Connect with us

Moeldoko: Presiden Jokowi Telah Perintahkan Penanganan Demo Harus Profesional dan Proporsional

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko

Jakarta – Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyayangkan adanya aksi kekerasan yang diduga terjadi saat demonstrasi mahasiswa kemarin. Dia menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menekankan agar aparat bertindak proporsional dan profesional dalam menghadapi pendemo.

“Presiden sudah menyampaikan bahwa penanganan demo itu harus profesional dan proporsional. Tetap bahwa penanganan terhadap demo, demo itu bukan musuh. Demo itu anak-anak kita yang ingin mengekspresikan, kita sangat menghargai ekspresi dari anak-anak yang menyuarakan suara rakyat,” kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

“Kalau terjadi anarkis sebenarnya kita semua nggak menginginkan, sama polisi juga tidak menginginkan ada korban, betul-betul tidak menginginkan, siapa sih yang mau ada korban. Tapi kadang-kadang dalam situasi titik kulminasi yang kedua belah tidak terkontrol, inilah penyebabnya,” imbuh dia.

Moeldoko memastikan aparat yang terbukti melakukan kekerasan akan diberi sanksi. Pemerintah akan mengevaluasi kinerja-kinerja yang tidak sesuai arahan Presiden.

“Pasti (akan diberi sanksi). Yang pertama pasti dievaluasi. Pasti dievaluasi. Yang kedua, pasti anak-anak di lapangan yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak proporsional, karena perintah presiden proporsional dan profesional. Proporsional adalah terukur, profesional adalah bagaimana prajurit itu bisa melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan SOP,” tuturnya.

Menurut Moeldoko, aksi kekerasan pada unjuk rasa kemarin karena sudah tidak terkontrolnya psikologis massa dan aparat. Sebab baik massa maupun aparat memiliki ambang batas kesabaran, emosi hingga kelelahan.

“Psikologi massa itu juga punya ambang batas kesabaran juga punya ambang batas emosi, dia juga punya ambang batas kelelahan dan seterusnya. Sehingga ini menimbulkan uncontrol. Berikutnya aparat juga begitu, meski aparat udah dilatih, mentalnya udah disiapkan dan seterusnya. Tapi sekali lagi, ambang batas itu bisa muncul apalagi ini ada prajurit-prajurit baru dari kepolisian, ini juga selalu kita waspadai di lapangan. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan tingkat kesabaran,” paparnya.

Dia berharap ke depannya aksi unjuk rasa tidak memunculkan suatu tindakan kekerasan. Apalagi jika kemudian unjuk rasa tersebut mengganggu publik hingga memunculkan rasa takut dari masyarakat.

“Kalau sepanjang demo menyuarakan oke, kita nggak ada masalah. Tapi jangan sampai demo itu memunculkan, satu tindakan anarkis yang merugikan semuanya, yang kedua memunculkan rasa takut bagi semuanya yang ketiga mengganggu publik, ini ruang publik ini kan hak semua orang menikmati,” kata Moeldoko.

Moeldoko mengimbau pihak yang menggelar unjuk rasa tidak sampai malam hari. Alasannya, agar massa tidak lelah dan tidak mudah terpicu untuk melakukan kekerasan.

“Jadi untuk itu saya juga mengimbau kepada teman-teman yang demo, kan demo ini dipaksakan sampai malam, itu batas kelelahan itu muncul, jengkel muncul, marah muncul, akhirnya uncontrol. Begitu uncontrol, aparatnya juga kadang-kadang uncontrol, sama-sama lelah,” ujar dia.

Sebelumnya, demonstrasi menolak UU KPK baru hingga RUU KUHP berujung ricuh. Sejumlah aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat pun terjadi.

 

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Upaya Berantas Kejahatan Lingkungan Hidup, KLHK Diganjar Penghargaan dari PBB

Oleh

Fakta News
Dirjen Gakkum KLHK Rasio Rido Sani (tengah) saat menerima penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019. (Foto: KLHK)

Jakarta – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terpilih sebagai salah satu penerima Asia Environmental Enforcement Awards tahun 2019. Asia Environmental Enforcement Awards bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas.

