Connect with us

Nasdem Ungkap Kecilnya Peluang Gerindra Masuk Koalisi Jokowi

Tupoksi MPR
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate

Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate tak resah peluang merapatnya Partai Gerindra pascapertemuan Megawati dan Prabowo. Tidak ada dalam benak Koalisi Indonesia Kerja (KIK) partai nonkoalisi bisa masuk ke kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Bukan menutup peluang. Berpikir saja tidak, apalagi membicarakan, apalagi membuat peluang, enggak ada,” kata Johnny di PrimeTime News Metro TV, Minggu 11 Agustus 2019.

Menurut Johnny, peluang bergabungnya partai nonkoalisi jelas bukan perkara mudah. Sulit menyatukan visi dan misi yang memang sedari awal tidak sejalan dan justru kerap berseberangan dengan program Jokowi-Ma’ruf.

“Kelompok kami KIK bekerja secara sungguh-sungguh, serius untuk memenangkan Pak Jokowi-Ma’ruf. Kelompok Gerindra dan teman-temannya bekerja secara serius untuk mematahkan, menghancurkan Pak Jokowi-Ma’ruf Amin. Itu sudah jelas,” terang Johnny.

Namun, tetap pada akhirnya keputusan bergabungnya partai nonkoalisi berada pada keputusan Jokowi sendiri. Tanpa campur tangan partai politik pengusung dan di luar koalisi.

“Saya kira secara realistis saat ini harap boleh tapi saya kira tidak. Tetapi kabinet itu ada ditangan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tau betul bila saja Gerindra dibuka ruangnya atau ingin masuk ke dalam pembicaraan kontestasi itu perlu dilakukan pembicara yang seimbang. Saat ini belum ada pembicarannya,” tuturnya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Infrastruktur Mulai Dihubungkan, Presiden Jokowi: Fokus Pemerintah 5 Tahun Ini Bangun SDM

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa fokus pemerintah di lima tahun ini adalah membangun sumber daya manusia (SDM).

Adapun mengenai pembangunan infrastruktur yang masif di lima tahun kemarin, menurut Presiden, tetap dilanjutkan tetapi dengan prioritas yang sedikit berbeda.

“Infrastruktur ini mulai dihubungkan. Misalnya, jalan tol yang telah diselesaikan harus dihubungkan dengan sentra-sentra produksi dan industri yang ada di sekitarnya,” tulis Presiden Jokowi melalui cuitannya di akun twitternya @jokowi, yang diunggahnya beberapa saat lalu.

Menurut Presiden, setelah melewati tahap pembangunan infrastruktur dan kemudian pembangunan SDM, bangsa ini menghadapi tahapan ketiga: menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi dan teknologi.

“Tahapan-tahapan itu harus dilalui sebelum Indonesia bertransformasi menjadi negara maju. Siapa pun pemimpinnya,” tegas Presiden Jokowi.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

APBN Jadi Stimulan, Presiden Jokowi: Pemerintah Kerja Keras Bangun ‘Trust’ Agar Investor Datang

Oleh

Fakta News
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan keterangan pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11) petang.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan menjadi stimulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

“Untuk itu, pemerintah akan bekerja keras membangun trust atau kepercayaan agar investor berbondong-bondong datang ke Indonesia,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman, dalam konperensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11) petang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam konperensi pers itu mengemukakan, tugas pemerintah mungkin lebih memperbaiki dari sisi suplainya, market biarkanlah dijawab oleh market.

Sementara dalam pembiayaan masa depan tentu pemerintah akan lebih membuka peluang lebih besar kepada swasta. Sebab, peranan APBN terutama untuk belanja modal itu kecil sekali di dalam pembentukan modal tetap bruto atau sekitar cuma sekitar 7,6% dari GDP kita.

“Kalau secara total memang APBN-nya besar, dengan belanja barang dan belanja pegawai. Tetapi saya kira intinya kalau menggerakkan ekonomi adalah salah satunya adalah di belanja modal,” terang Suharso.

Menurut Suharso, pemerintah berharap belanja modal ini ke depan yang diharapkan bisa diperoleh dari swasta dengan segala macam skema. Ia menyebutkan, banyak proyek-proyek, merger proyek bisa ditawarkan kepada swasta termasuk untuk pelayanan dasar publik yang sifatnya itu bisa membentuk revenue, yang dengan demikian bisa ditawarkan kepada swasta dengan standar harga yang dapat dicapai oleh masyarakat.

Jadi ke depan, lanjut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, pemerintah akan tetap bersinergi dan dengan sumber-sumber keuangan yang alternatif, yang lebih inovatif dalam hal ini swasta. Kerja sama seperti PPP yaitu public private partnership, tetap akan diteruskan atau KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Dan ada juga sumber-sumber pembiayaan dengan model equitas atau equity financing juga akan tetap diteruskan.

“Ada 41 merger project yang kita akan tawarkan terbuka kepada umum,” ungkap Suharso.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi Beri Lima Arahan Soal RPJMN

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Maruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna tentang RPJMN di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Jakarta – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. Sidang kabinet paripurna ini membahas soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Dalam pengantarnya, Presiden memberikan lima arahan kepada jajarannya terkait RPJMN. Pertama, Presiden ingin RPJMN tidak menjadi dokumen formalitas semata, tetapi menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju.

“Karena apa yang termuat dalam dokumen itu harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat kita. Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi yang baik dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini,” ujar Presiden.

Presiden memberi contoh, target pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik disertai dengan bagaimana strategi untuk mencapainya. Demikian juga dengan penurunan kemiskinan, Presiden ingin agar angkanya jelas dan harus ditempuh dalam kurun waktu yang jelas pula.

“Outcome-nya, dampaknya, manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama,” imbuhnya.

Kedua, Kepala Negara ingin dokumen RPJMN memuat peta jalan dan bagaimana mencapai target-target tersebut. “Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja, dan betul-betul realistis, bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan normatif,” lanjutnya.

Ketiga, Presiden kembali menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri. Seluruh jajarannya harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden juga ingin semuanya bisa tersambung dalam satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah dan dimulai dari RPJMN.

“Sambung ke sasaran pokok serta agenda prioritas nasional, juga sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian. Karena itu saya minta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden-Wakil Presiden,” paparnya.

Keempat, Presiden menekankan agar rancangan perencanaan yang dibuat harus betul-betul tersambung dengan penganggaran dan juga tersampaikan dengan baik oleh kementerian. Presiden mewanti-wanti jajarannya, jangan sampai yang sudah dikerjakan RPJMN berbeda dengan apa yang dikerjakan kementerian dan juga berbeda dengan yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan.

“Karena itu, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, harus menjadi tangannya Presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana, dalam anggaran kementerian-kementerian,” tambahnya.

Kelima, Kepala Negara ingin agar sinergi antara lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus dibangun bersama sehingga ada kesamaan gerak langkah serta tidak melangkah sendiri-sendiri. Di samping itu, Presiden juga meminta para menteri untuk memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.

“Sering kali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau eksekusi. Karena itu, kendala proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi tekanan dalam rancangan RPJMN 2020-2024,” tandasnya.

 

Munir

Baca Selengkapnya