Pandangan Umum Korwil Jawa Timur di Rakernas KAPT

Jakarta – Relawan Komunitas Alumni Perguruan Tinggi, termasuk KAPT Jawa Timur adalah bagian penting dalam menghantarkan Joko Widodo melanjutkan kepemimpinan RI 2019-2024. Jokowi jadi presiden juga berkat peran signifikan para relawan. Untuk itu KAPT harus terus meneguhkan komitmen kebersamaan sampai paripurna. Jokowi dan relawan adalah satu kesatuan utuh, sevisi dan misi dalam membangun Indonesia untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.
Bangsa kita adalah bangsa yang tangguh, tahan terhadap ujian, cobaan dan tantangan. Kita telah teruji selama Pandemi covid-19. Pasca pandemi muncul tantangan dan krisis pangan (termasuk dunia), krisis energi, krisis keuangan. Kita akan mampu menghadapinya dengan semangat gotong royong, kebersamaan dan kemandirian.
Kita ini adalah kapal besar, perahu besar. Relawan ini adalah penumpangnya kita semua. Karena ada perahu, dalam satu kapal besar, kita harus kompak. Menjaga persatuan kita, dan yang paling penting solid dan terus menajaga komunikasi diantara kita.
Dalam hal politik, pemilihan umum 2024 masih jauh. Yang penting nyambut gawe, bekerja keras agar ekonomi sehat. Kita jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ojo ngantek keliru. Ojo kesusu. Santai dulu urusan politik, yang penting ekonomi kita selesaikan bersama-sama.
Kita adalah bangsa besar. Sebagai bangsa yang besar dan beragam sukunya, yang penting yang harus kita jaga adalah persatuan, tegak Bersatu. Bhinneka tunggal Ika. Sebagai bangsa harus kompak. Sebagai relawan kita juga harus kompak.
Sebagai relawan, kita tetap bersatu, harus kompak, menjaga silaturahmi sehingga nantinya kita tidak keliru memilih pemimpin.
KAPT untuk Bangsa
KAPT harus terus bergerak memberikan support penyelesaian krisis baik pandemi covid19 beserta dampaknya, krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.
Penanganan kebencanaan adalah keniscayaan dan hal yang paling steril dari kepentingan karena mengusung tema kemanusiaan. Penanganan Kebencanaan adalah pintu masuk universal dalam menunjukkan peran dan keberpihakan KAPT dalam kerelawanan untuk kemanusiaan.
Penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan media sosial adalah keniscayaan pada era sekarang, dan harus menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi KAPT. Termasuk kewaspadaan terhadap hoax dan ujaran kebencian di medsos yang bisa memecahbelah bangsa.
Media sosial adalah media yang efektif dengan potensi pengguna yang tersebar di seluruh pelosok negeri, serta efisien dan lebih taktis dan strategis pengoperasiannya. Dampaknyapun signifikan.
Gerakan melawan intoleransi serta support deradikalisasi dalam semangat nasionalisme harus tetap dikedepankan bahkan harus diperbesar gerakannya. Hendaknya tidak cuma membangun opini, tetapi harus dapat diwujudkan dalam gerakan dan aktifitas yang lebih strategis dan mempunyai dampak besar dan nyata.
Menggerakkan dan memperbesar partisipasi masyarakat dan penguatan pengorganisasian guna peningkatan kekuatan ekonomi harus menjadi program utama.
Program dan aktivitas KAPT yang mengedepankan keberpihakan pada gerakan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dan anak.
Program kerja KAPT harus menyentuh daerah terpencil dan sulit terjangkau di Jatim dengan program nyata semisal penggunaan sel surya, teknologi tepat guna dan sebagainya.
Organisasi KAPT hendaknya lebih dikonkritkan berbasis komunitas alumni, tidak perlu langsung seluruh Jatim tapi bisa dimulai dengan Surabaya dan Malang sebagai prioritas utama.
Ketahanan pangan adalah sebuah modal dasar untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan mengatasi krisis pangan. Untuk itu penanganan dan pengelolaan dari hulu hingga hilir. Faktor produksi, benih, pupuk, penganan pasca panen hingga pemasaran dan pengolahan serta diversifikasi hasil pertanian harus menjadi perhatian.
KAPT Jawa Timur
KAPT Jawa Timur mendukung penuh upaya pemda Jawa Timur mewujudkan masyarakat jawa timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong, melalui berbagai kegiatan yang disinkronkan dengan program kerja KAPT.
Saat Pandemi, KAPT Jatim banyak terlibat pada relawan pendampingan baik di masyarakat, RS Lapangan, Penyediaan Ambulan dan Tabung serta stok Oksigen, pembagian masker, handsanitizer, unit pencuci tangan, dsb. Mobilisasi vaksinasi untuk warga.
Bencana Semeru, KAPT turun langsung memberikan bantuan logistik, assesmen teknologi serta pendampingan masyarakat.
Ekonomi, saat harga minyak melambung, KAPT melaksanakan operasi Minyak Murah untuk masyarakat.
KAPT mejalankan pemenuhan air bersih bagai kampung pesisir di wilaya Gresik, sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Dilakukan pendampingan menuju pengelolaan secara mandiri oleh kelompok masyarakat bergandengan dengan PDAM setempat.
Pembangunan pertanian di wilayah Malang, KAPT membantu pendistribusian pupuk melalui koordinator dari Dampit, dan desa-desa di kabupaten. Juga melaksanakan penyuluh di desa menggandeng SDM potensian dari Unibraw.
Maritim, KAPT Bersama ITS dan BKNU Jatim menginisiasi program Kerangka Jaring Apung (KJA) di kawasan perairan Malang Selatan sebagai inisiasi program perikanan laut yang juga support pada pengembangan program pariwisata.
Rekomendasi:
1. Eksistensi KAPT, apakah diperlukan untuk terakomodasi melalui badan hukum.
Untuk memperbesar peran dan fungsi KAPT dalam kontribusi memajukan bangsa.
2. Penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan media sosial adalah keniscayaan pada era sekarang, dan harus menjadi perhatian sungguh-sungguh bagi KAPT. Termasuk kewaspadaan terhadap hoax dan ujaran kebencian di medsos yang bisa memecahbelah bangsa.
3. Kesiapan pemerintah terhadap bonus demografi (SDM)
4. Assesmen BUMN pupuk pada kearifan dan inisiatif lokal untuk mendukung pemuliaan tanaman dan memperbesar hasil produksi pertanian.
5. Reformasi hukum, penataan dan penguatan sistem baik di tubuh Polri, Kejaksaan, Kehakiman maupun Advokat.
6. Pembangunan Maritim harus tetap menjadi prioritas karena Indonesia adalah negara maritime. Inisiatif masyarakat seperti program semacam KJA (Kerangka Jaring Apung), Intensifikasi pertambakan mulai dari penggunaan lahan tidur, penyediaan bibit unggul serta pengelolaan dengan secara modern perlu didukung dan dikembangkan.
7. Bidang Pendidikan, negara harus hadir sebagai bentuk tanggungjawab amanat Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Negara tidak boleh melepaskan diri dari tanggungjawab memfasilitasi dan menyediakan Pendidikan murah (gratis) bagi para generasi penerus bangsa. Kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan harus dihapuskan.

