Pakar ITB: Tiga Fenomena Bulan, Waspada Dampak Pasang Air Laut
Bandung – Tengah menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat, gerhana Bulan total akan terjadi bersamaan dengan Bulan super pada Rabu (31/1) ini. Bahkan fenomenanya pun akan tampak di sejumlah wilayah Indonesia.
Namun masyarakat diminta tetap waspada akan dampak fenomena Bulan super, Bulan biru, dan Bulan merah darah yang terjadi bersamaan berupa pasang maksimum yang bisa mengganggu pelayaran dan memicu banjir rob.
“gerhana Bulan total (GBT) kali ini istimewa karena tiga fenomena gerhana bulan bersamaan. Peristiwa ini terakhir kali terjadi 31 Maret 1866 atau 152 tahun lalu karena siklus bersamaan,” ujar Pakar Astronomi dari Institut Teknologi Bandung, Moedji Raharto, di Bandung, Selasa (31/1).
Ia menjelaskan dampak dari tiga fenomena itu adalah akan ada peningkatan arus pasang di lautan akibat dekatnya posisi Bulan ke Bumi. Bumi dan Bulan, menurutnya, memiliki gravitasi masing-masing dan saling tarik-menarik.
“Saat terjadi Bulan super, jarak air laut dengan pusat Bulan lebih dekat dengan dibanding jarak pusat Bumi dengan pusat Bulan. Akibatnya gravitasi Bulan menarik air laut lebih kuat daripada gravitasi BUmi. AKibatnya air laut sedikit menggelembung pada permukaan Bumi dan jadilah pasang,” jelasnya.
Selain itu, Moedji juga menambahkan bahwa posisi Matahari, Bumi, dan Bulan berada di satu garis lurus pada 30 Januari-1 Februari 2018. Fenomena langka Bulan super ini bertepatan dengan GBT.
Posisi Bulan berada pada jarak terdekatnya pada Bumi pada 30 Januari. Karena jaraknya mendekat, Bulan tampak lebih besar sehingga disebut Bulan super (supermoon). Sementara bulan purnama terjadi pada 31 Januari bersamaan dengan GBT.
Maka dari itu, Moedji mengingatkan, utamanya pada warga di pesisir untuk mewaspadai tinggi pasang maksimum 1,5 meter. Sebaliknya, fenomena ini bisa menyebabkan surut minimum 1 sampai 1,1 meter di beberapa pesisir.
Namun ia lebih menekankan kewaspadaan terhadap daerah rawan banjir rob seperti utara Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Makassar, dan Manado. Walaupun memang tiap lokasi berbeda karena tergantung pada karakter dan variasi pasang surut harian.
Belum lagi, menurut Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Thomas Djamaluddin, hal ini juga bisa memicu pelepasan energi di batas pertemuan lempeng Bumi sehingga terjadi gempa. Misalnya pada gempa Aceh 2004, juga saat terjadinya purnama. Saat pagi hari, posisi bulan di Barat sehingga perairan sekitar Aceh surut maksimum.
Dengan demikian lempeng Indoaustralia di Samudera Hindia semula tertekan massa air laut, saat surut maksmium penekanan turun. Hal itu memicu penyusupan lempeng samudera pada lempeng benua (Eurasia) dan menimbulkan getaran. Namun gerhana bukan penyebab gempa tetapi jadi pemicu.
Terlepas dari itu, kembali ke pendapat Moedji, tiga fenomena ini menjadi kesempatan untuk ilmuwan memperhatikan permukaan Bulan. Untuk memenuhi rasa ingin tahu masyarakat, Planet Sabuga bekerja sama dengan Jurusan Astronomi ITB dan Rumah Salman ITB mengadakan kegiatan Observasi GBT bersama Moedji Raharto. Acara diadakan di Sabuga pukul 16.00-22.00 yang diisi pengamatan bulan dengan teropong pemutaran film tentang gerhana dan diskusi gempa.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
