Netty Soroti RAPBN 2024: Tentukan Skala Prioritas, Masih Banyak Target Harus Dikejar
Jakarta – Anggota Badan Anggaran DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah untuk menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran belanja berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya lantaran masih banyak target yang perlu direalisasikan, terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan SDM.
“Karena saya dari Komisi IX jadi mohon maaf, agak berat ya untuk mengungkapkan bahwa banyak PR kita yang terkait dengan prioritas nasional yang sering diulang oleh Pak Jokowi yaitu membangun SDM yang unggul dan berdaya saing,” ujar Netty dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Mengupas RAPBN 2024” yang diselenggarakan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/8/2023).
Politisi PKS ini lantas dengan gambang memberikan contoh pembangunan IKN sebagai belanja negara yang membutuhkan anggaran besar. Ia pun mengaitkan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang kemudian juga terhubung dengan kondisi pendidikan.
“Skala prioritas inilah yang nampaknya pemerintah harus terus diingatkan karena kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur, khususnya IKN, yang membutuhkan anggaran yang besar. Tentu ini juga harus kita kaitkan dengan angka kemiskinan, termasuk juga pengangguran. Pengangguran kita yang 60 persen yaitu diisi oleh warga yang berpendidikan rendah. Ini yang menurut saya harus menjadi catatan penting pada awal pembahasan anggaran 2024 yang sudah dimulai sejak pekan lalu,” tuturnya.
Dalam pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR RI 16 Agustus 2023 silam, tertuang bahwa realisasi arah kebijakan RAPBN 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Menurut Netty terwujudnya transformasi ekonomi, kebangkinan ekonomi dan ketahanan ekonomi bertumpu pada sumber daya manusia.
“Kalau kita bicara tentang mimpinya Pak Jokowi, ada lima arahan yang pertama justru yang penting yaitu SDM. Kan Beliau menitikberatkan pada transformasi ekonomi, setelah kita dihantam pandemi bagaimana kemudian kita bisa pulih dan bangkit, tapi lagi-lagi ketika kita bicara tentang anggaran, maka hari ini kita perlu menyadari sepenuhnya kalau kita bicara tentang kebangkitan ekonomi, kemudian juga ketahanan ekonomi kita maka semuanya bertumpu pada SDM,” lanjutnya.
Disampaikan oleh legislator Dapil Jawa Barat XIII itu bahwa mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing tak bisa dilepaskan dari pendidikan dan kesehatan. Ia pun menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada bidang-bidang tersebut.
“Yang pertama misalnya kalau kita bicara tentang kesehatan. Bappenas sendiri sudah mengingatkan pemerintah bahwa dari 10 indikator pembangunan kesehatan 9 di antaranya itu meleset, mulai dari 5 imunisasi dasar lengkap, kemudian jauh dari stunting yang targetnya 14 persen namun sekarang masih 21 persen, padahal pemerintahan Pak Jokowi ini tinggal beberapa bulan lagi,” kata Anggota Komisi IX DPR RI itu.
Disampaikan Netty, masalah lain di bidang kesehatan yang masih memerlukan perhatian antara lain penanganan malaria, penyakit kusta, kondisi wasting pada bayi dan balita dan beberapa masalah lain yang kerap ditemukan di lapangan. Ia pun menyoroti adanya temuan penggunaan anggaran stunting hingga disorot oleh berbagai media.
“Kemarin juga banyak sekali media yang menginformasikan bahwa ternyata anggaran stunting ini lebih banyak digunakan untuk anggaran-anggaran yang sebetulnya bisa harus bisa dipangkas,” lanjutnya.
Penurunan prevalensi stunting sendiri sebenarnya telah masuk dalam fokus strategi jangka pendek untuk mendukung upaya transformasi ekonomi yang dicanangkan sebagaimana yang disampaikan dalam pidato presiden 16 Agustus lalu. Sedangkan angka target Penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 masuk dalam RPJMN 2020-2024.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
