Miliki Potensi Besar, Komisi VII Dukung Eksplorasi dan Slimehole Panas Bumi di Sukabumi
Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mendorong eksplorasi dan pengeboran slimhole di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi mengingat besarnya potensi panas bumi di daerah tersebut. Hal ini dikatakannya, meski menurut data yang diterimanya dua titik pengeboran yang telah dilakukan di Sukabumi belum maksimal.
“Di sini ada proyek panas bumi, di mana itu merupakan bagian dari kebijakan, bagaimana negara dalam hal ini Kementerian ESDM mengambil tanggung jawab mengurangi resiko eksplorasi, maka di Cisolok ini telah dilakukan eksplorasi dengan juga mengebor di dua titik yang pertama ngebor 220 meter yang kedua bisa mengukur sampai tingkat kedalaman 800 meter memang belum belum sampai titik ideal karena titik idealnya di angka di atas 1.500 meter dan bisa jadi 2.000 meter. Tetapi yang jelas ada potensi di kawasan tersebut meskipun belum dapat gambaran approvement,” jelas Sugeng usai memimpin Kunjungan Spesifik Komisi VII di Jawa Barat, Jumat, (26/5/2023).
Menurut Politisi Fraksi Partai NasDem ini, potensi panas bumi di Sukabumi, dan Indonesia umumnya sangat besar dan hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan dengan optimal. Diketahui, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang diperkirakan sekitar 24 GW, namun baru bisa dimanfaatkan sekitar 2.130 MW yang berasal dari 16 PLTP pada 14 WKP atau pemanfaatannya baru sekitar 8,9% dari total sumber daya (potensi) yang dimiliki. Untuk tahun 2020, pemerintah menargetkan kapasitas terpasang untuk panas bumi sebesar 2.270,7 MW.
“Ingat ya, panas bumi kita dorong untuk eksplorasi dan eksploitasi nantinya, karena panas bumi potensinya luar biasa besar. Jadi kita bahkan secara angka, kita nomor dua dunia setelah Amerika tapi pemanfaatannya hari ini memang belum optimal, maka Komisi VII mendorong agar resiko-resiko itu diambil alih oleh negara sebagian, melalui ada APBN-nya. Lantas bagaimana mempertanggungjawabkannya? Nanti kalau sudah approvement angka-angka itu, dan itu dilelang dan dilakukan oleh operator-operator panas bumi, maka itu diganti itu apa yang disebut past cost atau juga sunk cost yang dikeluarkan,” jelasnya.
Namun demikian, dengan tegas Sugeng mengungkapkan eksplorasi ini harus tetap tetap dengan pendekatan ESG (Environmental, Social and Governance). Apalagi mengingat di sekitar daerah project panas bumi ini terdapat wilayah geopark, dan konservasi flora dan fauna.
“Jadi masalah lingkungan yang kita bahas, dari sisi konservasi, tumbuhan kalau ditebang satu harus ditanam seratus dan seterusnya, sehingga keberadaan pembangkit listrik panas bumi itu secara ekonomi itu bagus tetapi secara ekologi juga harus menjadi perhatian utama. Ini lah perlunya juga kita bertemu, kebetulan tadi juga dari Kementerian KLH, ada dinas lingkungan hidup, termasuk dari pemerintah kabupaten sukabumi, yang juga tadi menyatakan daerah di sukabumi ini adalah daerah konservasi flora dan fauna yang harus kita dukung juga karena ini merupakan wilayah Geopark, daerah Pelabuhan ratu sekitarnya itu termasuk yang tadi menjadi wilayah kerja dalam proyek panas bumi tadi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sugeng mengungkapkan keperluan terhadap energi terbarukan ini sangat penting guna mencegah terjadi perubahan iklim. Upaya ini juga dilakukan demi mengurangi energi fosil yang mendominasi dalam mensupport energi kelistrikan dunia dan menurunkan emisi karbon.
“Cepat atau lambat akan kita kurangi (penggunaan energi fosil) sehingga sampai titik optimal 2060 net zero emission. Panas bumi merupakan energi yang besar sekali potensinya di Indonesia termasuk juga tenaga angin, karena disini anginnya itu sampai wilayah garut itu sangat besar, sehingga sangat-sangat mungkin bisa juga dimanfaatkan,” tutupnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
