Connect with us
PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Optimalisasi Sumber Energi Domestik, PGN Siapkan Infrastruktur Gas Bumi Terintegrasi

Optimalisasi Sumber Energi Domestik, PGN Siapkan Infrastruktur Gas Bumi Terintegrasi

Jakarta – PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai Subholding Gas PT Pertamina Persero berkomitmen terus melaksanakan berbagai proyek strategis untuk menjaga keberlanjutan utilisasi energi domestik. Dengan pengelolaan infrastruktur gas bumi sebesar 97 %, PGN mempersiapkan infrastruktur gas bumi di wilayah barat dengan dominan infrastruktur pipa dan wilayah timur dengan infrastruktur non pipa yang dapat melayani gas bumi baik dalam bentuk gas pipa, Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquified Natural Gas (LNG).

Dalam menjalankan rencana pengembangan infrastruktur gas bumi terintegrasi tersebut PGN menggulirkan melalui Program Gasifikasi Nasional “Sapta PGN” yang akan melayani 7 sektor pemakai gas bumi serta visi menuju global dengan pengelolaan LNG terintegrasi ke wilayah-wilayah pasar di Kawasan Asia maupun internasional.

Salah satu proyek utama dari program Sapta PGN yaitu PGN Sayang Ibu guna pemenuhan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga. Tahun ini, menjalankan penugasan dari pemerintah untuk membangun 127.776 SR jargas dengan dana APBN 2021. Selain itu, inisasi perusahaan akan dilaksanakan dengam membangun Jargas Mandiri COCO sebanyak 50.000 SR di tahun 2021.

Peningkatan gas bumi di sektor rumah tangga diharapkan dapat mewujudkan upaya pemerataan energi yang efisien di berbagai wilayah dan mendukung pemerintah dalam rangka pengurangan energi impor.

PGN juga berperan aktif mendukung program RDMP Kilang sesuai dalam jangka waktu menengah yaitu pembangunan fasilitas Small Land-Based LNG Regasification Terminal di Cilacap dan pembangunan Pipa Gas Senipah ke Kilang RU V Balikpapan.

Proyek Terminal Regasifikasi LNG diestimasikan dapat menghasilkan volume ramp up sampai dengan 111 MMSCFD. Sedangkan Pipa Senipah-Balikpapan diestimasikan dalam mendukung penyaluran gas untuk efisiensi kilang dengan volume ramp up sampai 194 MMSCFD. Keduanya ditargetkan beroperasi pada tahun 2023.

Direktur Utama PGN, Suko Hartono mengungkapkan bahwa proyek ini ditujukan dapat menyediakan supply dan infrastruktur LNG yang terintegrasi untuk pemenuhan kebutuhan gas di RU IV Cilacap maupun RU Balikpapan secara tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya.

“Pembangunan infrastruktur gas ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan Kilang Balikpapan melalui pipa gas Senipah – Balikpapan. Sedangkan gasifikasi Kilang Cilacap dilakukan dengan memanfaatkan portofolio PGN dalam mengelola LNG sebagai persiapan PGN going global dan entry point pengambangan pasar LNG retail di Jawa Tengah bagian selatan,” jelas Suko.

“Proyek ini bisa dikatakan sebagai sinergi antara Subholding Gas, Subholding Shipping, dan Subholding Kilang dalam jangka panjang yang tergabung sebagai Holding Migas Pertamina,” imbuh Syahrial.

Suko menegaskan bahwa PGN berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan proyek Kilang ini agar dapat bermanfaat maksimal bagi pertumbuhan industri dalam negeri, optimalisasi sumber energi domestik, dan penguatan investasi migas nasional.

“PGN Subholding Gas mendukung Program RDMP Kilang sebagai proyek Strategis Nasional dan mengembangan infrastruktur untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan membantu upaya pengurangan energi impor,” tutup Suko.

PGN akan terus mengupayakan yang terbaik dengan melaksanakan integrasi infrastruktur gas untuk ketahanan pasokan, efisiensi dan tingkat layanan yang semakin baik ke seluruh wilayah Indonesia. Dukungan dari seluruh stakeholder diharapkan dapat membantu PGN dalam upaya memperluas pengembangan infrastruktur dan layanan gas bumi sebagai bagian dari solusi untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya