Pancasila Sempurna untuk Indonesia
Jakarta – Peringatan Hari Lahir Pancasila tak lepas dari aspek historis. Kala itu, Bung Karno sebagai perumus Pancasila sekaligus orang pertama yang mengenalkan Pancasila, menggali dasar negara dari nilai-nilai keadaban bangsa. Pidatonya saat mengenalkan Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 diterima secara aklamasi, meski ada dinamika dalam merevisi teksnya.
“Pancasila lahir dari refleksi ideologis bangsa Indonesia. Pancasila juga mempertegas orisinalitas karakter bangsa Indonesia yang pluralistik tetapi jadi satu-kesatuan,” kata Anggota DPR RI Subardi dalam Sosialisasi 4 Pilar Bangsa, di Papringan, Caturtunggal, Sleman, Provinsi DIY, Jumat (2/6).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Sabtu (3/6), Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai, tidak ada kesenjangan antara idealitas dan realitas Pancasila. Apa yang terjadi saat ini, seperti ketimpangan pembangunan, ketidak-adilan sosial, penegakan hukum yang tebang pilih, maupun pembangunan SDM yang belum merata, bukan termasuk kesenjangan idealitas dan realitas dalam Pancasila. Tetapi lebih kepada faktor cita-cita yang sedang diperjuangkan.
“Saya tidak sependapat dalam Pancasila terdapat kesenjangan antara idealitas dan realitas. Bila ada kekurangan saat ini, itu karena kita sedang berjuang mencapai cita-citanya. Peran Pancasila sebagai pemandu, dan menjadi kewajiban kita agar bergerak sesuai rel Pancasila,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI ini.
Subardi juga mengutarakan betapa Pancasila sangat dihargai oleh bangsa lain. Banyak contoh bangsa yang sesunguhnya serumpun, tetapi hidup dalam cengkraman perang. Artinya, mereka tidak memiliki dasar negara yang mampu menyatukan perbedaan.
“Asas Nasionalisme di sebagian negara Timur Tengah maupun Afrika sampai saat ini masih belum sempurna. Padahal mereka serumpun tetapi kerap dilanda konflik. Kita yang hidup di bumi nusantara patut bersyukur, segala perbedaan suku, ras, dan agama disatukan oleh Pancasila sebagai konsensus bangsa,” jelasnya.
Kandungan Pancasila, lanjut Subardi, tidak sekedar sebagai dasar negara. Lebih dari itu, para sesepuh mengajarkan kepada penerusnya bahwa cara menyelesaikan persoalan bangsa bisa melalui musyawarah. Pancasila termasuk dalam pilar bangsa yang mampu menjangkau segala tantangan zaman.
“Pancasila disepakati dari forum musyawarah. Tanpa gesekan, tanpa peperangan. Itulah mengapa sesepuh bangsa mengajarkan kita bahwa segala ajaran kebaikan telah dimuat dalam Pancasila. Kebaikan Agama ada dalam Pancasila. Keluhuran budaya juga ada dalam Pancasila. Pancasila itu sempurna dan abadi untuk Indonesia. Selamat hari lahir Pancasila,” tegasnya.
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno
Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.