Netty Soroti RAPBN 2024: Tentukan Skala Prioritas, Masih Banyak Target Harus Dikejar
Jakarta – Anggota Badan Anggaran DPR RI Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah untuk menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran belanja berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya lantaran masih banyak target yang perlu direalisasikan, terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan SDM.
“Karena saya dari Komisi IX jadi mohon maaf, agak berat ya untuk mengungkapkan bahwa banyak PR kita yang terkait dengan prioritas nasional yang sering diulang oleh Pak Jokowi yaitu membangun SDM yang unggul dan berdaya saing,” ujar Netty dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Mengupas RAPBN 2024” yang diselenggarakan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (22/8/2023).
Politisi PKS ini lantas dengan gambang memberikan contoh pembangunan IKN sebagai belanja negara yang membutuhkan anggaran besar. Ia pun mengaitkan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang kemudian juga terhubung dengan kondisi pendidikan.
“Skala prioritas inilah yang nampaknya pemerintah harus terus diingatkan karena kalau kita bicara tentang pembangunan infrastruktur, khususnya IKN, yang membutuhkan anggaran yang besar. Tentu ini juga harus kita kaitkan dengan angka kemiskinan, termasuk juga pengangguran. Pengangguran kita yang 60 persen yaitu diisi oleh warga yang berpendidikan rendah. Ini yang menurut saya harus menjadi catatan penting pada awal pembahasan anggaran 2024 yang sudah dimulai sejak pekan lalu,” tuturnya.
Dalam pidato Presiden RI pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR RI 16 Agustus 2023 silam, tertuang bahwa realisasi arah kebijakan RAPBN 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Menurut Netty terwujudnya transformasi ekonomi, kebangkinan ekonomi dan ketahanan ekonomi bertumpu pada sumber daya manusia.
“Kalau kita bicara tentang mimpinya Pak Jokowi, ada lima arahan yang pertama justru yang penting yaitu SDM. Kan Beliau menitikberatkan pada transformasi ekonomi, setelah kita dihantam pandemi bagaimana kemudian kita bisa pulih dan bangkit, tapi lagi-lagi ketika kita bicara tentang anggaran, maka hari ini kita perlu menyadari sepenuhnya kalau kita bicara tentang kebangkitan ekonomi, kemudian juga ketahanan ekonomi kita maka semuanya bertumpu pada SDM,” lanjutnya.
Disampaikan oleh legislator Dapil Jawa Barat XIII itu bahwa mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing tak bisa dilepaskan dari pendidikan dan kesehatan. Ia pun menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada bidang-bidang tersebut.
“Yang pertama misalnya kalau kita bicara tentang kesehatan. Bappenas sendiri sudah mengingatkan pemerintah bahwa dari 10 indikator pembangunan kesehatan 9 di antaranya itu meleset, mulai dari 5 imunisasi dasar lengkap, kemudian jauh dari stunting yang targetnya 14 persen namun sekarang masih 21 persen, padahal pemerintahan Pak Jokowi ini tinggal beberapa bulan lagi,” kata Anggota Komisi IX DPR RI itu.
Disampaikan Netty, masalah lain di bidang kesehatan yang masih memerlukan perhatian antara lain penanganan malaria, penyakit kusta, kondisi wasting pada bayi dan balita dan beberapa masalah lain yang kerap ditemukan di lapangan. Ia pun menyoroti adanya temuan penggunaan anggaran stunting hingga disorot oleh berbagai media.
“Kemarin juga banyak sekali media yang menginformasikan bahwa ternyata anggaran stunting ini lebih banyak digunakan untuk anggaran-anggaran yang sebetulnya bisa harus bisa dipangkas,” lanjutnya.
Penurunan prevalensi stunting sendiri sebenarnya telah masuk dalam fokus strategi jangka pendek untuk mendukung upaya transformasi ekonomi yang dicanangkan sebagaimana yang disampaikan dalam pidato presiden 16 Agustus lalu. Sedangkan angka target Penurunan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 masuk dalam RPJMN 2020-2024.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
