Musikus Andal Pengurus Haji dan Umrah
Ia dikenal sebagai Direktur Jenderal Haji dan Umroh di Kementerian Agama Republik Indonesia sejak 2012. Sempat juga menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun belakangan kabarnya telah ditinggalkan. Pria ini bahkan sempat disebut akan menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Namun tidak jadi.
Ya, sosok itu adalah Anggito Abimanyu. Saat tulisan ini dibuat, ia menjabat sebagai Plt Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Beberapa kali dirinya memang terlihat kerap mendampingi Menteri Agama Lukman Hakim, terutama saat penipuan agen umrah dan haji marak terjadi akhir-akhir ini.
Ada cerita menarik di balik perjuangan dirinya mengurusi persoalan umrah. Tepatnya saat dikabarkan batal menjadi Wakil Menteri Keuangan, ia memutuskan kembali menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Yogyakarta.
Sayang, reputasinya tercoreng dengan adanya dugaan plagiarisme. Tepatnya pada 17 Februari 2014, Anggito pun mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai pengajar dari FEB UGM. Surat tersebut kabarnya menyusul adanya pemberitaan yang menyatakan bahwa Anggito Abimanyu melakukan praktik plagiat dalam karya tulisnya.
Dugaan tersebut muncul di muka publik saat opininya di Harian KOMPAS, terbitan 10 Februari 2014 berjudul “Gagasan Asuransi Bencana”, disebut karya plagiat. Berawal dari pengungkapan sebuah akun Kompasiana tanpa nama, menyebutkan bahwa artikel Anggito memiliki banyak kesamaan dengan karya tulis milik Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasman yang sudah terbit lebih dulu pada 21 Juli 2006.
Spontan saja postingan itu menuai banyak komentar, diskusi, dan perdebatan. Apalagi hal itu menyinggung nama baik mantan komisaris Bank Internasional.
Namun hal tersebut lantas diproses oleh Dewan Etik bentukan Rektor UGM, Pratikno. UGM pun menerima surat pengunduran diri Anggito sejak bulan Januari 2014. Rektor UGM Pratikno saat itu lalu meneruskan surat pengunduran diri dan surat persetujuan dari universitas ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ternyata Anggito tak hanya menyerahkan surat pengunduran diri. Ia juga menyerahkan berkas mengenai kajian asuransi bencana yang telah dilakukannya sejak tahun 2005 pada tim kode etik. Anggito pun menyerahkan berkas-berkas hasil kajiannya untuk membantu UGM melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus dugaan plagiasi yang dituduhkan kepadanya tersebut.
Lalu dalam sebuah jumpa pers yang diselenggarakan UGM, Anggito Abimanyu mengakui adanya kesalahan dalam melakukan pengutipan referensi. Ia salah mengambil dokumen dari komputer pribadi untuk menulis artikel tersebut.
“Telah terjadi kesalahan pengutipan referensi dalam sebuah folder di komputer pribadi saya yang belakangan diketahui merupakan kertas kerja yang ditulis oleh saudara Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan,” aku Anggito. Hal tersebut pun menjadi bagian dari pahit manis hidupnya, sekaligus bisa menjadi pelajaran bagi siapapun.
Meski demikian, Anggito tetaplah sosok yang berprestasi. Siapa sangka bahwa dirinya pernah membuat konser musik sendiri. Malahan ia yang memainkan alat musik berupa saxophone, juga membawakan lagu karya-karyanya sendiri, antara lain From Asia to the world, Journey, Damai Bersamamu, Rentak Rebana, Masyarakat Transportasi Indonesia, Dzikir untuk Merapi, Spirit of Peace, Ksatria Basket, IE, hingga Zapin Amal Nan Budi. Khusus lagu From Asia to the World bahkan menjadi lagu tema untuk Asian Development Bank (ADB).
Pria yang lahir pada 19 Februari 1963 di Bogor, Jawa Barat, itu pun punya ciri khas yang kental. Pilihan aransemen musiknya cenderung etnis. Diketahui pula, dirinya juga membina marching band.
Lewat berbagai kesempatan, Anggito mengaku kerap mendapat ilham dari beberapa materi ESQ Ary Ginanjar dalam membuat lagunya. Sementara untuk ekspresi musiknya sendiri pernah ia gunakan untuk mengungkapkan kasih sayang ke istrinya. Katanya, dukungan kuat dari istrinya, Arma, itu juga yang menjadikan Anggito mampu menciptakan musik etnik sambil bekerja di bidang yang menguras pikiran.
Jangan lupa, Anggito bahkan pernah menjadi bintang iklan merek jamu terkenal di Indonesia. PT Sido Muncul, produk Tolak Angin, pernah memilih dirinya sebagai brand ambassador.
Ya, sebelum tersandung kasus plagiat, Anggito memang sudah dikenal sebagai pejabat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan umroh. Ia diangkat pada Juni 2012 oleh Kementerian Agama. Pengangkatannya berdasarkan pada anggapan bahwa Anggito memiliki integritas untuk memperbaiki pengelolaan penyelenggaraan haji dan umroh yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Terlepas dari itu, selamat ulang tahun, Anggito Abimanyu.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
