Connect with us

MK Putuskan Penarikan Harus Lewat Pengadilan, Leasing Tak Bisa Lakukan Eksekusi secara Sepihak

Mahkamah Konstitusi

Jakarta – Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kreditur (leasing) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.

“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri,” demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.

Kendati demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi.

“Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi),” lanjut MK.

Adapun mengenai wanpretasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanpretasi terjadi.

Putusan ini dikeluarkan MK atas gugatan yang diajukan oleh pasangan suami istri asal Bekasi, Suri Agung Prabowo dan Apriliani Dewi.

Suri dan Dewi mengajukan gugatan karena menilai kendaraan yang masih dicicilnya diambil-alih secara sepihak oleh perusahaan leasing tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Perusahaan tersebut juga melibatkan debt collector.

 

Chrst

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Pembobolan Data Telkomsel Jadi Pintu Masuk Erick Thohir Perketat Rekrutmen di BUMN

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kasus pembobolan data pribadi pegiat media sosial Denny Siregar baru-baru ini sontak mengejutkan publik. Pasalnya pembobolan data ini terjadi di institusi pemerintahan yakni operator seluler Telkomsel milik BUMN PT Telkom.

Untuk diketahui data pribadi Denny Siregar di Telkomsel tersebut dibobol karyawan outsourcing GraPari Telkomsel di Surabaya berinisial FPH.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Moestopo, Harits Hafiid, menilai kasus ini harus menjadi perhatian lebih semua pihak terutama menteri Erick Thohir untuk melakukan pengawasan lebih ketat di BUMN. Selain itu menjadi pintu masuk untuk pembenahan di BUMN vital atau objek vital negara agar tak mudah disusupi dan disabotase.

“Yang menarik pelaku pembobolan adalah pekerja kontrak yang begitu mudahnya mengakses dan menyebarkan ke pihak-pihak tak bertanggungjawab. Apalagi kasus ini terjadi di BUMN telekomunikasi yang notabene terhitung ketat soal keamanan dan kerahasiaan dalam mengelola data pelanggan,” tutur Hafiid saat dihubungi, Sabtu (11/7).

“Dengan adanya kasus ini jelas bisa menjadi entry point bagi Erick Thohir untuk lebih bertindak tegas terhadap direksi yang ada di PT Telkom ataupun BUMN vital lainnya. Kita harus dukung Erick Thohir untuk melaksanakan tugasnya ini,” lanjutnya.

Menurut Hafiid, jika hal ini tidak ditindaklanjuti akan sangat berbahaya. Pasalnya kasus ini bukan karena ketidaksukaan semata, namun ada kemungkinan penjualan data atau juga cyber espionage yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang pemerintahan.

“Pelaku bisa saja mengatakan pembobolan data Denny Siregar karena tidak suka kepadanya, tapi yang terpenting adalah bagaimana nantinya data-data tersebut digunakan untuk hal-hal negatif,” ucapnya.

”Bukan mustahil kasus yang sama terjadi namun belum terungkap, bisa saja ada pihak-pihak yang melakukan pembobolan data untuk menyerang pemerintah. Misalnya saja digunakan sebagai bagian cyber espionage pihak asing, dengan pemerintah sebagai objek lalu melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara. Jelas ini sangat berbahaya,” imbuh Hafiid.

Hafiid sekali lagi menegaskan sudah sewajarnya Menteri BUMN Erick Thohir untuk memanggil pimpinan PT Telkom untuk ikut bertanggungjawab terhadap kasus pembobolan data tersebut. Ia pun menyarankan agar Erick Thohir sudah saatnya untuk melakukan proses screening yang lebih ketat dalam menunjuk pimpinan direksi maupun komisaris BUMN dengan melibatkan instansi pemerintah terkait seperti Badan Intelijen Negara (BIN).

“Pimpinan PT Telkom dan PT Telkomsel harus segara dipanggil untuk ikut bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam mengawasi kinerja pegawai. Jangan berhenti di level terendah saja, pimpinan pun harus bisa menjawab permasalahan ini. Ini pelajaran pahit yang harus segera diantisipasi. Kita tidak pernah tahu sudah berapa banyak data sensitif yang bocor keluar, Direksi harus memperbaiki SOP di internal. Kalau tenaga Outsourcing saja bisa bobol, tidak tertutup kemungkinan ada kolaborator di jenjang yang lebih tinggi,” tegasnya.

“Satu hal lagi, kita harus beri dukungan untuk Erick Thohir untuk melakukan proses screening yang lebih ketat dalam penempatan posisi direksi maupun komisaris di BUMN dengan melibatkan BIN. Jangan sampai pejabat-pejabat di BUMN malah orang-orang yang berpotensi merongrong dan membahayakan negara. Ini yang harus kita cermati,” ujar Hafiid menambahkan. 

Selain itu, lanjut Hafiid, proses rekrutmen juga harus diperketat bukan hanya di BUMN saja. Namun juga di instansi pemerintah seperti kementerian. Hal ini diperlukan untuk menyaring dan mendapatkan aparatur yang mempunyai dedikasi tinggi dan loyal terhadap negara.

“Proses rekrutmen yang ketat juga harus diterapkan di kementerian maupun lembaga negara lainnya. Jangan sampai negara kecolongan dengan merekrut orang-orang yang malah menjelek-jelekan pemerintah atau ingin mengganggu ketertiban berbangsa dan bernegara dari dalam. Kita patut waspadai itu juga,” pungkas Hafiid.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kasus Positif COVID-19 Bertambah 1.671, Meninggal 66 dan Sembuh 1.190 Orang

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Sabtu (11/7) totalnya menjadi 74.018 setelah ada penambahan sebanyak 1.671 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 34.719 setelah ada penambahan sebanyak 1.190 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 3.535 dengan penambahan 66.

