Connect with us

Menteri PANRB Cabut Pembatasan ASN Bepergian ke Luar Negeri

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mencabut larangan pembatasan bepergian ke luar negeri bagi aparatur sipil negara (ASN). Larangan tersebut termaktub dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri pada Masa Pandemi COVID-19.

Beleid pencabutan larangan bagi ASN untuk ke luar negeri tertuang dalam SE Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2022 yang ditandatangani pada 21 Maret 2022.

“SE ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya SE ini, maka SE No. 3/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi surat edaran tersebut.

Meskipun larangan bepergian ke luar negeri telah dicabut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menekankan bahwa ASN tetap wajib mengikuti ketentuan yang berlaku yang berlaku apabila hendak bepergian ke luar negeri. Dalam SE disebutkan bahwa pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan di bidang kepegawaian di lingkungan instansi masing-masing.

Selain mengantongi izin, ASN yang akan bepergian ke luar negeri juga harus mematuhi lima ketentuan. Ketentuan tersebut adalah:

1. Protokol perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19;

2. Petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan;

3. Kebijakan wilayah negara yang akan dikunjungi;

4. Kebijakan mengenai pintu masuk, tempat karantina, dan kewajiban pemeriksaan COVID-19 yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan COVID-19; dan

5. Protokol kesehatan yang ketat.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar negeri harus dilaksanakan secara selektif serta memberikan prioritas pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan. Selain itu, juga memperhatikan sebagaimana kebijakan dari Kementerian Sekretariat Negara.

Pencabutan SE Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2022 tersebut dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan terkait perkembangan kondisi penyebaran COVID-19, hasil evaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta SE Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19.

Dengan SE ini maka terdapat pelonggaran bagi pegawai ASN untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat. Dengan demikian diharapkan tetap dapat mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 di wilayah Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mensos Ad Interim Muhadjir Effendy Cabut Izin ACT Kumpulkan Dana

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjadi Menteri Sosial Ad Interim karena Tri Rismaharini atau Risma sedang melaksanakan ibadah haji.

Baru menjabat Mensos Ad Interim, Muhadjir langsung mencabut izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022. Pencabutan izin itu diteken Muhadjir pada Selasa (5/7).

Muhadjir mengatakan salah satu alasan pencabutan izin PUB itu lantaran adanya indikasi pelanggaran pemotongan dana sumbangan. Pencabutan izin itu juga termaktub dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan.

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Effendi, dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 Juli 2022.

Aturan soal pengumpulan sumbangan juga tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi. Dalam pasal itu disebutkan pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Sedangkan, Presiden ACT Ibnu Khajar dalam pengakuannya menerangkan mengambil donasi rata-rata 13,7 persen dari hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat. Kemensos menilai angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%.

Kemensos juga menyebut PUB Bencana seluruhnya disalurkan ke masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana terkumpul. Pemerintah, lanjut Muhadjir, akan menyisir perizinan lembaga pengumpul donasi lain buntuk indikasi penyimpangan dana ACT.

“Pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap ijin-ijin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali,” kata Muhadjir. []

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Diduga Ada Indikasi Pelanggaran, Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tahun 2022. Kemensos menduga adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan ACT.

Berdasarkan keterangan dari Humas Kemensos RI, pencabutan izin itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, Selasa (5/7).

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi dalam keterangan tertulis, Rabu (6/7/2022).

Sementara itu, pada hari Selasa (5/7) kemarin, Kementerian Sosial telah mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan. Pertemuan itu guna memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat.

Sebelumnya, ACT sendiri mengakui bahwa mengambil 13,5 % dari donasi untuk menggaji pegawai. Hal itu dijelaskan oleh Presiden ACT Ibnu Khajar.

“Kami sampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pegawai di ACT dari 2017-2021 rata-rata yang kami ambil 13,7 persen. Kepatutannya gimana? Seberapa banyak kepatutan untuk lembaga mengambil untuk dana operasional?,” ujar Ibnu dalam konferensi pers, Senin (4/7).

“Kalau teman mempelajari, dalam konteks lembaga zakat, karena dana yang dihimpun adalah dana zakat. Secara syariat dibolehkan diambil secara syariat 1/8 atau 12,5 persen. Sebenarnya patokan ini yang dijadikan sebagai patokan kami, karena secara umum tidak ada patokan khusus sebenarnya berapa yang boleh diambil untuk operasional lembaga,” sambung dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Laksma TNI dr. Ahmad Samsulhadi, MARS. Tutup Usia, Ex Relawan RS Lapangan Indrapura Berduka

Oleh

Fakta News

Jakarta – Indonesia berduka, Laksma TNI dr. Ahmad Samsulhadi, MSRS., Staf Khusus KASAL, tutup usia pada hari Selasa, 5 Juli 2022, pukul. 18.15 WIB. Penanggung Jawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura (RSLI) 2021-2022 ini meninggal di RSAL Dr Mintohardjo Jakarta setelah beberapa waktu dirawat karena sakit.

Jenazah mantan Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut (Kadiskesal) dan Pati Sahli Kasal Bid Iptek tersebut rencana akan dimakamkan Rabu, 6 Juli 2022 di Jombokan RT 38 RW 19, timur masjid Al Istiqomah, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kab. Kulon Progo, DIY.

Semua mantan personil RSLI yang masih terus berkomunikasi dan tergabung dalam grup WhatsApp sangat terkejut atas kabar kepergian beliau. Radian Jadid, ex-Relawan Pendamping PPKPC-RSLI merasa sangat kehilangan dan menyatakan duka yang mendalam atas kepergian dr. Samsulhadi. Ia memberikan testimoni atas kebaikan dan kebersahajaannya.

“Beliau adalah jenderal yang sangat mengayomi anak buahnya. Hampir tiap hari menyempatkan diri hadir di RS Lapangan untuk memberikan dukungan dan support bagi seluruh awak RSLI agar tetap siap siaga mengabdi. Hampir tidak ada sekat bagi seluruh personil RSLI untuk bergaul dan berinteraksi dengan beliau,” ucap Jadid.

Menurut Jadid, waktu senggang di masa rehat operasional RSLI, beliau menyempatkan cangkuk dengan dokter, perawat, relawan pendamping, cs dan security tanpa canggung. Saat dzuhur, ia pun selalu tertib dan menjaga sholat serta menjadi imam di musholla RSLI.

“Mohon keikhlasan para sedulur semua untuk memberi maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan Almarhumselama berinteraksi. Saya bersaksi, beliau orang yang sangat baik. Semoga diampuni segala kesalahan, dosa dan kekhilafannya oleh Alloh SWT. Semoga husnul khotimah,” pungkas Jadid.

Laksma dr. Ahmad Samsulhadi MARS, punya sisilain seniman budayawan – yang ternyata juga seniman dan pelestari campursari, punya channel Youtube: Pak Didik, dan menggunakan nama samaran Didik Ashadi. Beliau tidak mau menyematkan identitas TNI dengan pangkat Jenderal nya (Laksamana Pertama).

Baca Selengkapnya