Connect with us

Minta Perlindungan Saksi, TKN Sebut Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Kembali Bangun Narasi Negatif

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni (ist)

Jakarta – Tim Hukum Prabowo-Sandiaga dinilai kembali membangun narasi tengah mengalami ancaman dalam sidang sengketa Pilpres 2019. Tim 02 ini pun meminta perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen (LPSK).

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Raja Juli Antoni yang mengatakan, tim hukum Prabowo-Sandiaga membuat kesan bahwa saksi-saksi mereka punya informasi penting dan terancam keselamatannya.

“Mereka sedang membangun narasi bahwa mereka punya banyak saksi yang wow dan terancam keselamatan mereka,” ujar Raja dilansir Kompas, Minggu (16/6/2019).

Menurut dia, narasi tersebut omong kosong. Khususnya dalam hal keselamatan para saksi. Raja mengatakan, pada era sekarang, sudah tidak ada lagi penculikan atau intimidasi terhadap pihak tertentu yang menjadi saksi dalam suatu perkara.

Dia berpendapat, pihak 02 sudah sering membangun narasi-narasi negatif sejak awal pemilu. Ia mengingatkan ketika ketua tim hukum 02, Bambang Widjojanto yang merasa dihalangi saat menuju Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan gugatan mereka.

Padahal, kata Raja, sulitnya akses menuju MK pada saat itu untuk mengantisipasi aksi massa yang ricuh.

“Jadi sejak awal mendaftar di MK, tim hukum 02 banyak melakukan bluffing, membangun narasi politik ketimbang argumen hukum,” kata Raja yang juga menjadi pendamping pengacara 01 ini.

Meski demikian, Raja menghormati langkah mereka yang mencari perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen (LPSK).

Dia bahkan mendorong LPSK untuk mengikuti permintaan tim hukum 02 itu. Tujuannya agar LPSK tidak dituding berpihak oleh tim hukum 02.

“Karena persepsi ini yang secara konsiten dari dulu dijual oleh BPN, Prabowo kalah karena dicurangi. Padahal memang kalah saja,” kata dia.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Indonesia Diharapkan Juara Umum SEA Games Filipina

Oleh

Fakta News
Indonesia Diharapkan Juara Umum SEA Games Filipina
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto: DPR RI

Jakarta – Setelah sekian lama Indonesia tak menjadi juara umum di ajang Southeast Asian (SEA) Games, kini harapan kembali muncul. Kontingen Indonesia harus kembali merajai SEA Games yang kali ini akan diselenggarakan di Filipina 30 November-10 Desember mendatang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengemukakan harapan tersebut saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Sekretaris Menpora, Koni Pusat, dan KOI. Komisi X DPR RI memang sedang memfokuskan diri pada olahraga prestasi dengan para mitra kerja terkait, karena prestasinya cenderung menurun. Ini adalah momentum untuk menjadikan Indonesia kampiun di ASEAN.

“Hari ini kita fokus pada capaian olahraga prestasi. Indonesia sudah 21 kali ikut serta dalam SEA Games dengan capaian prestasi membanggakan. Sepuluh kali menjadi juara umum. Namun, sejak SEA Games 1993 di Singapura, Indonesia tidak pernah lagi menjadi juara umum kecuali ketika menjadi tuan rumah,” ungkap Hetifah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Bahkan, lanjut legislator asal Kalimantan Timur ini, pada dua perhelatan SEA Games terakhir, Indonesia mencapai prestasi terburuk sepanjang sejarah. Ketika itu hanya menempati urutan ke-5 dari 11 peserta. Banyak kalangan meragukan Indomesia mampu mengembalikan kejayaan dan dominasinya di pesta olahraga bangsa-bangsa ASEAN tersebut.

“Banyak yang meragukan Indonesia mampu mencapai prestasi terbaiknya lagi. Tapi, mudah-mudahan Indonesia yang akan mengikuti 49 cabang olahraga dari 56 cabang olahraga yang dipertandingkan dan akan mengirim kurang lebih 837 atlet, bisa berprestasi kembali,” harap politisi Partai Golkar itu. (mh/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi V Komitmen Dorong Pembangunan Infrastruktur Kalbar

Oleh

Fakta News
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abbdullah Alkadrie. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abbdullah Alkadrie memberikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atas capaian realisasi program dan anggaran TA 2015-2019 yang melebihi target Rencana Strategis pada beberapa program di bidang sumber daya air dan konektivitas jalan dan jembatan. Termasuk sejumlah program prioritas pembangunan infrastruktur TA 2020-2024 di Kalimantan Barat.