“Penghargaan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Penghargaan ini diterima Rasio di Bangkok, Thailand, Rabu, 13 November 2019. Selain Indonesia, pemenang penghargaan juga berasal dari India, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura.

Adapun ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Development Programme (UNDP), INTERPOL, The Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species, dan dengan dukungan Pemerintah Norwegia.

Rasio mengatakan, penghargaan ini menunjukkan upaya memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas di Indonesia telah diakui oleh dunia internasional.

Dari enam kategori, Indonesia meraih penghargaan di tiga kategori yaitu kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender. “Hal ini menjadikan penegakkan hukum KLHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam penghargaan ini,” kata dia.

Dengan meraih penghargaan kategori inovasi, Rasio mengatakan keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memperoleh perhatian dari dunia internasional. Melalui inovasi pemanfaatan peralatan digital, pelaksanaan patroli siber di sosial media dam e-commerce, serta penggunaan teknologi geospasial, kata dia, aktivitas ilegal terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan bisa terus dipantau.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendikbud Nadiem Dukung Rencana Kemenag Rombak Buku Pelajaran Agama Berkonten Khilafah

Oleh

Fakta News
Mendikbud Nadiem Makarim

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendukung rencana Kementerian Agama yang akan merombak 155 judul buku pelajaran agama Islam.

“Saya akan selalu mendukung apa arahan Presiden sama apa yang Pak Menag ingin lakukan,” kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Nadiem mengaku belum sempat berdiskusi dengan Menteri Agama Fachrul Razi terkait rencana perombakan judul buku itu. Namun, ia menegaskan akan mendukung inisiatif tersebut.

Kementerian Agama dikabarkan akan merombak 155 judul buku pelajaran agama yang memiliki konten tentang khilafah. Buku yang dirombak mulai dari buku kelas 1 sekolah dasar hingga kelas 12 sekolah menengah atas.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Ami mengatakan, dalam buku yang dirombak harus dijelaskan khilafah ada dalam sejarah tapi tidak serta merta bisa diterapkan di Indonesia saat ini.

Menurut dia, membuat ulang buku agama sejak tingkat SD agar anak dapat terhindar dari pengaruh masyarakat luar dengan isu radikal. “Sejak awal sudah dicekoki oleh pikiran yang intoleran, eksklusifitas, itu semua harus diantisipasi. Efektifnya insya Allah tahun depan awal sudah bisa dipakai bukunya, cukup banyak dan bukan pekerjaan ringan juga,” kata Kamaruddin.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Rancang Jembatan LRT, Insinyur Lulusan ITB Arvila Delitriana Dapat Pujian dari Jokowi

Oleh

Fakta News
Jembatan LRT Kuningan

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan apresiasi atas tersambungnya konstruksi tersulit jembatan Light Rail Transit (LRT) di atas jalan layang Kuningan, Jakarta.

“Selamat kepada Adhi Karya. Selamat juga untuk sang perancang, Ibu Arvila Delitriana, insinyur lulusan ITB,” demikian cuitan @jokowi dalam media sosial Twitter dikutip ANTARA di Jakarta, Kamis.

Jembatan tersebut memiliki bentang panjang 148 meter. Bangunan itu akan menyambungkan jalur LRT dari arah Cawang ke Kawasan Rasuna Said maupun sebaliknya.

Dalam cuitannya, @Jokowi menyertakan foto jembatan layang LRT dari ketinggian yang berbelok dari kawasan Jalan Gatot Subroto ke Jalan Rasuna Said.

Dalam gambar terlihat jembatan hanya ditopang oleh dua penyangga, satu berada di sisi Jalan Gatot Subroto, sementara yang lain berada di antara dua ruas Jalan Rasuna Said.

Proyek LRT Jabodebek dimulai sejak September 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015. Seluruh proyek transportasi massal tersebut ditargetkan selesai pada 2021.

Hingga Agustus 2019, progres pembangunan jalur LRT Cawang-Cibubur mencapai 84 persen, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 53,9 persen, dan Cawang-Bekasi Timur 58,1 persen.

 

Munir

Baca Selengkapnya