Connect with us

Pakar Psikologi Politik: Ngotot Menang Pilpres, Prabowo Alami Gangguan Delusi Politik

Prabowo Subianto dalam sebuah kampanye beberapa waktu lalu (ist)

Jakarta – Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan bahwa kengototan Prabowo Subianto yang mengklaim dirinya memenangi Pilpres 2019 dapat berpotensi mengalami gangguan kejiwaan atau delusi. Prabowo diketahui telah tiga kali berturut-turut mendeklarasikan kemenangannya sambil sujud syukur di depan khalayak.

“Delusi itu, orang yang sulit menerima realita. Kecuali realita itu cocok dengan apa yang dia khayalkan,” kata Hamdi dilansir Medcom.id, Jumat, (19/4/2019).

Seperti diketahui Prabowo enggan memercayai hasil quick count lembaga survei yang menunjukkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin lebih unggul. Capres 02 itu tetap pede dirinya menang sesuai hasil penghitungan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.

Hamdi menilai kecenderungan delusi muncul karena Prabowo tak mau menerima kenyataan. Di mana Prabowo mengklaim meraup 77,94 persen suara berdasarkan real count BPN hingga pukul 22.00 WIB malam, Kamis, 18 April 2019. Kenyataannya, lembaga survei kredibel jelas menunjukkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf.

“Nah, masalahnya, Bapak ini kan ngotot. Dia bilang data yang benar adalah real count-nya dia,” ujar Hamdi.

Menurut Hamdi, BPN seharusnya terbuka dan berani membandingkan hasil real count BPN dengan lembaga survei lainnya. Validitas real count BPN wajar dipertanyakan bila tak pernah ditunjukkan kepada publik. Keterbukaan BPN sebenarnya bisa menunjukkan kubu Prabowo menjalankan demokrasi yang benar.

“Kalau Anda bilang menang, tapi tidak ada basis konsesus validation-nya itu namanya konyol. Dan Anda yakini itu sebagai kebenaran dan Anda hidup di dalamnya. Itu disebut delusi. Kalau delusi itu menetap, itu ciri gangguan kejiwaan,” tekan Hamdi.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Guru Honorer di Madura Dicokok Polisi lantaran Ancam Bunuh Presiden

Oleh

Fakta News
guru honorer ancam presiden joko widodo.
Jumpa pers Polda Jatim saat mengungkap kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi.(Istimewa)

Jakarta – Ujaran kebencian di media sosial pasca-pencoblosan sudah kelewat batas. Polisi kembali mengamankan seorang guru honorer di Madura lantaran ancam bunuh Presiden Joko Widodo.

Komisaris Besar Frans Barung Mangera, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, membenarkan kabar tersebut. Barung mengatakan, Hairil Anwar, guru honorer yang mengancam Presiden, mengunggah ujaran kebencian di akun Facebooknya.

“Namanya Hairil Anwar, tapi dia memakai akun Putra Kurniawan, kami masih mendalami mengapa dia memakai nama Putra Kurniawan. Umumnya akun di media sosial yang melakukan kebencian secara hate speech ini selalu menggunakan akun fake,” kata Barung saat ditemui di Mapolda Jatim, Minggu (19/5).

Hairil, imbuh Kabid Humas Polda Jatim, juga sempat mengunggah ujaran kebencian berupa penghinaan terhadap Menkopolhukam Wiranto. Selain itu, Hairil juga menyinggung perihal ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia. Bukan itu saja, oknum guru honorer tersebut juga pernah menantang polisi untuk menangkapnya.

“Dia bahkan pernah mengatakan, ‘mana ini polisi yang mau menangkap’. Sambil begini jarinya (dua jari). ‘Ditunggu katanya ada yang mau nangkap saya’,” kata Barung.

Hairil pun dicokok polisi pada Sabtu (18/5) di sekolahan tempat ia bekerja, di Sumenep, Madura. Sebagai barang bukti, polisi juga mengamankan tangkapan layar Facebook Hairil.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

DPR Desak Korsel Terapkan Bebas Visa Bagi WNI

Oleh

Fakta News
Bebas Visa
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon(Foto: DPR)

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Delegasi Parlemen Korea Selatan, guna membahas banyak kepentingan terutama penguatan kontak antarmasyarakat kedua negara. Ia secara khusus meminta agar Parlemen Korea Selatan dapat mendesak Pemerintah Korsel untuk mempermudah akses masuk Warga Negara Indonesia (WNI) ke wilayah Korsel.

Tentunya hal ini berkaitan dengan bebas Visa yang hingga saat ini sudah dibebaskan Pemerintah Indonesia bagi warga Korsel, namun tidak sebaliknya. Fadli mendorong agar sikap yang diberikan Pemerintah Indonesia segera mendapat balasan oleh Pemerintah Korsel, sehingga kerja sama kedua negara terus berjalan baik.

“Kita sudah memberikan bebas Visa kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu, tetapi belum resiprokal. Nah kita berharap ini disampaikan juga oleh rekan-rekan melalui parlemen, sehingga Pemerintah Korea juga memberlakukan hal yang sama kepada Indonesia. Hal ini penting untuk kemajuan hubungan kerja sama dan pertukaran budaya,” sebut Fadli usai menerima kunjungan Delegasi Parlemen Korsel di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Penurunan Tarif Tiket Pesawat Harus Tetap Perhatikan Keselamatan

Oleh

Fakta News
Tarif Tiket Pesawat
Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena(Foto: DPR)

Jakarta – Tarif tiket pesawat yang melonjak akhir-akhir ini menjadi sorotan, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena dinilai akan membebani daya masyarakat yang akan menggunakan transportasi udara. Meski Kementerian Perhubungan telah memerintahkan maskapai penerbangan untuk menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat sebesar 12-16 persen, Anggota Komisi VI DPR RI Idris Laena menegaskan penurunan tarif tiket pesawat harus tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan penumpang.

“Cari jalan terbaik. Selama masih seperti ini, kita masih akan terus marah kalau kita tidak bisa mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Jangan hanya Garuda Indonesia saja, kalau mau menurunkan harga tiket, tetap dipikirkan keamanannya. Bisa nggak tetap aman, karena ini yang paling penting,” tegas Idris saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh jajaran Kementerian BUMN Bidang Transportasi di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Selain Kementerian BUMN, RDP juga dihadiri oleh Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), PT. Kereta  Api Indonesia (Persero), PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT. Pelni (Persero), Perum Damri dan PT Pertamina (Persero).

Baca Juga:

Baca Selengkapnya