BERITA
Rancangan Anggaran Hendaknya Disusun secara Efektif dan Efisien

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta Sekjen DPD RI agar memakai anggaran secara efektif dan efisien. Hal tersebut dia ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. “Pak, saya akan coba fokus pada efektivitas dan efisiensi anggaran, nggak mudah mengatur anggaran yang ada sekarang ini karena itu efisiensi penting,” papar Wayan di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Wayan meminta penjelasan belanja operasional barang sebesar Rp119.031.860.000 yang tertuang dalam Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2024. “Sementara kalau kita lihat di halaman belanja barangnya Rp119 M, Bapak bisa menjelaskan kepada kami agar saya bisa mendukung program ini atau bapak elaborasi kembali mengenai dua hal ini yang disorot, yang berkaitan dengan belanja barang operasional Rp119 M,” ucap Wayan.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan kembali agar DPD lebih rasional dalam menyusun anggaran. “Saya melihat ini banyak sekali biaya-biaya untuk yang seperti ini, saya ingin penjelasan lebih detail Pak mengenai hal tersebut dan dukungan anggarannya seperti apa,” tegasnya.
Tertera dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, proyek renovasi ruang kerja anggota DPD itu diberi nama Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI dengan kode RUP 41441097. “Total pagu Rp14.451.021.000 (Rp 14,4 miliar),” demikian tertulis di situs itu.
Sedangkan renovasi toilet tertulis ‘Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI’ dengan nomor RUP 43138718. Dalam laman itu, total pagu pekerjaan toilet tersebut senilai Rp4.804.021.000.- “Uraian pekerjaan renovasi toilet utama dan penunjang Gedung A tahun Anggaran 2023,” demikian tertulis dalam situs tersebut.
Kedua proyek itu berada di satuan kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan metode tender dengan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi. Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei 2023 hingga Juni 2023 dengan target pemanfaatan barang/jasa pada Desember 2023.
BERITA
Relawan GaMan Indonesia Dukung Capres Ganjar Pranowo Garap Potensi Maritim

