Netty Prasetiyani: Perlu Upaya Promotif dan Preventif Dalam Membangun Perilaku Hidup Sehat
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengungkapkan perlunya upaya promotif dan preventif dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membangun perilaku hidup sehat bagi masyarakat di Indonesia. Ia juga ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa 75% indeks kesehatan masyarakat itu terbangun dari perilaku hidup bersih dan sehat.
“Nah perlu upaya preventif dan promotif di titik hulu kalau kita kaitkan dengan kondisi kesehatan masyarakat tidak hanya penyakit menular tapi juga penyakit tidak menular,” urai Netty usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Bupati Manggarai Barat dan jajarannya serta didampingi perwakilan mitra kerja dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPOM, BKKBN, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan di Aula Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat petang (17/2/2023).
Politisi PKS ini menambahkan bahwa NTT belum lepas dari berbagai masalah kesehatan masyarakat, termasuk di Kabupaten Manggarai Barat dimana angka kematian ibu, kematian bayi, kematian balita masih cukup tinggi serta desa dengan sanitasi yang masih sangat kurang. Hal tersebut dapat memicu merebaknya penyakit malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan beberapa penyakit lainnya yang diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.
“Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) besar ya bagi perjalanan masa depan bangsa kita khususnya di NTT dan juga Manggarai Barat. Oleh karena itu selain kita membincangkan bagaimana perbaikan kebijakan dan juga pemenuhan fasilitas kesehatan di titik hilir maka upaya di titik hulu diperkuat karena kita melihat bagaimana praktek masyarakat kita yang ‘medical average‘ begitu ya yang kemudian mengobati dengan cara-cara yang tidak ilmiah tidak standar begitu,” tandas Netty.
Legislator Dapil Jawa Barat VIII ini menilai sampai hari ini masih sering terjadi keluarga-keluarga yang masuk kategori pra sejahtera masih banyak yang tidak membawa anggota keluarganya berobat ke fasilitas kesehatan tapi ke tempat-tempat yang lain. Ini menggambarkan betapa edukasi diseminasi informasi dan perubahan perilaku harus terus dilakukan.
Adapun kata Netty, memang program dan kegiatan ini tampak kurang populis, jadi kalau siapapun yang mengkampanyekan tidak terlalu direspon. Tapi ini harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan gizi, memeriksakan ibu hamil pada fasilitas Kesehatan, melahirkan pada bidan atau tenaga kesehatan ini menjadi penting.
“Saya berharap mudah-mudahan hari ini kita memperkuat kearifan lokal lewat revitalisasi posyandu kemudian sentra kegiatan masyarakat lainnya. Di BKKBN ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lingkungan dan sebagainya termasuk remaja kita harapkan bahwa anak-anak remaja kita tidak terjebak pada pergaulan bebas yang berakibat pada kehamilan tidak diinginkan,” sebut Netty.
“Hal itu semuanya menjadi rentetan yang luar biasa sehingga sangat betul ketika menyebutkan bahwa keberhasilan kita di titik hulu ini akan mempengaruhi produktivitas di titik hilir termasuk masa depan masa kita yang tentu saja kita harapkan berdaya saing dan tidak diisi oleh tenaga kerja asing yang seharusnya kita kelola dengan kemampuan kita sendiri,” imbuhnya lagi.
Di lain pihak, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengharapkan dukungan Komisi IX DPR RI terkait peningkatan sarana fasilitas kesehatan RSUD Komodo. “Kami berterimakasih sejak Labuan Bajo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dari hari ke hari selalu didandani, ini tentu tidak terlepas dari intervensi pemerintah pusat melalui Komisi IX DPR RI,” ujarnya.
Endi menambahkan begitu banyak hal yang senantiasa kami butuh dukungan dari komisi IX DPR RI. Kebutuhan yang dimaksud seperti, tenaga kerja terampil. Pihaknya telah mengeluarkan Perbup mewajibkan minimal 70% seluruh industri yang di Labuan Bajo ini wajib menyerap tenaga kerja lokal.
Permintaan tenaga kerja yang diminta oleh para pelaku industri dari waktu ke waktu terus meningkat. Ini menjadi tugas Pemkab dan mudah-mudahan mendapat support dari komisi IX soal bagaimana menciptakan skill para pekerja lokal. “Biarkanlah warga lokal di sini pada saatnya menjadi subjek di tengah kemajuan sektor industri pariwisata yang ada di Kabupaten ini,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
