Modus Ternak Lebah, Komisi III Akan Kawal Kasus Dugaan Investasi Bodong PT MBM
Jakarta – Komisi III DPR RI menerima pengaduan Paguyuban Peternak Lebah Klanceng Nasional Indonesia (PPLKNI), terkait dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh PT Mahakarya Berkah Madani (MBM) dengan modus budidaya atau ternak lebah madu klanceng. Dugaan investasi bodong yang dikelola Wagianto Angkasa Wijaya itu disampaikan para korban PT MBM dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/3/2023).
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya akan mengawal kasus tersebut. Ia juga menyampaikan akan meneruskan kasus dugaan investasi bodong PT MBM pada Kapolri dalam Rapat Kerja Komisi III mendatang.
“Untuk menyikapi apa yang menjadi keluhan teman-teman semuanya, saya sudah sampaikan tadi sama Kepala Sekretariat (Komisi III) untuk menyiapkan surat yang langsung ditunjukkan ke Pak Kapolri. Nanti tanggal 12 April akan ada rapat kerja dengan Pak Kapolri, sekiranya teman-teman bisa hadir silakan untuk bisa menyampaikan secara langsung dari kami,” ujar Sahroni dari meja Pimpinan Komisi III DPR RI.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Supriansa juga menyampaikan dukungan kepada para korban yang aktif melaporkan kasus tersebut kepada Bareskrim Mabes Polri, meski belum mendapatkan atensi. “Saya minta peternak lebah klanceng nasional ini perkuat solidaritasnya, karena dengan begitu bisa memberikan keterangan sebenarnya- benarnya nanti ketika kami sudah bertemu pak Kabareskrim Polri,” katanya.
Di sisi lain, kuasa hukum korban Peternak Lebah Klanceng Nasional Indonesia, Heru Subandi mengatakan, total korban investasi bodong madu klanceng di Indonesia diperkirakan mencapai 30 ribu orang, dengan kerugian ditaksir mencapai 500 miliar sampai 1 triliun. “Untuk PT MBM yang baru terdata ada 18 ribu mitra dan baru beroperasi sejak tahun 2019,” ungkap Heru.
Sedangkan, untuk modus skema ponzinya, PT MBM menawarkan kepada para Mitra untuk budidaya lebah di rumah dengan membeli satu kotak lebah seharga Rp1,2 juta/kotak lebah dengan iming-iming bagi hasil Rp400 ribu untuk sekali panen madu lebah klanceng.
“Jadi begitu dibeli, kotak ini kita rawat para mitra di rumah masing-masing selama 4 bulan. Setelah masa 4 bulan sejak tanggal pembelian, para mitra akan diberikan Rp1,2 juta sebagai modal awal plus bagi hasil Rp400 ribu jika tidak ingin melanjutkan kemitraan (panen putus) atau mitra diberikan bagi hasil saja 400 ribu dan diberikan kotak baru dengan segel yang baru (panen lanjut),” jelas Heru.
Lalu, setelah dipelihara lebahnya atau panen lanjut, maka kotak lebah akan dibeli kembali oleh PT MBM dan memberikan dana bagi hasil Rp400.000/paket untuk jangka waktu 4 bulan. Selama masa perawatan, para mitra diminta untuk tidak membuka segel kotak lebah dan apabila dibuka maka akan dikenakan denda dua kali lipat harga dari kotak lebah.
Heru menuturkan, selama masa budidaya, para mitra tidak pernah tahu tentang metode atau cara memanen, menjernihkan atau memproduksi madu dari lebah klanceng yang selama ini dipelihara mitra dirumah masing – masing.
“Jadi dikatakan kerja sama, tetapi MBM tidak pernah mengajari para mitranya. Hanya tukar-tukaran stup. Saat masa panen atas jumlah madu yang ada di setup. Para mitra juga tidak pernah tahu jumlah panen yang dihasilkan. Kita juga tidak tahu darimana dana bagi hasil berasal apakah dari penjualan setup atau penjualan madu atau dari hasil budidaya madu yang dipanen. Kita tidak pernah tahu, Pak,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Heru mengatakan awal permasalahan muncul ketika pada September 2022, PT MBM mulai terkendala pembelian stup panen serta bagi hasil kepada mitra. “Jadi ada mitra yang terima setup, ada juga yang tidak terima setup,” katanya.
Saat ini, para korban melalui kuasa hukumnya melaporkan penipuan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, sesuai laporan No 0123 tanggal 21 Februari 2022. Para korban meminta agar pihak perusahaan mengembalikan uang yang sudah mereka investasikan.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mendorong pengembangan sektor pariwisata beserta sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata di Provinsi Bali menjadi destinasi wisata premium. Hal tersebut diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan tema Pengembangan Sektor Pariwisata Provinsi Bali beserta Dukungan Sarana Transportasi dan Infrastuktur di Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
“Kita mendapatkan penjelasan dari mitra kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pariwisata, Transportasi dan juga infrastruktur bahwa mereka sudah mulai pulih kembali setelah pandemi Covid-19. Ada yang sudah 95 persen, adapula yang sudah 100 persen dari tahun 2019 lalu. Kondisi ini tentu menggembirakan tapi jangan pula mudah berpuas diri karena kita masih harus berpacu dengan waktu di mana sektor pariwisata merupakan penghasil devisa negara cukup besar,” ungkap Sarmuji usai pertemuan dengan jajaran Direksi BUMN Pariwisata, Transportasi dan Infrastruktur.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan negara kita punya potensi wisata yang lengkap, mulai dari pesona alamnya, keramahtamahan masyarakat, keanekaragaman budaya. Hanya saja ada banyak hal yang harus dibenahi, misalnya destinasi wisata kita jangan hanya bertumpu di Bali saja tapi perlu juga dikembangkan daerah-daerah tujuan wisata lainnya.