Jakarta – Pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebutkan bahwa potensi kemaritiman kita bisa menaikan kontribusi seratus persen pada PDB kita, diapresiasi oleh relawan Ganjar Mania’Indonesia (GaMan Indonesia).
Pernyataan ini disampaikan Ganjar yang merupakan capres dari PDI Perjuangan itu di hadapan CEO MNC Group baru-baru ini. Menurut Ganjar, sektor maritim belum digarap secara maksimal. Selama ini kalau bicara tentang maritim hanya fokus pada perikanan tangkap. Tapi disana ada energi, mineral, tourism dan lainya.
Menurut ketua relawan GaMan Indonesia Awaluddin Matondang, Ganjar memiliki visi yang jelas untuk memimpin Indonesia. “Ganjar bukanlah capres sosmed seperti yang disangkakan oleh beberapa kelompok orang,” kata Awaluddin.

Sekjen GaMan Indonesia Pikiran Daely
Ditambahkan oleh sekjen GaMan Indonesia, Pikiran Daely, Ganjar punya alasan yang kuat bila dirinya nanti diamanahkan rakyat memimpin negeri akan menjadikan sektor maritim menjadi andalan untuk menaikkan pendapatan negara.
“Kita ketahui, Indonesia memiliki 17.500 pulau.Dengan garis pantai 81.000 ribu km. Sekitar 62% wilayah kita adalah kelautan. Jadi wajar kalau Ganjar menjadikan sektor maritim menjadi fokus garapan guna memberikan kontribusi serta menaikkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Daely.
BERITA
Saleh Daulay: Peningkatan Anggaran Buat Pelayanan Kesehatan Harus Maksimal

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar anggaran kesehatan semakin ditingkatkan. Pasalnya, bidang kesehatan adalah urusan yang sangat bersentuhan dan dibutuhkan masyarakat. Dengan semakin bertambahnya penduduk Indonesia dan juga dengan semakin kompleksnya persoalan kesehatan di masa sekarang ini, anggaran kesehatan sudah selayaknya disesuaikan.
“Momentum kenaikan anggaran kesehatan sekarang lagi terbuka. Pemerintah dan DPR sekarang sedang membahas RUU omnibus law kesehatan. Salah satu klausul di dalam RUU tersebut adalah anggaran kesehatan,” ungkapnya melalui media rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (8/6/2023).
Fraksi PAN, lanjut Saleh merupakan fraksi yang pertama mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. “ Waktu di baleg, Fraksi PAN yang pertama kali mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. Usulan ini kemudian diamini oleh fraksi-fraksi lain. Dan sudah masuk dalam draft RUU Kesehatan tersebut,” jelasnya.
Saleh menyadari bahwa usulan peningkatan anggaran kesehatan bukanlah hal yang mudah untuk diindahkan. Apalagi, pemerintah harus bekerja keras membagi anggaran yang ada secara proporsional di semua kementerian/lembaga. Ada kekhawatiran akan terjadi ketidakseimbangan. Ini sudah dijelaskan Kemenkes dan Kemenkeu dalam rapat-rapat panja.
“Kalau patokan 10 persen itu sulit, Fraksi PAN meminta agar pemerintah menyatakan bahwa urusan kesehatan menjadi prioritas utama dalam setiap pembahasan dan penetapan anggaran. Ini penting agar aspirasi fraksi-fraksi dapat terakomodir dengan baik. Paling tidak, pemerintah perlu memaparkan peta jalan perbaikan pelayanan kesehatan kita dalam 15 sampai 20 tahun ke depan,” tegasnya.
Saleh menegaskan kembali, pihaknya ingin adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebab, inti dari transformasi bidang kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan. “Seluruh warga negara harus merasakan kehadiran negara ketika mereka sakit. Tentu ini jelas sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak warga negara sebagaimana diatur secara tegas di dalam konstitusi,” pungkas Legislator Dapil Sumut II itu.