Orasi Kebangsaan Di UBH Padang, Mahfud MD Ajak Mahasiswa Ikut Pemilu dan Hindari Politik Identitas
Padang – Menko Polhukam yang juga Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menegaskan, salah satu upaya membela bangsa adalah merawat demokrasi. Salah satu caranya yakni pelaksanaan Pemilu yang sehat. Pemilu menurut Mahfud, menjadi mekanisme mengelola beragam pandangan dan aliran politik. Pemilu untuk agregasi kepentingan.
“Negara demokrasi kalau tidak ada Pemilu, maka tidak bisa disebut negara demokrasi. Konstitusi itu membatasi wilayah kekuasaan dan waktu, rutin mengevaluasi kepemimpinan secara,” kata Mahfud saat mengisi Orasi Kebangsaan di Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Senin (18/12/2024).
Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur ini berpesan, Pemilu yang digelar secara rutin ini, untuk mengedepankan kepentingan negara di atas golongan. Kepentingan negara dan bangsa harus nomor satu, sebab dalam setiap pelaksanaan Pemilu, punya potensi perpecahan. Makanya, harus diselenggarakan tanpa diskriminasi.
“Ini ajakan untuk memilih pemimpin bersama. Bukan mengeliminir musuh. Bersatu setelah bertarung, siapapun terpilih, itu pemimpin kita,” imbaunya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengajak mahasiswa aktif dalam Pemilu. Jangan berpikir tidak ada calon yang bagus. Pilih yang terbaik atau yang paling sedikit kejelekaannya.
Pemilu, kata Mahfud, bukan memilih orang sempurna, tapi memperkecil peluang orang jahat memimpin. Orang, memilih maupun tak memilih, hasilnya akan jadi pemimpin dan tunduk pada kebijakannya. Orang yang apatis bisa jadi korban keputusan politik. Tak ada orang yang tidak terikat keputusan politik yang menang. “Jangan bilang ogah ikut politik,” tuturnya.
Mahfud mengimbau, Pemilu harus diselenggarakan dengan jujur dan adil. Bebas, rahasia, dan tidak boleh ada paksaan. Jika tidak, akan menimbulkan kekacauan.
“Jangan mau diteror, ditekan, apalagi mau dibeli suaranya. Menurut ajaran agama, orang yang memilih karena disuap, tidak sesuai dengan hati nurani, itu seperi binatang. Nuraninya tidak hidup. Ingin milih itu, dikasih uang jadi berubah, jadi dia tidak pakai nurani. Punya mata dan telinga tapi tidak melihat dan mendengar kebenaran,” pesannya.
Menhan era Presiden Gus Dur ini pun mengajak mahasiswa menjadi pemilih rasional. Cari pemimpin yang mau berdebat dan beradu visi dan misi. Dam yang tak kalah pentingnya, juga melihat rekam jejak calon.
Mahfud juga menyinggung perbedaan politik identitas dan identitas politik. Kedua istilah itu punya perbedaan signifikan. Politik identitas cara berpolitik yang mengutamakan kelompok primordial untuk menganggap pihak lain sebagai lawan atau musuh. Sebaliknya, identitas politik diperbolehkan. Contohnya, pemeluk muslim memilih calon dari barisan Islam dengan harapan aspirasinya ditampung oleh calon tersebut.
“Misalnya saya dari etnis Minangkabau, maka saya memilih calon dari etnis Minangkabau, itu dibolehkan.Yang tidak diperbolehkan itu ialah orang Minangkabau memilih orang Minangkabau dengan tujuan menghabisi etnis lain apabila calon yang diusungnya terpilih,” ungkap Mahfud.
Kedatangan Mahfud di Universitas Bung Hatta disambut antusias mahasiswa. Saat masuk ke ruang ruangan Bung Hatta Convention Hall, Kampus Proklamator I, riuh tepuk tangan meriah dari mahasiswa dan mahasiswi UBH mengiringi langkah Mahfud. Saat meninggalkan lokasi, Mahfud juga diajak selfie oleh mahasiswa yang sudah menunggu di depan.
Sebelumnya, Mahfud melanjutkan safarinya di hari kedua ke Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (18/12/2023). Usai salat subuh berjamaah di Masjid Al Hakim Islamic Center, Kota Padang bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Mahfud menuju ke Gedung Long See Tong, Perkumpulan Keluarga Lie-Kwee, Jalan Niaga, Kota Padang.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
