Minimalisir Penyebaran Corona, Bupati Trenggalek Imbau Warganya di Perantauan untuk Tidak Mudik
Trenggalek – Bupati Trenggalek meminta warganya yang berada di perantauan tidak mudik selama pandemi Corona. Imbauan itu dikeluarkan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.
“Kami di Trenggalek susah berupaya dengan berbagai cara agar Jumlah kasus Corona di Trenggalek bisa ditekan semaksimal mungkin. Makanya kami harap para perantau untuk menunda mudik dulu,” kata Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, Rabu (15/4/2020).
Menurutnya, silaturahmi dengan keluarga di rumah saat Idul Fitri bisa diganti dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berupa telepon, panggilan video hingga berbagai aplikasi pengirim pesan.
Bupati menjelaskan, kepulangan para pemudik dinilai akan menambah risiko penyebaran virus Corona. Sebab tidak semua orang yang terpapar belum tentu menimbulkan gejala dan sulit dideteksi tanpa melalui uji laboratorium.
“Kami menyayangi kalian semua, tapi kami mohon untuk saat ini jangan mudik dulu. Karena semakin anda memaksa untuk mudik dan masuk ke Trenggalek, maka anda semakin tidak memberikan ruang bagi beristirahatnya virus untuk menyebar,” imbuhnya.
Pihaknya khawatir jika terjadi lonjakan pemudik, jumlah orang yang terpapar Corona akan semakin bertambah. Hal ini dinilai cukup beralasan, sebab orang yang terpapar Corona namun tidak bergejala bisa menjadi carrier atau menularkan kepada orang lain.
Jika kasus COVID-19 semakin banyak, maka tugas tim dokter, perawat, relawan, TNI dan Polri hingga jajaran pemerintah desa akan semakin berat.
“Mari kita saling berempati dan tolong menolong dalam hal ini. Bila anda tidak bisa membantu dana dan tenaga untuk masyarakat terdampak, cukup bantulah Indonesia ini dengan mengurangi kunjungan anda dari satu kota ke kota lain. Termasuk tidak melakukan mudik,” kata Arifin.
Bupati berharap, langkahnya mendapat sambutan yang baik dari masyarakat lokal maupun warga yang di perantauan. Di tingkat desa, pemerintah bersama masyarakat melakukan pemantauan terhadap seluruh warganya yang berada di perantauan.
Para perantau yang nekat mudik di Trenggalek diminta untuk melakukan karantina mandiri di rumah minimal selama 14 hari. Langkah itu sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran virus Corona.
Bupati Arifin juga meminta warga untuk saling bergotong-royong dalam penanggulangan virus Corona. Sehingga situasi kembali normal seperti sedia kala.
“Semangat kita jangan sampai kendur dalam kewaspadaan ini. Karena tidak ada yang tahu bagaimana penyebaran virus tersebut tersebut karena tidak terlihat secara kasat mata,” imbuhnya.
Pemkab menyiapkan sejumlah rumah singgah dan ruang observasi guna mengantisipasi sejumlah perantau yang nekat mudik menjelang Idul Fitri.
Bupati Arifin mengatakan, rumah singgah dan ruang observasi tersebut disiapkan di 14 lokasi yang tersebar di 14 kecamatan. Salah satunya SMP Negeri 1 Pogalan. Sekolah yang saat ini masih dikosongkan tersebut bakal dimanfaatkan untuk menampung para pemudik yang tidak bisa menjalankan isolasi mandiri di rumah.
“Kami menyiagakan rumah singgah sekaligus ruang observasi pelayanan COVID-19 ini, ditujukan bagi mereka yang masih memaksa mudik dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Maka kita observasi dahulu di tempat yang telah disediakan,” paparnya
Di tempat observasi itu siapkan lima ruang dan masing-masing ruang bisa menampung lima hingga enam tempat tidur. Sehingga bila difungsikan secara maksimal bisa menampung hingga 100 orang.
Menurutnya, karantina mandiri selama 14 hari terhadap para pemudik dinilai penting sebagai bentuk antisipasi guna meminimalisir penyebaran virus Corona. Sebab selama perjalanan dari kota perantauan hingga Trenggalek, warga sangat rentan tertular virus.
Terlebih, orang terpapar Corona namun memiliki imunitas baik, belum tentu disertai dengan gejala atau yang biasa disebut Orang Tanpa Gejala (OTG). Meski demikian, OTG bisa menjadi carrier dan bisa menularkan virus kepada orang lain.
“Makanya dari pada jauh-jauh dari perantauan kemudian tidak bisa bertemu langsung dengan keluarga karena harus karantina 14 hari, lebih baik menunda dulu mudiknya,” sambungnya.
Arifin melanjutkan, setiap rumah singgah dan tempat observasi tersebut akan dilengkapi dengan dapur umum. Yakni untuk menyuplai kebutuhan makan para pemudik.
(mjf)
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
