Connect with us

Muswil KAPT Korwil Jatim, Mufakat Pilih Edward Dewaruci sebagai Ketua Periode 2022-2027

Malang – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Koordinator Wilayah Jawa Timur, menggelar Musyawarah Wilayah, pada Jumat, 21 Januari 2022 bertempat di Kota Malang. Acara ini berlangsung secara hybrid, yakni pertemuan secara tatap muka (off-line) dan secara zoommeeting (on-line)dan diikuti oleh seluruh anggota KAPT di wilayah Jawa Timur.

Acara yang juga diikuti pula oleh Ketua Umum Koordinator Nasional (Kornas) KAPT, Ir. Bambang Judho Pramono, dimulai dengan pembukaan dan pengumandangan lagu Indonesia Raya tiga stansa sebagai salah satu ciri khas KAPT dalam meneguhkan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam sambutannya Bambang Judho Pramono atau yang biasa dipanggil Cak Gembos menekankan tentang pentingnya mengedepankan peran nyata KAPT dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya dengan mewujudkan satu daerah dampingan sebagai pilot project untuk menerapkan kehidupan gotong royong dan musyawarah mufakat.

“Anggota KAPT harus dapat berperan nyata sebagai motor penggerak di masyarakat yang didampingi sehingga dapat bergaung kiprahnya, dan menjadi catatan positif baik oleh pemerintah maupun masyarakat,” kata Cak Gembos.

Sementara itu, Ermawan Wibisono,ST.,SE.,MM., Ketua KAPT Korwil Jatim 2017-2022, menutup periode kepengurusannya dengan mengelaborasi sejarah awal rintisan KAPT yang mulai bergerak dari individu dan kelompok-kelompok kecil alumni perguruan tinggi pada tahun 2014, yang melakukan gerakan perubahan secara sporadis. Ermawan menjelaskan, pada 2019 bergerak lagi dengan mengaktifkan jaringan aktivis lama untuk melakukan dukungan terhadap pemerintah dan melakukan sinergi terhadap program-program yang ada.

Kemudian, lanjut Ermawan, tantangan kedepan adalah menghadapi sikap dan gerakan intoleransi yang dewasa ini berkembang dan sangat membahayakan dalam sendi kehidupan NKRI. Kedepan saya berharap muswil ini dapat merumuskan masukan kepada Rakornas terkait beberapa pilot project yang bisa dilakukan sebagai manifestasi dalam menjalankan idealisme kita bersama.

“Program yang sudah berjalan seperti penguatan kebangsaan dikalangan pesantren hendaknya dapat dilanjutkan. Untuk kondisi mutakhir dan kekinian, terkait konstelasi perpolitikan nasional, saya berharap kita tidak terlibat dulu politik praktis. Kita konsentasi dalam penataan organisasi dan perumusan program kerja sebagai kontribusi nyata pada bangsa,” pungkas Ermawan.

Saat sesi pemilihan Ketua KAPT Korwil Katim yang dilaksanakan secara musyawarah, dimufakati Edward Dewaruci, SH., MH., alumni FH Unair sebagai Ketua KAPT Korwil Jatim periode 2022-2027 didampingi Kenjo Aju Wulandari,SE. alumni Uiversitas Brawijaya sebagai Bendahara dan Radian Jadid sebagai Sekretaris.

Musyawarah mufakat juga selalu dikedepakan oleh KAPT guna mengimplementasikan Demokrasi Pancasila dalam gerak organisasi.

Setelah terpilih, Teted panggilan akrab Edward Dewaruci mengucapkan terimakasih atas kepercayaan teman-teman KAPT Jatim memberikan amanah kepadanya untuk memimpin KAPT Jatim. Kedepan upaya nyata KAPT seperti support vaksin pada masa pandemi covid-19, aktivitas insidentil peduli Semeru, gerakan melawan intoleransi serta support deradikalisasi harus tetap dikedepankan bahkan harus diperbesar gerakannya.

