Muswil KAPT Korwil Jatim, Mufakat Pilih Edward Dewaruci sebagai Ketua Periode 2022-2027
Malang – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Koordinator Wilayah Jawa Timur, menggelar Musyawarah Wilayah, pada Jumat, 21 Januari 2022 bertempat di Kota Malang. Acara ini berlangsung secara hybrid, yakni pertemuan secara tatap muka (off-line) dan secara zoommeeting (on-line)dan diikuti oleh seluruh anggota KAPT di wilayah Jawa Timur.
Acara yang juga diikuti pula oleh Ketua Umum Koordinator Nasional (Kornas) KAPT, Ir. Bambang Judho Pramono, dimulai dengan pembukaan dan pengumandangan lagu Indonesia Raya tiga stansa sebagai salah satu ciri khas KAPT dalam meneguhkan nilai-nilai kebangsaan.
Dalam sambutannya Bambang Judho Pramono atau yang biasa dipanggil Cak Gembos menekankan tentang pentingnya mengedepankan peran nyata KAPT dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya dengan mewujudkan satu daerah dampingan sebagai pilot project untuk menerapkan kehidupan gotong royong dan musyawarah mufakat.
“Anggota KAPT harus dapat berperan nyata sebagai motor penggerak di masyarakat yang didampingi sehingga dapat bergaung kiprahnya, dan menjadi catatan positif baik oleh pemerintah maupun masyarakat,” kata Cak Gembos.
Sementara itu, Ermawan Wibisono,ST.,SE.,MM., Ketua KAPT Korwil Jatim 2017-2022, menutup periode kepengurusannya dengan mengelaborasi sejarah awal rintisan KAPT yang mulai bergerak dari individu dan kelompok-kelompok kecil alumni perguruan tinggi pada tahun 2014, yang melakukan gerakan perubahan secara sporadis. Ermawan menjelaskan, pada 2019 bergerak lagi dengan mengaktifkan jaringan aktivis lama untuk melakukan dukungan terhadap pemerintah dan melakukan sinergi terhadap program-program yang ada.
Kemudian, lanjut Ermawan, tantangan kedepan adalah menghadapi sikap dan gerakan intoleransi yang dewasa ini berkembang dan sangat membahayakan dalam sendi kehidupan NKRI. Kedepan saya berharap muswil ini dapat merumuskan masukan kepada Rakornas terkait beberapa pilot project yang bisa dilakukan sebagai manifestasi dalam menjalankan idealisme kita bersama.
“Program yang sudah berjalan seperti penguatan kebangsaan dikalangan pesantren hendaknya dapat dilanjutkan. Untuk kondisi mutakhir dan kekinian, terkait konstelasi perpolitikan nasional, saya berharap kita tidak terlibat dulu politik praktis. Kita konsentasi dalam penataan organisasi dan perumusan program kerja sebagai kontribusi nyata pada bangsa,” pungkas Ermawan.
Saat sesi pemilihan Ketua KAPT Korwil Katim yang dilaksanakan secara musyawarah, dimufakati Edward Dewaruci, SH., MH., alumni FH Unair sebagai Ketua KAPT Korwil Jatim periode 2022-2027 didampingi Kenjo Aju Wulandari,SE. alumni Uiversitas Brawijaya sebagai Bendahara dan Radian Jadid sebagai Sekretaris.
Musyawarah mufakat juga selalu dikedepakan oleh KAPT guna mengimplementasikan Demokrasi Pancasila dalam gerak organisasi.
Setelah terpilih, Teted panggilan akrab Edward Dewaruci mengucapkan terimakasih atas kepercayaan teman-teman KAPT Jatim memberikan amanah kepadanya untuk memimpin KAPT Jatim. Kedepan upaya nyata KAPT seperti support vaksin pada masa pandemi covid-19, aktivitas insidentil peduli Semeru, gerakan melawan intoleransi serta support deradikalisasi harus tetap dikedepankan bahkan harus diperbesar gerakannya.
“Beberapa yang kita godok di sini diharapakan menjadi catatan dan masukan bagi Kornas KAPT untuk menjadi bahan pengayaan pada Rakernas KAPT bulan Pebruari nanti. Program lain dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan penguatan pengorganisasian guna peningkatan kekuatan ekonomi harus menjadi program utama dengan tetap menguatkan gerakan deradikalisasi dan semangat nasionalisme,” papar Teted.
Muswil KAPT Korwil Jatim tersebut juga mengakomodir berbagai masukan dari berbagai wilayah di Jawa Timur melalui partisipasi aktif anggota melalui zoom meeting. Seperti masukan untuk adanya program dan aktivitas KAPT yang mengedepankan keberpihakan pada gerakan kesetaraan perempuan yang diungkapkan oleh Vivid Devianti.
Juga masukan dari Karyono tentang masalah deradikalisasi. Hendaknya tidak cuma membangun opini, tetapi harus dapat diwujudkan dalam gerakan dan aktifitas yang lebih strategis dan mempunyai dampak besar dan nyata.
Program kerja KAPT harus menyentuh daerah terpencil dan sulit terjangkau di Jatim dengan program nyata semisal penggunaan sel surya, teknologi tepat guna dan sebagainya. Organisasi KAPT hendaknya lebih dikonkritkan berbasis komunitas alumni, tidak perlu langsung seluruh Jatim tapi bisa dimulai dengan Surabaya dan Malang sebagai prioritas utama.
Acara ditutup dengan doa dan pemotongan tumpeng sebagai acara simbolis proses regenerasi di KAPT Korwil Jatim. Tumpeng dipotong oleh Ermawan dan diserahkan kepada Edward Dewaruci sebagai ketua penggantinya. Penyerahan yang disaksikan oleh Kornas KAPT ini sekaligus menjadi penanda resmi pergantian kepengurusan KAPT Korwil Jatim.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
