Merawat Adat Leluhur, Presiden Mendukung Pelestarian Kerajaan dan Kesultanan Nusantara
Bogor – Sejumlah raja dan sultan se-Nusantara hadir di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada hari ini. Kedatangan mereka atas undangan langsung Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, dalam satu kesempatan, Kepala Negara memang menyatakan akan mengundang para raja dan sultan untuk datang ke Istana.
Kepada para raja dan sultan tersebut, Presiden menyatakan ingin berdiskusi terkait dengan masalah-masalah di lapangan, utamanya yang ada di keraton-keraton. Ia juga ingin mendapatkan masukan langsung dari para raja dan sultan itu.
“Saya ingin mendengar masalah-masalah yang ada dari yang saya hormati, yang mulia para raja dan sultan dan dari pangeran serta permaisuri yang pagi hari ini hadir,” ujarnya saat mengawali audiensi di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, 4 Januari 2018.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab ini dihadiri oleh 88 raja dan sultan dari seluruh Indonesia dengan rincian 20 dari Sumatra, 17 dari Jawa, 3 dari Bali, 4 dari NTB, 5 dari NTT, 10 dari Kalimantan, 18 dari Sulawesi, 9 dari Maluku dan 2 dari Papua.
Salah satu perwakilan raja dan sultan se-Nusantara yang hadir di Istana Kepresidenan Bogor (Biro Pers Setpres)
Salah seorang perwakilan dari para undangan dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya bagi Presiden Joko Widodo yang bersedia bertemu dengan para raja dan sultan se-Nusantara. Bahkan, dengan adanya pertemuan yang belakangan rutin dilaksanakan ini, Presiden disebut sangat mencintai rakyat dan juga segala macam adatnya.
“Atas nama seluruh raja dan sultan, kami sampaikan apresiasi yang sangat tinggi. Kami merasa sangat tersanjung, sejak bulan September sampai Januari ini sudah hampir empat kali kami bertemu Bapak. Di Cirebon, Medan, dan dua kali di sini. Bagi kami, Bapak bukan hanya menghormati, tapi betul-betul mencintai adat, mencintai kami,” ujar Sultan Kepaksian Skala Brak, Edward Syah Pernong.
Usai mendengar segala masukan, Presiden Joko Widodo berjanji untuk menampung masukan tersebut dan nantinya akan berupaya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ia pun meminta kepada para raja dan sultan untuk memberikan laporan yang lebih detail sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
“Saya telah mencatat banyak sekali dan mungkin juga dalam bentuk tulisan sudah saya terima, nantinya secara khusus saya akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang secepatnya bisa diimplementasikan,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa pihaknya berencana untuk menyediakan alokasi anggaran khusus untuk revitalisasi keraton-keraton yang mengalami kerusakan.
“Saya juga minta mengenai keraton-keraton yang perlu diperbaiki secara total. Mungkin dikerjakan setiap tahun entah 3 sampai 5, nanti saya hitung dulu anggarannya,” tuturnya.
(Biro Pers Setpres)
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menjanjikan akan secepatnya mengumpulkan jajaran terkait dan membicarakan segala masukan yang didapat.
“Saya belum bisa menjawab, tapi akan ketemu nanti setelah saya rapat terbatas dengan seluruh kementerian yang ada. Termasuk di dalamnya mengenai sertifikasi tanah-tanah keraton yang memang belum dikerjakan. Akan saya perintahkan untuk segera dikerjakan,” tuturnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut mendampingi Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