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 23.310 pada hari sebelumnya, Jumat (10/7) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 1.038.988. Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 161 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 115 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 299 lab.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 12.625 dan jumlah yang akumulatifnya adalah 610.093. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.671 dan negatif 10.954 sehingga secara akumulasi menjadi positif 74.018 dan negatif 536.075.

“Kasus konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 1.671 orang, sehingga totalnya adalah menjadi 74.018 orang,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (11/7).

Menurut Yuri, angka ini tidak tersebar merata di seluruh Indonesia, melainkan ada beberapa wilayah yang memiliki kasus penambahan dengan jumlah tinggi, namun ada beberapa yang tidak sama sekali melaporkan adanya penambahan kasus positif.

“Jawa Timur melaporkan 409 kasus baru, namun melaporkan sembuh sebanyak 318 orang. Kemudian DKI Jakarta melaporkan kasus baru 378 orang dan 215 sembuh. Sulawesi Selatan 180 kasus baru dan 176 sembuh,” kata Yuri.

“Jawa Tengah 100 kasus baru dan 50 sembuh, Sumatera Utara 87 kasus baru dan 16 sembuh, Kalimantan Selatan 79 kasus baru dan 75 sembuh, Jawa Barat 73 kasus baru dan 28 sembuh,” imbuh Yuri.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari Jawa Timur 16.140, DKI Jakarta 14.113, Sulawesi Selatan 6.800, Jawa Tengah 5.403 dan Jawa Barat 5.027.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 9.040 disusul Jawa Timur sebanyak 6.134, Sulawesi Selatan 2.652, Jawa Tengah 1.905, Jawa Barat 1.867 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 34.719 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Gugus Tugas Nasional merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 99 kasus, Bali 2.147 kasus, Banten 1.581 kasus, Bangka Belitung 172 kasus, Bengkulu 162 kasus, Yogyakarta 370 kasus.

Selanjutnya di Jambi 122 kasus, Kalimantan Barat 347 kasus, Kalimantan Timur 673 kasus, Kalimantan Tengah 1.157 kasus, Kalimantan Selatan 4.069 kasus, dan Kalimantan Utara 214 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 327 kasus, Nusa Tenggara Barat 1.520 kasus, Sumatera Selatan 2.604 kasus, Sumatera Barat 794 kasus, Sulawesi Utara 1.637 kasus, Sumatera Utara 2.284 kasus, dan Sulawesi Tenggara 509 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 193 kasus, Lampung 205 kasus, Riau 239 kasus, Maluku Utara 1.122 kasus, Maluku 864 kasus, Papua Barat 282 kasus, Papua 2.204 kasus, Sulawesi Barat 138 kasus, Nusa Tenggara Timur 121 kasus dan Gorontalo 345 kasus serta dalam proses verifikasi ada 34.

Total untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 34.887 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.752 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Tanah Air.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Upaya Liberalisasi BUMN Melalui Pelemahan Pengawasan Pemerintah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah. Polemik ini awalnya dinyatakan oleh anggota Ombudsman Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.

“Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN,” ungkap Wignyo dalam siaran persnya Jumat (10/7).

“Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya menambahkan.

Bahkan Wignyo menegaskan isu penempatan wakil pemerintah sebagai komisaris dipakai untuk upaya liberalisasi BUMN. Arahnya lanjut dia, yakni dengan menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

“Saya rasa dibalik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” paparnya.

Wignyo menilai kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat. Apalagi penempatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham.

“Penunjukkan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris,” papar Wignyo.

Wignyo menilai bahwa penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN dinilai tidaklah menyalahi aturan selama memiliki kompetensi. Selain itu pejabat pemerintah juga mempunyai sistem kerja komando yang patuh dan loyal terhadap atasannya, termasuk negara.

“Komisaris dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat buat rakyat banyak. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando, dimana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara,” jelasnya.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Yasef Firmansyah menilai penempatan wakil pemerintah dalam posisi komisaris untuk menjamin keberpihakan BUMN pada kepentingan pemenuhan barang publik yang tepat, tersedia dan terjangkau.

“Justru penempatan ini bisa di pakai untuk meng-harmoniskan program pemerintah dengan peran BUMN dalam tugas tugas tertentu, misalnya penyediaan listrik subsidi, pupuk subsidi, BBM subsidi dan lain lain,” kata Yasef saat dihubungi, Jumat (10/7).

Yasef menyampaikan wakil pemerintah yang ditempatkan di BUMN juga harus sesuai dengan tugasnya di instansi pemerintah, baik terkait aspek keuangan maupun aspek teknis. Sehingga pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN dapat terawasi kepentingannya dengan baik dan benar melalui wakilnya yang ditempatkan sebagai komisaris.

Yasef pun merasa heran atas sikap Ombudsman yang mempermasalahkan penempatan pejabat pemerintah di tubuh BUMN. Ia menilai seharusnya Ombudsman lebih fokus bagaimana menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik.

“Ombudsman ini sejatinya didirikan untuk menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik. Kekhawatiran Ombudsman mengenai wakil pemerintah yang menjabat sebagai komisaris bakal mengganggu fungsi ASN di birokrasi negara tak beralasan,” paparnya.

Sepertinya dia lupa bahwa tugas pokok pemerintah adalah menjamin pelayanan publik itu diterima di masyarakat. Salah satunya mengawal instrumen negara termasuk BUMN untuk menyediakan barang publik,” pungkas Yasef menambahkan.

 

(zico)

Baca Selengkapnya