Connect with us

Meski Pandemi Undian PBB P-2 Solo Tetap Digelar, Walikota Gibran Apresiasi Wajib Pajak

Solo – Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih awal adalah hal yang menguntungkan bagi wajib pajak dan pemerintah. Terbukti 20 wajib pajak di Kota Surakarta yang telah menunaikan kewajibannya dengan membayar PBB lebih awal diganjar berbagai macam hadiah undian mulai dari sepeda motor hingga peralatan elektronik.

Acara pembagian hadiah ini, Kamis (15/4/2021) di lantai 1 Kantor DPPKAD Surakarta, dalam rangka Undian Hadiah PBB-P2 untuk pembayar pajak sampai 31 Maret 2021. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa, Sekda Ahyani beserta jajaran, pimpinan perbankan di Kota Surakarta serta para camat.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dalam acara tersebut juga mengajak seluruh warga masyarakat Kota Surakarta agar taat membayar pajak untuk kepentingan generasi mendatang khususnya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di masa Pandemi Covid 19.

“Pajak sebagai pendapatan asli daerah ini kita manfaatkan untuk dikembalikan kepada masyarakat berwujud pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang arah tujuannya untuk kemajuan Kota Surakarta,” kata Gibran dalam keterangan tertulisnya.

“Kita masih ada pandemi, acara ini menunjukkan masyarakat Solo memang taat pajak. Kita sudah lampaui target dan kita kembalikan hasil, pajak untuk membangun Solo. Kita terimakasih warga Solo sudah taat pajak,” jelas Gibran.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta Yosca Herman Soedrajat mengatakan, kecenderungan warga yang selama ini lebih memilih untuk membayar PBB di batas akhir waktu pembayaran membuat pemerintah memikirkan cara agar masyarakat mau membayar PBB tepat waktu, walaupun sebenarnya sah saja bagi masyarakat yang membayarkan PBB nya pada saat mendekati jatuh tempo.

“Ini merupakan bentuk reward Pemkot kepada wajib pajak karena kalau dulu reward itu dilaksanakan akhir tahun, kita berikan untuk tahap pertama ini berupa 5 sepeda motor dan 5 kulkas, 5 TV 43 inch dan 5 sepeda gunung ini untuk menarik perhatian masyarakat agar masyarakat mau membayar pajak tepat waktu, walaupun sah saja masyarakat membayar di akhir periode tetapi kami tetap mendorong agar masyarakat dapat membayar PBB tepat waktu,” terang Yosca.

Jumlah total pajak Rp 64 milyar untuk Triwulan 1. Target hampir Rp 73 milyar. Pencapaian pada 120 % secara target di Tri wulan. Akhir tahun target Rp. 300 milyar.

Dirinya melanjutkan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dengan membawa lewat mobile banking via bank masing masing wajib pajak.

Waktu penyerahan SPPT PBB telah dimajukan dan akan membuat tanggal jatuh tempo pembayaran PBB juga akan maju, hal inilah yang perlu diperhatiakan masyarakat.

“Sesuai dengan arahan Wali Kota, SPPT PBB diserahkan bulan Januari dan jatuh tempo pembayarannya pada 30 Juni,” terang Yosca.

Ia menilai belakangan ini kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin bertambah, walaupun tahun ini masih dalam masa Pandemi Covid 19 namun wajib pajak yang melakukan pembayaran tahun ini tetap patuh dan antusias walaupun hal tersebut tak bisa lepas dari komitmen pemerintah untuk terus-menerus mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kepada wajib pajak sehingga mereka pun mengerti.

Sebanyak 5 buah sepeda motor merupakan hadiah utama dalam pengundian tersebut. Pemkot Surakarta juga menyediakan hadiah hiburan berupa 5 buah sepeda gunung, 5 kulkas dan 5 TV 43 inch.

Walikota Surakarta mengundi hadiah PBB P 2 tri wulan pertama untuk 5 kecamatan. Walikota menekan tombol pengundian.

Walikota Gibran mengundi untuk hadiah sepeda motor. Hasil pengundian yakni untuk menerima motor antara lain dari Jebres Sri Purwanti; Laweyan, Slamet mulyo; Hartono, Laweyan; Pasar Kliwon, Tan Ping Yong dan Serengan Bambang Triyono.

Wakil Walikota mengundi 5 lemari es. Wardana Banjarsari, Musidah jebres, Umi Kurnia Pasar Kliwon, Lani Dwi Putri Serengan.

Sementara, Sekda dan para pimpinan bank mengundi hadiah TV dan sepeda gunung.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya