MUI Apresiasi Ketulusan Permintaan Maaf Kepala BNPT Terkait Ponpes Terafiliasi Ekstremisme dan Terorisme
Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar beserta jajarannya bersilaturrahim ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (3/2/2022). Dalam pertemuan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengakui ada kesalahan terkait diksi rilis daftar pondok pesantren yang terafiliasi terorisme.
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pun menyampaikan permohonan maafnya kepada umat Islam bahwa yang terafiliasi tersebut merupakan oknum bukan pesantren secara kelembagaan. Kepala BNPT juga menyampaikan dinamika penanggulangan terorisme yang menjadi tugasnya dan mendengar masukan yang disampaikan pimpinan MUI.
Boy menyadari bahwa penyebutan nama pondok pesantren yang terafiliasi dengan terorisme telah melahirkan kegaduhan dan stigma terhadap pondok pesantren, meski tidak diniatkan untuk itu. Karena itu, BNPT menyampaikan permohonan maaf kepada MUI dan pimpinan pondok pesantren yang merasa terusik dengan penyampaian hal tersebut disertai dengan komitmen untuk mengubah diksi yang bisa dinilai stigma buruk pada pesantren.
“Jangan ada lagi menyebut pondok pesantren,” ujar Boy dengan menunjukkan tangan ke para Deputi dan pimpinan BNPT yang ikut dalam silaturahim.
Ketua MUI Pusat, Kiai Noor Ahmad membenarkan adanya permintaan maaf tersebut bahwa dalam terdapat berita yang menyebutkan 198 pesantren yang terafiliasi dengan gerakan terorisme. Permintaan maaf terkait dengan diksi pesantren tersebut sangat relevan karena dikhawatirkan mempengaruhi keberadaan pesantren pada umumnya.
Ketua Bidang Fatwa MUI, KH Asrorun Ni’am Sholeh mengapresiasi ketulusan permintaan maaf Kepala BNPT.
“Saya secara khusus melihat ada ketulusan dari Pak Kepala dalam diskusi intensif antara BNPT dengan MUI yang berjalan dari hati ke hati selama dua setengah jam tadi. MUI dan BNPT berada dalam satu barisan dalam penanggulangan terorisme, sesuai dengan wilayah masing-masing. Diskusi tadi semata untuk memperkuat sinergi dan membangun kesepahaman,” ujar Kiai Niam usai pertemuan.
Niam yang ikut dalam pertemuan menjelaskan, pertemuan tersebut berlangsung sangat baik dan akrab, ada kesamaan pandang mengenai penanggulangan terorisme dengan multipendekatan.
“Dalam hal isu sensitif, perlu ada diskusi intensif agar tidak kontraproduktif dan berdampak pada rusaknya ikhtiar penanggulangan terorisme yang sudah dibangun selama ini. Point ini menjadi komitmen bersama dalam langkah selanjutnya,” ujarnya.
Sementara itu Sekjen MUI, Buya Amirsyah Tambunan menyatakan bahwa penyebutan pesantren yang terafiliasi tersebut mampu memberikan dampak generalisasi terhadap pesantren yang ada di Indonesia.
“Ka BNPT menyampaikan permohonan maaf, karena menyatakan 198 pesantren terafiliasi dengan kelompok ekstrem dan terorisme. Hal ini mengakibatkan generalisasi pada pesantren, sehingga berdampak negatif kepada seluruh pesantren di Indonesia. Padahal pesantren telah berhasil melahirkan sejunlah tokoh pendiri bangsa dan berkomitmen menjaga kedaulatan bangsa,” kata Buya Amirsyah.
Dia mengimbau kedepan BNPT harus lebih hati-hati dan cermat mengeluarkan data terkait lembaga seperti pesantren dan masjid karena sangat sensitif.
Hadir dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu dKetua MUI Bidang Hukum KH Noor Ahmad, Ketua MUI Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh, Ketua MUI Bidang Dakwah KH Cholil Nafis, Ketua MUI Bidang Pengkajian Prof Utang Ranuwijaya, Ketua MUI Bidang Seni KH Jeje Zainudin, Sekjen MUI Buya Amirsyah, dua Wakil Sekjen MUI KH Arif Fahruddin dan Abdullah Ichsan, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Amin Suma, dan Ketua BPET MUI Syaukillah. Sementara dari BNPT hadir Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Sestama BNPT, seluruh deputi dan beberapa direktur BNPT.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