“Beberapa yang kita godok di sini diharapakan menjadi catatan dan masukan bagi Kornas KAPT untuk menjadi bahan pengayaan pada Rakernas KAPT bulan Pebruari nanti. Program lain dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan penguatan pengorganisasian guna peningkatan kekuatan ekonomi harus menjadi program utama dengan tetap menguatkan gerakan deradikalisasi dan semangat nasionalisme,” papar Teted.

Muswil KAPT Korwil Jatim tersebut juga mengakomodir berbagai masukan dari berbagai wilayah di Jawa Timur melalui partisipasi aktif anggota melalui zoom meeting. Seperti masukan untuk adanya program dan aktivitas KAPT yang mengedepankan keberpihakan pada gerakan kesetaraan perempuan yang diungkapkan oleh Vivid Devianti.

Juga masukan dari Karyono tentang masalah deradikalisasi. Hendaknya tidak cuma membangun opini, tetapi harus dapat diwujudkan dalam gerakan dan aktifitas yang lebih strategis dan mempunyai dampak besar dan nyata.

Program kerja KAPT harus menyentuh daerah terpencil dan sulit terjangkau di Jatim dengan program nyata semisal penggunaan sel surya, teknologi tepat guna dan sebagainya. Organisasi KAPT hendaknya lebih dikonkritkan berbasis komunitas alumni, tidak perlu langsung seluruh Jatim tapi bisa dimulai dengan Surabaya dan Malang sebagai prioritas utama.

Acara ditutup dengan doa dan pemotongan tumpeng sebagai acara simbolis proses regenerasi di KAPT Korwil Jatim. Tumpeng dipotong oleh Ermawan dan diserahkan kepada Edward Dewaruci sebagai ketua penggantinya. Penyerahan yang disaksikan oleh Kornas KAPT ini sekaligus menjadi penanda resmi pergantian kepengurusan KAPT Korwil Jatim.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jokowi Sebut Mungkin yang Kita Dukung Ada di Sini, Relawan Projo Teriak Nama Ganjar

Oleh

Fakta News

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024. Karena itu dia meminta relawan Pro Jokowi (Projo) agar tak mendesaknya dan tak tergesa-gesa menentukan siapa figur yang akan dia dukung dalam Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Mei 2022.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya kepada relawan yang hadir.

Jokowi sekali lagi meminta Projo bersabar, meski tokoh yang mereka dukung ada di lokasi yang sama.

“Meskipun… meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini,” ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini langsung disambut riuh peserta Rakernas. Mereka meneriakkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Pak Ganjar… Pak Ganjar…,” teriak peserta.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi.

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara sekali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan politik sekarang ini masih belum jelas, partai apa mencalonkan siapa. Karena itu Jokowi meminta jangan sampai keliru, jangan sampai salah menentukan pilihan calon presiden yang akan diusung.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin. []

Baca Selengkapnya

BERITA

Jokowi ke Relawan Projo: Meskipun yang Kita Dukung Ada di Sini, Jangan Tergesa-gesa

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar relawan Pro Jokowi (Projo) tidak tergesa-gesa menentukan figur yang akan didukung dalam Pilpres 2024.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara seali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi yang disambut riuh relawan Projo.

“Karena kita politik sekarang ini masih belum jelas bener ndak. Partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Sehingga jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu? Oke,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku lega ketika mendengar para relawan Projo siap bersabar menunggu arahannya. Sebab, Jokowi takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin.

 

 

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/05/2022). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 20 Mei 2022. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

“Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah,” ungkapnya.

Mathius melanjutkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

“Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mathius menjelaskan bahwa aspirasi yang didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Menurutnya, masyarakat Papua berharap bagaimana DOB ke depan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Mathius, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

“Kita butuh itu kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu, itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya, harus konsisten baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya,” ujarnya.

Undang-Undang Otsus juga akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

“Konflik Papua sebenarnya masalah lahan, karena itu perlu ada kepastian di sini dan dia bisa menyelesaikan, mengurangi persoalan-persoalan di Papua, dan kepastiannya hanya melalui Undang-Undang Otsus,” imbuhnya.

Selain itu, Mathius melanjutkan, daerah otonomi baru juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

“Berapapun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit, seperti yang ada sekarang, itu tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa. Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Baca Selengkapnya