Pangeran Arab Saudi Tewas Dalam Perjalanan dengan Helikopter
Riyadh – Salah satu Pangeran Arab Saudi tewas saat helikopter yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di dekat perbatasan dengan Yaman. Kabar ini disiarkan saluran televisi Al-Ikhbariya dan dikutip BBC, Senin (6/11). Pengeran tersebut adalah Pangeran Mansour bin Muqrin yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Asir.
Pangeran disebutkan sedang bepergian bersama sejumlah pejabat ketika helikopter yang membawa mereka jatuh. Penyebab kecelakaannya sendiri hingga tulisan ini dinaikkan belum diketahui.
Namun seperti disiarkan Al Arabiya, sumber-sumber yang dimintai keterangan olehnya mengatakan bahwa helikopter membawa delapan orang termasuk Pangeran. Pangeran tadinya berniat untuk menginspeksi proyek al-Saida al-Sawalha Center.
Sumber lainnya mengatakan kecelakaan terjadi sehari setelah rudal balistik yang diluncurkan kubu Houthi di Yaman ditembakkan ke arah Bandara Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Namun misil tersebut berhasil dicegat.
Sebagaimana diketahui, Pangeran Mansour bin Muqrin adalah putra Muqrin bin Abdulaziz al Saud, yakni Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi yang menjabat dalam waktu singkat, Januari hingga April 2015. Posisi Muqrin saat itu langsung digeser saudara tirinya, Salman bin Abdul Aziz al Saud yang kini sudah menjadi raja Arab Saudi. Pangeran wafat meninggalkan dua putrinya, hasil dari pernikahan dengan Putri Saud bin Fahd Al Saud pada 2013 lalu.
Sama halnya dengan penyebab kecelakaan, nasib penumpang lain di dalam helikopter tersebut pun belum diketahui. Namun, mengutip media Okaz, ada kabar yang belum terkonfirmasi yang menyebutkan bahwa tak ada yang selamat dalam insiden itu.
Terjadi di Saat Adanya Penangkapan Besar-besaran oleh KPK-nya Arab Saudi
Pastinya, tanda tanya besar masih menyelimuti kelamnya berita tragis ini. Pasalnya wafatnya Pangeran terjadi di tengah adanya penangkapan besar-besaran sejumlah pangeran dan pejabat Arab Saudi yang terseret kasus dugaan korupsi. Sebanyak sebelas pangeran dan empat menteri ditangkap oleh badan antikorupsi pimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang baru resmi dinyatakan berdiri dalam hitungan jam.
Seperti ramai diberitakan, organisasi pemberantasan antikorupsi tersebut mendapat pro dan kontra terkait motif pembuatannya. Ada dugaan pembuatan ini dilakukan untuk mengukuhkan posisi Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebagai pemimpin Arab Saudi selanjutnya.
Panasnya pemberitaan penangkapan lantaran turut menyeret salah satu orang terkaya di dunia. Dari 11 Paneran, 4 Menteri, dan belasan mantan Menteri sudah ditahan sejak Sabtu malam (4/11). Salah satunya adalah Pangeran Alwaleed bin Talal, bos King Holding Company, yang namanya masuk daftar orang terkaya di dunia versi Forbes.
Pangeran Alwaleed bin Talal diketahui punya investasi di sejumlah perusahaan ternama seperti Twitter, Apple, News Corporation, Citigroup, jaringan hotel Four Seasons, dan perusahaan layanan berbagi transportasi asal Amerika Serikat Lyft. Alwaleed adalah cucu dari pendiri Arab Saudi, Raja Abdulaziz al-Saud, dan keponakan Raja Salman.
Selain itu, ada juga nama lain yang diduga ditangkap adalah Kepala Staf Istana Kerajaan Khaled Al-Tuwaijri, Pengusaha Media Waleed Al-Ibrahim, dan Pangeran Turki Bin Nasser. “Raja Salman memerintahkan inisiatif antikorupsi baru sebagai bagian dari agenda reformasi aktif yang bertujuan menanggulangi masalah terus-menerus yang telah menghambat usaha pembangunan di Kerajaan dalam beberapa dekade terakhir,” demikian siaran pers Kementerian Komunikasi Arab Saudi.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
