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk mencapai diversifikasi energi, pengurangan subsidi, serta penyediaan energi bersih yang lebih murah. Sehingga, masyarakat dapat melakukan penghematan secara langsung dan dapat menggunakan energi yang aman, efisien dan ramah lingkungan. PGN berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan jargas secara masif guna mencapai bauran energi nasional dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

BERITA

Evaluasi 20 Tahun Pelaksanaan Otsus, Tito Karnavian: Total APBD Papua dan Papua Barat 10 Besar di Indonesia, Namun Belum Optimal Berikan Dampak Besar bagi Masyarakat Asli

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi dan beberapa catatan terhadap 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Khusus mengenai dana Otsus, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua itu dinilai belum memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat di Papua.

“Total APBD Papua dan Papua Barat berada dalam 10 besar APBD terbesar di Indonesia, tetapi belum optimal memberikan dampak yang besar, signifikan terhadap kehidupan masyarakat asli di Papua,” kata Tito dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua dengan Mendagri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, Kamis (17/6/2021).

Ia mengungkapkan, APBD Papua berada di urutan nomor 6 terbesar secara nasional. Adapun urutan pertama APBD terbesar dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Sementara itu, lanjut Tito, untuk APBD Provinsi Papua Barat berada di urutan ke-9 secara nasional.

Tito melihat bahwa indikator kesejahteraan masyarakat justru belum optimal di Papua, meski berada pada urutan 10 besar APBD.

“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) masih rendah di beberapa daerah. Bahkan beberapa indikator, Papua Barat lebih baik dari pada Papua. Ini menunjukkan bahwa fakta implementasi distribusi kabupaten/kota yang lebih rendah dari segi nominal,” ungkapnya.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan bahwa masih tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) pemanfaatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua sebesar Rp 6,4 Triliun dari 2013-2019, sedangkan Papua Barat sebesar Rp 2,4 Triliun di periode yang sama.

Menurut Tito, besarnya SILPA tersebut menunjukkan adanya tata kelola keuangan yang perlu diperbaiki. Kemudian, ia juga mengatakan bahwa laporan penggunaan dana Otsus sampai hari ini baru dapat menyajikan informasi realisasi penggunaan dana.

Sementara informasi terkait seberapa jauh capaian keluaran (output) dan seberapa efektif hasil (outcome) yang dapat dirasakan masyarakat Papua belum mampu ditangkap.

“Jadi informasi tentang realisasi penggunaan dananya. Ini yang perlu lebih dipertajam. Sehingga tidak hanya dana tersebut ada laporan penggunaannya, tapi juga bagaimana keluaran dan outcome-nya,” jelas dia.

Lebih lanjut, Tito menambahkan, belum adanya grand design pemanfaatan dana Otsus sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahunan juga menjadi faktor belum berdampaknya pelaksanaan Otsus Papua. Oleh karena itu, pemerintah telah mengajukan revisi pada Pasal 34 terkait Dana Otsus. Hal itu menurutnya untuk memastikan dasar hukum guna keberlanjutan dana Otsus.

Selain itu, pemerintah mengambil langkah revisi UU ini karena menilai belum optimalnya tata kelola dana tersebut.

“Keberlanjutan dana Otsus dipandang perlu, selain mengingat masa berlakunya yang akan habis pada 21 November 2021. Sehingga membutuhkan dasar hukum keberlanjutan dana Otsus,” terangnya.

Perlu diketahui, ada beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan perubahan dalam pasal Dana Otsus. Salah satunya adalah menaikkan besaran dana Otsus yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Selain itu, ada pasal lain yang menjadi fokus pembahasan yaitu terkait Pasal 76 tentang Pemekaran Provinsi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 Sebut Peningkatan Penularan Covid-19 Saat Ini Ada Kaitannya dengan Libur Idul Fitri

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, peningkatan penularan Covid-19 yang terjadi saat ini ada kaitannya dengan libur Idul Fitri 2021. Pada periode libur Idul Fitri tersebut terjadi mobilitas dan kerumunan masyarakat yang meningkatkan potensi penularan Covid-19.

“Peningkatan penularan yang terjadi pada saat ini, menurut kami sudah jelas kaitannya dengan mobilitas penduduk dan kerumunan yang terkait dengan liburan panjang yakni libur Idul Fitri,” ujar Wiku dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/6/2021).

“Sebab polanya sama dengan kejadian di tahun lalu saat libur panjang,” lanjutnya.

Wiku menjelaskan, pada awal Februari hingga pertengahan Mei 2021 kondisi kasus Covid-19 di Indonesia telah menurun. Selain itu, tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di RS rujukan Covid-19 juga mencapai rata-rata 30 persen di Indonesia.

“Itu adalah kondisi yang cukup ideal dalam waktu yang lama di indonesia. Dan kemudian setelah ada libur panjang Idul Fitri ini naik sesuai dengan kalkulasi yang selama ini ada kalau terkait libur panjang,” ungkap Wiku.

Sementara itu, untuk mengetahui bahwa peningkatan kasus Covid-19 saat ini apakah terkait dengan varian baru virus corona, Wiku menegaskan masih perlu penelitian lebih jauh.

“Yang jelas kita lihat kaitannya dengan libur panjang. Perlu penelitian lebih jauh yang menghubungkan ditemukannya whole genome sequence dari varian-varian tertentu dengan peningkatan kasus itu,” tambah Wiku.

Baca Selengkapnya