Pandemi Covid-19 Lahirkan ‘Habit’ Global Baru dalam Tatanan Reformasi Birokrasi
Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Hugua mendukung dilakukannya penambahan anggaran yang diajukan oleh kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI, namun dengan beberapa harapan-harapan atas perbaikan yang juga harus dilakukan oleh kementerian/lembaga tersebut. Menurutnya, di masa pandemi virus Corona (Covid-19) ini melahirkan satu cara pandang dan paradigma baru, karena biasanya pada sebuah tragedi melahirkan sebuah peluang sehebat tragedi yang terjadi.
“Saya meyakini bahwa new normal ini sebetulnya sebuah langkah sustainable. Oleh karena itu reformasi birokrasi mestinya bukan hanya pada masa pandemi hingga nanti ketemu vaksinnya. Tetapi bagi kita ini adalah sebuah habit (kebiasaan) global,” ucap Hugua saat Rapat Kerja dan RDP Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Dalam pandangannya, ada tiga hal yang terkait dengan habit global tersebut, yakni setiap orang akan cenderung memikirkan masalah kesehatan, kebersihan, dan juga keamanan. Ini berkaitan dengan jarak penataan ruang dan juga penataan kursi ditempat kerja, pertanyaannya apakah anggaran untuk hal itu sudah dipikirkan.
Terkait Working From Home (WFH) atau bekerja dari rumah oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan bahwa hal itu akan terus berjalan, oleh karenanya harus diatur dengan suatu tata kerja. Berkaitan tiga hal tersebut, ia mempertanyakan bagaimana mengukur performance setiap PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Kalau hal ini tidak diantisipasi dengan performance indikator yang kuantitatif, maka berpotensi menjadi masalah pada saat penerapannya.
Terhadap masalah penerimaan pegawai negeri, Hugua menyampaikan masih ada utang politik kepada tenaga honorer K2. Apakah ke depan dipikirkan mengenai masalah penerimaan ini. “Oleh karenanya harus ada roadmap untuk kita melaju, sehingga dalam jangka waktu tertentu paling tidak mereka mempunyai harapan dan sedikit demi sedikit persoalan ini menjadi terselesaikan. Jangan menerima (pegawai) baru, tetapi orang yang secara politik kita nyatakan sebagai keputusan lebih awal malah diterbengkalaikan,” tandasnya.
Sementara itu, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah anggaran dan perencanaan program, target Pemerintah mengenai penataan sistem manajemen SDM ASN dengan konteks tatanan baru, semua (masih) sama, tetapi tatanan barunya yakni mengharuskan (setiap pegawai) menggunakan masker, adanya jarak meja/kursi antara satu dengan yang lainnya, diharuskan mencuci tangan secara rutin, mengurangi kunjungan kerja ke daerah dan rapat terbuka maupun di kantor dengan peserta yang banyak.
“Tetap 50-50 kami coba untuk kerja kedinasan di kantor maupun kerja di rumah. Mengenai penataan sistem manajemen SDM ASN yang kami programkan bisa selesai dalam waktu setahun atau dua tahun ini adalah pertama, yang berkaitan dengan perencanaan. Dimana perencanaan ASN seluruh instansi harus didasarkan pada arah dan potensi daerah. Dan yang kedua, berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi CPNS, ketiga adalah pengembangan kompetensi, menerapkan standar kompetensi jabatan, peningkatan kesejahteraan, pengembangan karier, penilaian kinerja dan penghargaan,” papar Tjahjo. (dep/sf)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
