Mulai Besok, Rangkaian Pesta Kemerdekaan Nasional Dibuka
Jakarta – Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus menjadi momen yang selalu ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada peringatan ke-72 kali ini, pemerintah menggelar sejumlah acara selama bulan Agustus mendatang.
“Ini menunjukkan keseriusan kita sebagai bangsa, merayakan, menghayati, mengamalkan semangat kemerdekaan yang sudah kita raih dan tahun ini kita memasuki tahun yang ke-72,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dalam rilis yang diterima redaksi Fakta.News, Minggu (30/7).
Berawal pada tanggal 1 Agustus 2017 mendatang, pemerintah akan menggelar pameran seni rupa Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Pameran kali ini akan menampilkan lebih banyak koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia dan beragam kegiatan lainnya. Sehingga diharapkan antusiasme masyarakat terhadap acara tersebut akan semakin bertambah.
“Kita akan ada pameran lukisan koleksi Istana Kepresidenan, yang tahun ini kita beri tajuk ‘Senandung Ibu Pertiwi’,” tuturnya.
Malam harinya, zikir kebangsaan akan digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, sebagai rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah mencapai usia 72 tahun. Sejumlah ulama dan para santri dari berbagai pondok pesantren akan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai acara kenegaraan.
“Sifatnya partisipatif, bukan hanya dari istana yang menyelenggarakan, tapi masyarakat diharapkan selain kementerian-kementerian dan lembaga lain yang kita minta kegiatan ini bukan hanya di internal, tetapi kegiatan yang melibatkan masyarakat,” ucap Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
Selain itu, rangkaian kegiatan akan terus berlanjut di seluruh penjuru Tanah Air. Seperti pada tanggal 10 Agustus 2017, akan dilaksanakan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang ke-22 di Makasar, Sulawesi Selatan. Kemudian akan ada peluncuran dan kick off pembinaan ideologi Pancasila di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 11 Agustus 2017. Sedangkan peringatan Hari Pramuka serta penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan akan diselenggarakan secara berturut-turut pada tanggal 14 dan 15 Agustus 2017.
“Ya pada tanggal 11 Agustus ini, UKP-PIP, Pak Yudi Latief dan kawan-kawan membuat inisiatif bahwa kita harus memperkuat pembinaan ideologi Pancasila ini, sebagaimana dimandatkan dalam unit kerja presiden tersebut,” ungkap Pratikno.
Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan bahwa pemerintah juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan melalui media sosial. Caranya dengan membuat video yang sangat sederhana dan mereka berkumpul serta membawa bendera dengan jumlah yang banyak sambil meneriakkan slogan peringatan kemerdekaan yang ke-72.
“Ruang car free day ini akan dimanfaatkan secara optimal, judulnya “Ayo Kerja Bersama”. Kerjasama untuk berbagai hal, untuk kebaikan bangsa kita,” ucapnya.
Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diisi dengan beragam festival kesenian. Mulai dari festival prestasi Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2017 hingga karnaval kemerdekaan. Apalagi peringatan kemerdekaan tahun ini bertepatan dengan satu tahun menjelang perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Momen tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk menggelar sebuah pertunjukan yang luar biasa untuk memperingati countdown Asian Games 2018. Sejumlah artis dari Asia dinyatakan akan turut memeriahkan acara tersebut.
“Akan menjadi atraksi yang sangat luar biasa karena baru dua kali diselenggarakan di dunia. Dan yang kedua kali di Indonesia, Jakarta, untuk memperingati countdown Asian Games 2018,” ujar Triawan Munaf.
Sebagai penutup rangkaian peringatan kemerdekaan, karnaval kemerdekaan akan digelar di Bandung dengan melibatkan seluruh pekerja seni Tanah Air.
Terakhir, Pratikno berharap rangkaian kegiatan tersebut akan membangkitkan partisipasi masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang bernuansa kebangsaan sekaligus membangkitkan kebersamaan serta kebanggaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang besar.
“Kami mengimbau partisipasi masyarakat untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan kita. Dan ini adalah bagian penting eksistensi kita sebagai bangsa yang besar, yang mengajak, yang harus melibatkan semua pihak untuk berpartisipasi,” ujar Pratikno.
W. Novianto
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
