Connect with us

Oil Palm Course 2017: Sosialisasikan Sawit Lestari Kepada Warga Asing

Wamenlu Dr. A. M. Fachir melakukan foto bersama peserta Oil Palm Course 2017(kemlu.go.id)

Jakarta – Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu bekerja sama dengan tim Collaborative Research Center 990 (CRC990) yang terdiri dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Jambi, Universitas Tadulako dan Goettingen University Jerman, akan menyelenggarakan Oil Palm Course 2017 pada 20 November – 9 Desember 2017. Pelatihan dibuka oleh Wamenlu pada 20 November 2017 di Ruang Nusantara.

Dalam pembukaan Oil Palm Course 2017 tersebut, Wamenlu menggarisbawahi komitmen Indonesia terhadap penerapan sawit lestari. Salah satu inisiatif penting dilakukan melalui pembentukan CRC990, yaitu konsorsium penelitian Indonesia – Jerman yang telah dilakukan sejak tahun 2012. Penelitian tersebut difokuskan pada 3 aspek terkait kelapa sawit yaitu lingkungan, biodiversiti dan sosial ekonomi. Wamenlu juga menegaskan bahwa Oil Palm Course adalah salah satu inisiatif penting dalam proses diseminasi sawit lestari.

Oil Palm Course 2017 akan dilaksanakan selama 3 minggu di Bogor (1 minggu) dan Jambi (2 minggu) dan diikuti oleh 16 orang peserta asing dan WNI. Para peserta tersebut terdiri dari 8 (delapan) orang warga negara Jerman, 1 (satu) orang warga negara Italia, 1 (satu) orang warga negara Kolombia, 1 (satu) orang warga negara Malaysia yang mewakili LSM Inggris, serta 5 (lima) orang WNI, dengan berbagai macam latar belakang yakni konsultan, peneliti, aktivis lingkungan, akademisi dan diplomat.

Selama pelatihan tersebut, pada minggu pertama peserta akan diberikan pembelajaran dalam kelas di IPB Bogor yang terkait dengan kebijakan, temuan dan fakta, struktur organisasi atau perusahaan kelapa sawit pada umumnya serta penelitian dan pengembangan terkait kelapa sawit.  Sementara 2 minggu berikutnya mereka akan melakukan field visit di Jambi dan home stay di rumah para petani sawit dari koperasi yang telah bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Para peserta juga diberi kesempatan untuk mempelajari berbagai seni budaya setempat, misalnya kebudayaan Melayu Tua dan aspek antropologis suku Anak Dalam. Dengan demikian, para peserta diharapkan akan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai industri sawit dari perspektif smallholders yang tentunya tidak bisa lepas dari aspek budaya lokal.

Para peserta asing dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi enlightened constituents industri sawit Indonesia. Sejauh ini, di beberapa negara Eropa yang merupakan salah satu pasar utama sawit Indonesia, sering tersebar informasi yang tidak akurat, antara lain seperti isu sawit dan deforestasi, sawit dan isu karbon dan air, serta sawit sebagai faktor hilangnya keragaman hayati, yang cenderung diterima oleh khalayak dengan pemahaman yang salah. Segala hal yang misleading tersebut akan merugikan industri sawit Indonesia dalam jangka panjang.

Kerja sama BPPK dengan konsorsium universitas di Indonesia untuk CRC990/EFForTS dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pemahaman masyarakat internasional maupun domestik mengenai best practices dalam pengelolaan lestari dari kelapa sawit Indonesia. Penemuan dan publikasi ilmiah dari CRC 990/EFForTS dapat menjadi tulang punggung bukti ilmiah dan strategi baru, yang sekaligus dapat menjadi sumbangsih Indonesia kepada masyarakat internasional dalam pengembangan industri sawit lestari.

Indonesia memandang serius kampanye negatif karena merupakan ancaman yang merugikan industri sawit. Saat ini, Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Pada 2016, Indonesia menghasilkan lebih dari 35 juta ton minyak sawit dan 25 juta ton diantaranya di ekspor ke seluruh dunia. Nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai lebih dari USD 17 miliar, sekitar 12,32% dari total ekspor Indonesia.

 

Ping.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya