Nadiem Paparkan Capaian Kerja Kemendikbud dan Sistem Pendidikan Sepanjang 2020 di Era Pandemi
Jakarta – Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjabarkan capaian kerja Kemendikbud pada 2020 dan sistem pendidikan di era pandemi COVID-19. Salah satu capaian yang dipaparkan Nadiem adalah program prioritas Kemendikbud terkait penghapusan Ujian Nasional (UN) dan penerapan pembelajaran jarak jauh serta memberikan bantuan kuota gratis.
“Kami di Kemendikbud dengan rasa sangat bersyukur telah bisa memulai transformasi pendidikan Indonesia dengan program merdeka belajar, dan kita mulai dengan suatu kebijakan sangat besar, dengan menghapus ujian sekolah berstandar nasional, dan menggantikan UN ini adalah dalam meningkatkan otonomi daripada masing-masing sekolah. Dan menggantikan UN dengan asesmen nasional, di mana dampak daripada tes nasional bukan lagi berdampak dari murid-murid, bukan menjadi alat diskriminasi untuk murid-murid yang tidak mampu membimbelkan, atau orang tua yang tidak mampu membimbelkan anaknya tetapi asesmen nasional berubah menjadi suatu evaluasi sekolahnya terhadap sistem pendidikannya, memang sepatutnya itu,” papar Nadiem dalam diskusi virtual yang disiarkan live di YouTube Kemendikbud, Selasa (5/1/2021).
Nadiem juga menyebut Kemendikbud berhasil melakukan adaptasi terhadap PPDB. Menurutnya, Kemendikbud sudah memberikan ruang untuk jalur prestasi bagi anak-anak berprestasi sehingga menambah semangat mereka.
Di bidang perguruan tinggi, Nadiem juga mengatakan Kemendikbud saat ini sudah mengubah sistem akreditasi menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Selain itu, Kemendikbud, kata Nadiem, juga mempermudah status perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH).
“Kita lakukan juga berbagai inisiatif untuk mempermudah PTN untuk menjadi PTNBH sehingga mereka lebih merdeka lebih otonom bisa mengelola keuangan sendiri, dan menjadi lebih fleksibel dalam kemitraan. Dan tentunya yang terbesar daripada kampus merdeka untuk pertama kalinya bahwa semua PTN kita, murid-murid kita, mahasiswanya diberikan hak belajar sampai dengan 3 semester di luar program studinya, mahasiswa dimerdekakan untuk bisa sekolah, berkuliah di lautan terbuka dalam industri dalam kampus lain, dan di dalam organisasi sosial untuk bisa meningkatkan kompetensinya untuk berkarya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nadiem juga menjelaskan pada 2020 dana BOS tersalurkan secara teratur. Penerima bantuan BOS menerima langsung bantuan yang masuk ke rekening mereka dari rekening kas negara.
“Kami juga berikan kemerdekaan penggunaan dana BOS. Nilai satuan BOS meningkat, dan pelaporan standar transparansi dan akuntabilitas dana BOS pun dijaga,” ucapnya.
Selain itu, Nadiem memaparkan capaiannya di era pandemi COVID-19. Dia menuturkan selama pandemi COVID-19 pihaknya memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta, dia tidak merinci berapa sekolah swasta yang dibantu, namun dia menyebut per sekolah mendapat bantuan Rp 60 juta pada masa pandemi ini.
“Kita mengeluarkan kebijakan sekolah swasta pun bisa menerima BOS afirmasi dan kerja sebesar Rp 60 juta per sekolah per tahun, dan ditransfer langsung dari rekening negara ke sekolah, ini juga sama dengan BOS reguler, bahkan untuk dukung guru honorer kita yang terdampak ekonominya di pandemi untuk bisa pembayaran tenaga pendidikan bisa digunakan belanja, kebutuhan belajar dari rumah, dan juga belanja kebersihan terkait COVID-19. Bahkan ini juga bisa dilakukan di BOS afirmasi dan kerja,” jelasnya.
Kemendikbud, kata Nadiem, juga melakukan penyederhanaan kurikulum dan membuat kurikulum darurat. Kemendikbud juga membuat modul khusus untuk PAUD dan SD untuk mempermudah pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Nadiem juga mengatakan Kemendikbud sudah memberikan bantuan ke mahasiswa dan dosen yang terdampak COVID-19. Ada ratusan mahasiswa, guru, dan dosen yang dibantu oleh Kemendikbud.
“Kita juga mendengar banyak sekali keluhan dari mahasiswa, maupun juga perguruan tinggi, terutama di swasta, yang terdampak ekonomi di masa pandemi, jadi kami segera ambil tindakan berikan dana bantuan UKT ke mahasiswa, sebesar 410 ribu mahasiswa kita bantu dengan bantuan UKT agar mereka tak putus sekolah, dan agar mereka terus menjalankan kuliah mereka,” katanya.
“Kami segara memperjuangkan bantuan subsidi upah bagi para pendidik, dan tenaga kerja pendidik non-PNS pada 2020. Guru-guru honorer yang berjasa, guru-guru swasta, dan dosen-dosen di swasta juga yang non-PNS kami berikan bantuan untuk guru-guru sebesar 1,6 juta yang terealisasi, yang kami bantu dengan dukungan bantuan subsidi upah. Bagi dosen, kita memberikan sekitar 374 ribu dosen yang kita bantu, dan juga pelaku seni sebesar 48 ribu. Ini adalah bukti nyata pemerintah hadir di masa pandemi untuk para pendidik kita, dan tenaga kependidikan kita yang terdampak faktor ekonomi,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan kuota gratis juga masuk dalam daftar capaian kinerja Kemendikbud di era pandemi. Selama pandemi ini tercatat ada 35 juta penerima bantuan kuota gratis.
“Kami dengar banyak komplain dari para orang tua yang memiliki banyak anak karena harus lakukan PJJ, mereka biaya kuota meledak dan menjadi besar yang menjadi faktor dalam kondisi ekonomi mereka sehari-hari, sehingga langsung kami cari cara solusi untuk dapat bantuan kuota data di tahun 2020. Alhamdulillah 35 juta penerima baik guru, dan murid, dosen, dan mahasiswa menerima bantuan kuota belajar,” ungkapnya.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
