Menyoal Anggaran Event Annual Meetings International Monetary Fund (IMF)-World Bank Group 2018
Jakarta – Kendati event berskala internasional, namun bila biayanya mencapai Rp810 miliar, rasanya hanya menghambur-hamburkan biaya saja. Tapi, memang sebesar itulah biaya penyelenggaraan perhelatan akbar Annual Meetings International Monetary Fund (IMF)-World Bank Group 2018 mendatang di Bali.
Biaya penyelenggaraannya cukup fantastis Rp 810 miliar. Meski mendukung, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan, pengelolaan dananya harus transparan dan dewan akan terus mengawalnya.
“Asumsinya memang harus dibuat seperti itu (dianggarkan lebih dari biaya yang akan dikeluarkan). Tinggal DPR yang mengawasi prosesnya. Kalau ternyata ada selisih yang dianggarkan, betul tidak dikembalikan ke kas negara,” kata anggota Komisi XI DPR Tutik Kusuma Wardhani, Jumat (15/9/2017).
Dalam rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, persoalan besarnya alokasi APBN untuk penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank Grup 2018 di Bali sempat dipertanyakan. Pasalnya, untuk invent sekelas pertemuan internasional sekalipun anggaran negara yang menelan biaya Rp 1 triliun itu dianggap terlalu besar.
Tutik mengaku, dapat memahami sejumlah pihak yang merasa keberatan, karena mungkin hanya melihat dari sisi pengeluaran negara yang dianggap nantinya menjadi beban negara. Tetapi, dia menilai apabila dilihat lebih jauh keuntungan yang akan diperoleh akan menjadi sebanding dari biaya yang dikeluarkan.
Ada banyak keuntungan yang akan diperoleh Indonesia secara umum dan khususnya masyarakat Bali. Sebab, apabila pertemuan ini dinilai sukses maka kepercayaan internasional terhadap perekonomian Indonesia semakin tumbuh. “Kalau sudah menjadi kepercayaan dunia luar, saya kira baik untuk hubungan multilateral karena itu adalah untuk kepentingan ekonomi,” katanya.
Oleh karena itu, menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Bali ini, semua pihak harus mengeyampingkan kepentingan politik pragmatisnya menyikapi program-program bagus pemerintah. Semua pihak harus mendukung program pemerintah apabila terbukti baik. “Makanya program yang bagus ini kita dukung. Jangan lagi buat kegaduhan. Kalau pemerintah membuat action yang bagus ya harus kita dukung,” katanya.
Tutik mengakui, dana untuk perhelatan ini memang besar karena acaranya juga besar melibatkan 15.000 delegasi dari 189 negara anggota IMF dan World Bank. Bahkan, dana sebesar itu tidak semuanya ditanggung pemerintah. Sebab untuk menghadirkan para delegasi diketahui tidak ditanggung pemerintah Indonesia.
Namun, Indonesia menyiapkan semua fasilitas yang disediakan, bahkan konon menurut Tutik, hotel-hotel di Bali yang disewa sebagian ruangannya akan diubah menjadi kantor para delegasi. Untuk biaya dekorasi mengubah ruang hotel menjadi kantor dan ruang rapat, diakui Tutik, akan menelan biaya besar.
Hal itu dibenarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat dinikmati langsung untuk masyarakat Indonesia. Misalnya, melalui event organizer dan hotel untuk penginapan dilakukan oleh Indonesia.
“Hotel jadi office, itu furnitur dan lain-lain untuk procurement dalam negeri. Jadi yang menikmati adalah masyarakat sendiri. Seperti komputer yang akan digunakan, nantinya akan dihibahkan ke sekolah-sekolah,” terangnya.
Acara tersebut, lanjut Sri Mulyani, justru bisa membuat industri perhotelan di Bali semakin berkembang. Pasalnya, bulan Oktober merupakan low season atau rendahnya permintaan kamar untuk hotel, namun dengan adanya acara tersebut, maka perhotelan tak akan sepi.
“Oktober itu low season, bahkan hotel-hotel mau tawarkan ruangan dengan harga diskon. Dengan annual meeting ini malah banyak, saya katakan, jangan dikasih diskon, malah kalau bisa dinaikan sedikit karena yang datang itu delegasi,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, anggaran Rp 810 miliar tersebut merupakan hasil cost sharing atau patungan dengan Bank Indonesia (BI). BI bakal menyumbang sebesar Rp 280-300 miliar.
“Kami akan cost sharing dengan BI. Event ini kami estimated termasuk kemarin review untuk IT, karena IMF dan WB akan gunakan standar sana, termasuk i-Cloudnya, kami akan coba ini seefisien mungkin,” terangnya.
Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lainnya, beberapa waktu lalu, sempat mengkritisi kegiatan Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank Group 2018 nanti, yang memakan anggaran cukup besar, yakni sekitar Rp 810 miliar.
DPR menilai alokasi itu terlalu tinggi mengingat anggaran tersebut tidak termasuk untuk biaya perjalanan dan penginapan para delegasi. “Bagaimana agar kami bisa pahami Rp 810,17 miliar. Bukankah peserta IMF, misal perjalanan, itu tidak ditanggung oleh kita? Rp 810,17 miliar untuk sebuah acara yang digelar di Indonesia dengan harga hotel sekian, itu harus dijelaskan,” kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Elviana.
Elviana pun membandingkan anggaran untuk pertemuan tersebut dengan anggaran diklat dana desa yang hanya sebesar Rp 17,5 miliar. Menurutnya anggaran IMF yang begitu besar tak dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya beri contoh, ada dana yang menonjol tapi tidak memberi efek langsung dan menyentuh langsung rakyat. Sedangkan yang menyentuh langsung hanya dianggarkan sebesar Rp 17,5 miliar tapi yang tidak berdampak langsung justru sampai Rp 810,17 miliar,” tegasnya.
Ternyata anggaran untuk sekali kegiatan tersebut, juga melebihi pagu anggaran di beberapa direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Coba lihat pagu anggaran di Kemenkeu 2018 di bawah ini :
-Sekretaris Jendral Rp 19 triliun
-Inspektorat Jendral Rp 118,341 miliar
-Ditjen Anggaran Rp 154 miliar
-Ditjen Pajak Rp 7,441 Triliun
-Ditjen Bea Cukai Rp 3,3 triliun
-Ditjen Perimbangan Rp 134 miliar
-Badan Kebijakan Fiskal Rp 157 miliar
-DJPPR Rp 119,511 miliar
-Ditjen Perbendaharaan Rp 12,591 triliun
-Ditjen Kekayaan Negara Rp 872 miliar
-BPPK Rp 731 miliar
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