“Khusus Bali yang sudah pulih kembali setelah pandemi kita berharap agar bisa menjadi destinasi wisata yang premium. Karena daya dukung lingkungan di Bali juga pasti terbatas, dengan jumlah wisatawan yang kian hari kian banyak tentu akan menyulitkan jika tidak secara terencana kita naikkan level wisata di Bali menjadi level premium,” tandasnya.
Legislator Dapil Jawa Timur VI melanjutkan, konsep wisata premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapat pengalaman bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan sepuluh Destinasi Wisata Prioritas (DSP) di luar Bali antara lain Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung.
Gorontalo – Presiden RI Jokowi belum lama ini menggelar kunjungan kerja ke Gorontalo untuk meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato, panen jagung di Pohuwato, meninjau pembangunan Waduk Bulango Ulu, serta sejumlah agenda lainnya. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan apresiasi dan terima kasih dari masyarakat kepada Presiden yang telah menggelontorkan berbagai program bantuan dan proyek strategis nasional ke Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah bisa menyambut kedatangan beliau (Jokowi) bersama rombongan yang akan melakukan kunjungan kerja serta beberapa agenda lainnya di Gorontalo. Semoga Gorontalo memberikan kesan yang indah bagi Pak Presiden,” ungkap Gobel dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Selasa (23/4/2024) sebagaimana perbincangan santai keduanya saat Jokowi tiba di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Minggu (21/4/2024).
“Begitu banyak program yang telah diberikan Presiden Jokowi untuk Gorontalo, diantaranya Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu, Program Pertanian, Proyek Bandar Udara dan Pelabuhan Anggrek untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Gorontalo,” sambung Politisi Fraksi Partai NasDem ini yang akan kembali menjadi wakil rakyat dari Dapil Gorontalo untuk periode 2024-2029.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi selepas dari Bandara Djalaludin menuju Kota Gorontalo dan bermalam di sana. Keesokan harinya, Presiden melanjutkan kegiatan meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo.
Turut hadir menyambut kedatangan Presiden Jokowi diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya, Kapolda Gorontalo Irjen Pudji Prasetijanto Hadi, Danlantamal VIII Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Ramot CP Sinaga, dan Kajati Gorontalo Purwanto Joko Irianto.
Jakarta – Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Djaka Dwi Winarko menjelaskan mahasiswa yang tergabung dalam program Magang di Rumah Rakyat (MDRR) diharapkan dapat menjadi duta-duta DPR. Dimana para pemuda dan pemudi ini dapat menyampaikan informasi secara utuh tentang DPR kepada masyarakat luas.
“Mahasiswa MDRR ini merupakan orang-orang pilihan dari sekian ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Selain pengalaman untuk mahasiswa itu sendiri, sejatinya MDRR Ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu DPR secara langsung. Karena dia melihat praktek-praktek kerja anggota DPR dan juga termasuk supporting system di Setjen DPR,” ujar Djaka usai Kuliah Umum MDRR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya berharap peserta MDRR ini yang notabene mempunyai pengalaman secara utuh mengenai DPR, cara kerja, prosedur kerjanya, dinamika yang ada di DPR ini dapat memberikan pengalamannya tersebut. Serta, informasi yang dilihatnya secara langsung tentang DPR secara utuh kepada teman, keluarga dan masyarakat sekitarnya.
Dijelaskan Djaka, dalam Kuliah Umum kali ini, Pustekinfo diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan sharing, serta diskusi seputaran IT di DPR RI. Misalnya terkait peran dan fungsi Pustekinfo diantarahnya memastikan bahwa layanan-layanan, kerja, dan proses-proses di DPR itu bisa terfasilitasi dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan kata lain, tujuan dari kuliah umum hari ini menurut Djaka adalah memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana sebetulnya peran dari Pustekinfo dalam proses kerja di DPR RI.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Legislatif (Pusbangkom) ini juga memaparkan bahwa sejak tahun 2010 dimana layanan IT DPR berdiri itu memiliki ratusan aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja di DPR RI. Namun, lama kelamaan banyaknya aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja tersebut malah “merepotkan” DPR sendiri. Hingga kemudian pihaknya bersama Tim Pustekinfo bekerjasama dengan Universitas Indonesia di bawah pimpinan Profesor Yudo membuat strategi tersendiri yang disebut Rencana Induk Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (RITIK).
“RITIK ini semacam cetak birunya, guidance bagaimana teknologi informasi itu dikembangkan ke depannya. Tadi kita sampaikan bahwa kita sudah ada RITIK mulai tahun 2020 sampai 2025 dan ini juga kita evaluasi setelah itu nanti akan kita rubah lagi atau kita kembangkan lagi menjadi RITIK 2024-2027. karena apa? karena teknologi informasi dan perkembangan sangat cepat, untuk kita bisa mengantisipasi perkembangan seperti apa, dari sisi teknologinya seperti apa, aplikasinya, infrastruktur, termasuk juga Sumber daya manusianya,” paparnya.
Djaka menambahkan, melalui RITIK, pihaknya akan terus mengintegrasikan ratusan aplikasi yang ada di DPR menjadi 15 klaster besar. “Sejauh ini dari 120 an aplikasi yang ad adi DPR telah diintegrasikan menjadi 50 an aplikasi. Ke depan aplikasi sejenis akan terus diintegrasikan lagi sehingga menjadi 15 aplikasi besar yang ada di DPR RI,” pungkasnya.
Komisi VI Dorong Bali Jadi Destinasi Wisata Premium
Gobel Sampaikan Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden
Peserta Magang Di Rumah Rakyat Diharapkan Jadi “Duta” untuk DPR RI
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Indonesia Cari Solusi Solid Hadapi Pelemahan Rupiah
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
