Merajut Kebhinekaan Lewat Peringatan Hari Nusantara 2017
Jakarta – Pemerintah telah menetapkan Hari Nusantara jatuh pada tanggal 13 Desember. Putusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomer 126 Tahun 2001tentang Hari Raya Nasional atau dikenal dengan Hari Nusantara.
Momentum ini digunakan untuk memperingati keberhasilan diplomasi Indonesia agar prinsip negara kepulauan diakui secara internasional melalui instrumen Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982.
Pengakuan ini sebelumnya didahului oleh diumumkannya “Deklarasi Djoeanda” pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut merupakan sebuah keputusan untuk menyatukan Indonesia sebagai negara kepulauan, berbeda dengan apa yang termaktub dalam “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” yang menetapkan batas teritorial Indonesia secara terpisah-pisah.
Peringatan Hari Nusantara tahun ini akan dilaksanakan di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir untuk membuka acara tersebut. Selan itu, beberapa menteri dari kabinet Kerja, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga dijadwalkan akan menghadiri acara peringatan Hari Nusantara tersebut.
Berbagai atraksi dan kegiatan telah disiapkan untuk menyemarakkan hari bersejarah itu. Antara lain adalah atraksi terjun bebas oleh TNI Angkatan Laut, demo Search and Rescue (SAR) Laut, sail pas kapal-kapal nelayan Indonesia serta pelepasan ekspor produk tekstil dan meubel/rotan Kota Cirebon.
Tak hanya kegiatan seremonial saja, peringatan Hari Nusantara tahun ini akan dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti donor darah yang dilakukan oleh Danlanal Cirebon, Dirpolairud Polda Jabar, Kadiskes Armabar serta jajarannya.
Beberapa tenda Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) Marinir juga didirikan untuk kegiatan bakti sosial kesehatan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua dewan pengarah Hari Nusantara 2017 mengingatkan, perlunya masyarakat Indonesia mengingat kembali posisi strategis Indonesia.
“Saya sebut ini sebagai posisi silang diantara dua samudera dan diantara dua benua besar. Jadi Indonesia ini berada pada posisi yang strategis,” kata Luhut melalui siaran pers yang diterima Fakta.news, Selasa (12-12).
Luhut mengatakan, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak sadar betapa strategisnya posisi Indonesia dalam dunia internasional. Menurutnya, dengan posisi diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diantara Benua Asia dan Australia, bangsa Indonesia perlu mengedepankan persatuan diantara perbedaan yang ada.
“Bangsa Indonesia harus kompak, harus mengurangi sebanyak mungkin perbedaan-perbedaan. Ya perbedaan itu adalah rahmat sekaligus juga bisa menjadi malapeteka kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik,” ungkap Luhut.
Sesuai dengan tema Hari Nusantara tahun ini, yakni ”Gotong Royong dalam Kebhinekaan di Nusantara Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”.
Menko Luhut berharap masyarakat Indonesia lebih mengedepankan kerja bersama dan mulai fokus pada pembangunan kelautan.
“Selama ini kita memunggungi laut sekarang sudah waktunya kita melihat laut sebagai poros dunia,” tukasnya.
Lebih jauh, sebagai negara besar yang berada pada posisi silang strategis, Luhut mengatakan, perlunya Indonesia mengontrol lalu lintas udara dan lalu lintas kapal. Namun hal itu perlu diimbangi dengan penguasaan teknologi dan peningkatan kemampuan SDM yang ada.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
