Mulai Besok, Rangkaian Pesta Kemerdekaan Nasional Dibuka
Jakarta – Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus menjadi momen yang selalu ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada peringatan ke-72 kali ini, pemerintah menggelar sejumlah acara selama bulan Agustus mendatang.
“Ini menunjukkan keseriusan kita sebagai bangsa, merayakan, menghayati, mengamalkan semangat kemerdekaan yang sudah kita raih dan tahun ini kita memasuki tahun yang ke-72,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dalam rilis yang diterima redaksi Fakta.News, Minggu (30/7).
Berawal pada tanggal 1 Agustus 2017 mendatang, pemerintah akan menggelar pameran seni rupa Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Pameran kali ini akan menampilkan lebih banyak koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia dan beragam kegiatan lainnya. Sehingga diharapkan antusiasme masyarakat terhadap acara tersebut akan semakin bertambah.
“Kita akan ada pameran lukisan koleksi Istana Kepresidenan, yang tahun ini kita beri tajuk ‘Senandung Ibu Pertiwi’,” tuturnya.
Malam harinya, zikir kebangsaan akan digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, sebagai rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah mencapai usia 72 tahun. Sejumlah ulama dan para santri dari berbagai pondok pesantren akan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai acara kenegaraan.
“Sifatnya partisipatif, bukan hanya dari istana yang menyelenggarakan, tapi masyarakat diharapkan selain kementerian-kementerian dan lembaga lain yang kita minta kegiatan ini bukan hanya di internal, tetapi kegiatan yang melibatkan masyarakat,” ucap Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
Selain itu, rangkaian kegiatan akan terus berlanjut di seluruh penjuru Tanah Air. Seperti pada tanggal 10 Agustus 2017, akan dilaksanakan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang ke-22 di Makasar, Sulawesi Selatan. Kemudian akan ada peluncuran dan kick off pembinaan ideologi Pancasila di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 11 Agustus 2017. Sedangkan peringatan Hari Pramuka serta penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan akan diselenggarakan secara berturut-turut pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2017.
“Ya pada tanggal 11 Agustus ini, UKP-PIP, Pak Yudi Latief dan kawan-kawan membuat inisiatif bahwa kita harus memperkuat pembinaan ideologi Pancasila ini, sebagaimana dimandatkan dalam unit kerja presiden tersebut,” ungkap Pratikno.
Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan melalui media sosial. Caranya dengan membuat video yang sangat sederhana dan mereka berkumpul serta membawa bendera dengan jumlah yang banyak sambil meneriakkan slogan peringatan kemerdekaan yang ke-72.
“Ruang car free day ini akan dimanfaatkan secara optimal, judulnya “Ayo Kerja Bersama”. Kerjasama untuk berbagai hal, untuk kebaikan bangsa kita,” ucapnya.
Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diisi dengan beragam festival kesenian. Mulai dari festival prestasi Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2017 hingga karnaval kemerdekaan. Apalagi peringatan kemerdekaan tahun ini bertepatan dengan satu tahun menjelang perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Momen tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk menggelar sebuah pertunjukan yang luar biasa untuk memperingati countdown Asian Games 2018. Sejumlah artis dari Asia dinyatakan akan turut memeriahkan acara tersebut.
“Akan menjadi atraksi yang sangat luar biasa karena baru dua kali diselenggarakan di dunia. Dan yang kedua kali di Indonesia, Jakarta, untuk memperingati countdown Asian Games 2018,” ujar Triawan Munaf.
Sebagai penutup rangkaian peringatan kemerdekaan, karnaval kemerdekaan akan digelar di Bandung dengan melibatkan seluruh pekerja seni Tanah Air.
Terakhir, Pratikno berharap rangkaian kegiatan tersebut akan membangkitkan partisipasi masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebangsaan sekaligus membangkitkan kebersamaan serta kebanggaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang besar.
“Kami mengimbau partisipasi masyarakat untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan kita. Dan ini adalah bagian penting eksistensi kita sebagai bangsa yang besar, yang mengajak, yang harus melibatkan semua pihak untuk berpartisipasi,” ujar Pratikno.
W. Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