“Kita membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur Kalbar agar konektivitas antarwilayah dan mobilisasi masyarakat dapat terlayani dengan baik. Saya akan mengawal program-program yang memberikan output nyata dan outcome yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalbar,” tegas Syarif usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Tidak hanya itu, legislator dapil  Kalimantan Barat I ini juga menegaskan bahwa apa yang diperjuangkannya pada periode 2019-2024 untuk pembangunan infrastruktur di Kalbar merupakan komitmen lanjutannya dari periode keanggotaan DPR RI sebelumnya, saat dirinya menjabat Anggota Dewan Periode 2014-2019 lalu.

Dalam Raker tersebut, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono menyampaikan program pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Mar’uf Amin, baik di bidang sumber daya air, konektivitas jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman di tahun-tahun yang akan datang. Antara lain pembangunan jembatan Kapuas III, dan duplikasi jembatan Kapuas I.

Kemudian pembangunan tol Pontianak ke Sambas dan penyelesaian pembangunan jalan Sejingan-Temajo sepanjang 40 km. Nantinya, pembangunan jembatan tersebut akan menghubungkan kawasan pariwisata nasional, pelebaran jalan nasional di wilayah Kalbar yang sesuai dengan standar jalan nasional, dan pembangunan jalan strategis nasional dalam rangka mendorong konektivitas ke daerah-daerah pusat produksi pertanian dan perekonomian masyarakat Kalbar. (alw/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Perlu Sinergi Antara MKD dan Aparat Penegak Hukum

Oleh

Fakta News
Perlu Sinergi Antara MKD dan Aparat Penegak Hukum
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsy. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsy menilai perlu sinergitas antara MKD dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan untuk menjaga etika dan marwah DPR RI. Hal tersebut diungkapkannya dalam kunjungan kerja sosialisasi MKD ke Polisi Daerah (Polda) dan Jawa Timur.

“Ini merupakan kunjungan kami, MKD pertama kali setelah dilantik dalam periode sekarang. Tujuan kami selain untuk memperkenalkan Pimpinan dan Anggota MKD yang baru, juga untuk mensosialisasikan program-program serta tugas pokok dan fungsi MKD dalam menjaga etika dan marwah DPR RI,” ujar Habib, begitu ia biasa disapa di Markas Polisi Daerah (Mapolda) Jawa Timur, Senin (11/11/2019).

Dalam menjaga etika dan marwah DPR RI, lanjut Habib, MKD perlu menciptakan sinergi dengan aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan. Sosialisasi tentang tata beracara MKD dalam menegakkan etika dan marwah DPR RI tersebut menjadi satu ikhtiar MKD. Terlebih lagi ada sekitar 98 Anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur. Hal ini tentu harus juga mendapat perhatian dari aparat penegak hukum.

“Kami sudah menjelaskan aturan main dan tata beracara MKD. Karena yang harus diketahui disini adalah pelanggaran etika belum tentu pelanggaran pidana, tapi pelanggaran pidana sudah pasti pelanggaran etika DPR RI. Di sini kami harapkan jika polisi atau kejaksaan menemukan sebuah kasus yang terkait dengan etika Anggota DPR RI, agar menghubungi atau melaporkan kepada kami (MKD-red) terlebih dahulu,” jelas Politisi dari Fraksi PKS ini.

Diakuinya, untuk menegakkan etika dan marwah DPR RI termasuk memeriksa Anggota DPR RI yang notabene merupakan rekan sesama Anggota Dewan, memang bukan sesuatu yang mudah. Namun ia menilai bahwa apa yang dilakukan MKD semata merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga, ia meyakini MKD di bawah kepemimpinannya saat ini akan bertindak obyektif dan jauh dari unsur politis di dalamnya. (ayu/es)

Baca Selengkapnya