Muhadjir: Masjid Istiqlal Dipastikan Tak Gelar Salat Idul Adha 1441 H
Jakarta – Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan Masjid Istiqlal tidak akan digunakan sebagai tempat penyelengaraan Hari Raya Idul Adha 1441 H/2020. Masjid Istiqlal, kata Muhadjir, dipastikan tak akan menggelar salat Idul Adha.
“Pada intinya tahun ini Masjid Istiqlal tidak digunakan untuk melaksanakan salat Idul Adha,” kata Muhadjir melalui telekonferensi pada Kamis (9/7/2020).
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan pelaksanaan Idul Adha baik salat serta penyembelihan kurban telah diperbolehkan. Namun, pelaksanaan tersebut juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Gugus Tugas Nasional penanganan COVID-19.
“Berkaitan dengan penyelenggaraan salat Idul Adha dan penyembelihan kurban untuk secara nasional diputuskan bahwa dibolehkan dengan perkecualian-pengecualian yaitu terutama kelayakan tempat tersebut dilihat dari status zonasinya. Zonasi, intensitas, penyebaran, dan penularan Covid-19 sebagaimana yang telah di tetapkan oleh gugus tugas nasional,” ujar Muhadjir.
Muhadjir juga mengatakan penjelasan lebih teknis terkait pelaksanaan Hari Raya Idul Adha akan dijelaskan oleh Kementerian Agama. Saat ini, kata dia, hal itu masih akan dibahas lebih rinci oleh kementerian dan lembaga terkait.
“Untuk hal yang operasional dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, itu nanti akan dibahas lebih detail tentang operasional dengan Kementerian dan Lembaga yang terkait yaitu Kemenko PMK dan Kemenko Polhukam, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kemen terian Perhubungan, kemudian juga kementeriannya ditambah, Kementerian Dalam Negeri. Kemudian untuk lembaganya melibatkan TNI, Polri, dan BNPB selaku bagian dari Gugus Tugas,” ucap Muhadjir.
Sementara, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menjelaskan saat ini Masjid Istiqlal masih dalam tahap renovasi. Karena itu, Masjid Istiqlal tak dapat menggelar salat Idul Adha tahun ini.
“Pertimbangan objektifnya karena kita kita dalam keadaan renovasi. Memang sudah hampir selesai sudah 98 persen. Tetapi masih ada tahap berikutnya yang nanti belum selesai ya terkait dengan pintu masuknya. Karena itu saya mohon betul pengertian kepada seluruh masyarakat terutama DKI Jakarta kali ini kita belum bisa melakukan Idul Adha di Istiqlal dengan pertimbangan tadi,” kata Umar.
Selain itu, Umar menjelaskan, tidak diselenggarakannya salat Idul Adha di Masjid Istiqlal juga untuk mencegah penularan virus Corona. Menurutnya, keselamatan masyarakat merupakan hal yang terutama.
“Menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Sunah Idul Fitri, Idul Adha, sunah Tarawih. Tetapi yang wajib adalah memelihara kesehatan diri sendiri dan keluarga. Nah di dalam beragama yang baik dan benar insyaallah kita akan mengedepankan yang wajib, baru yang sunah. Bukan di balik kita mengedepankan yang sunah tapi menyepelekan yang wajib,” ujar Umar.
“Karena itu Istiqlal berpendapat bahwa untuk kemaslahatan semuanya maka kita juga memberikan kesempatan supaya Istiqlal ini lebih sempurna prosesnya, maka dipilih untuk tidak melaksanakan salat Idul Adha,” sambungnya.
Sebelumnya hal berbeda disampaikan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Menag mengatakan Masjid Istiqlal akan digunakan sebagai lokasi salat Idul Adha 1441 H yang diperkirakan jatuh pada 31 Juli 2020. Fachrul mengatakan pelaksanaan salat Idul Adha itu merupakan penanda dibukanya kembali Masjid Istiqlal untuk umum.
“Insyaallah akan dilaksanakan salat Idul Adha tingkat kenegaraan di Masjid Istiqlal dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 sebagai awal dibukanya kembali Masjid Istiqlal untuk jemaah umum,” kata Fachrul dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR, Selasa (7/7).
(edn)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
