Menteri LHK Sebut Pemerintah Kirim Balik Sampah dan Limbah dari Negara Maju
Bogor – Pemerintah menegaskan, Indonesia bukan ‘tempat sampah’ negara-negara maju. Oleh karena itu, saat ini, pemerintah bakal memperketat aturan impor scrap plastik dan kertas.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, sampai saat ini pihaknya telah mengekspor kembali 400 kontainer scrap plastik dan kertas yang mengandung sampah dan limbah. Menurutnya, masih ada 1.262 hingga 1.380 kontainer yang akan diperiksa lebih lanjut.
“Dan kalau dia enggak benar harus di-reekspor. Enggak bener artinya ada tumpangan limbah dan sampah,” kata Siti di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 27 Agustus 2019.
Siti mengatakan, ‘penumpang gelap’ impor scrap plastik dan kertas itu bermacam-macam. Mulai dari infus bekas, pampers bekas, ampul suntik bekas, hingga aki bekas. Sampah-sampah itu, menurut catatan berasal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jerman, Hongkong, dan lain-lain.
“Nanti saya akan konsultasin ke Bu Menlu (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi), kita akan minta perhatian untuk ini. Indonesia tidak boleh jadi tempat sampahnya negara maju,” kata Siti dengan tegas.
Pihaknya, saat ini juga akan mendiskusikan dengan Kementerian Perdagangan soal tingkat pengotor (sampah/impuritas) scrap tersebut. Sebab, dalam Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun (B3), perindustrian minta tingkat impuritas sampai 5 persen.
Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta tingkat impuritas hanya 2 persen. Siti pun menyebut, pihaknya menargetkan tingkat impuritas impor scrap plastik dan kertas bisa di angka 0,5 persen.
“Kalau saya sih mintanya jangan lama-lama, harusnya sebelum 2021. Kalau dua tahun dari sekarang berarti sebelum 2021,” tutur dia.
Saat ini, Permendag 31/2016 juga segera direvisi. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, Permendag harus direvisi agar aturan soal impor scrap plastik dan kertas ini lebih tegas.
“Tentu ke depan industri disarankan untuk melakukan impor bahan baku recycle yang sifatnya homogen Jadi itu tentang mix waste dan sampah ini kadang-kadang sulit dibedakan tetapi ke depannya diminta ada semacam sertifikasi,” ujar Airlangga.
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas sore tadi meminta permasalahan soal impor sampah ditangani secara serius. Menurut Jokowi, saat ini negara-negara maju banyak mengimpor sampah dan limbah ke negara-negara berkembang.
Jokowi mengatakan, permasalahan impor sampah ini juga harus betul-betul disikapi dengan hati-hati. Sebab, di satu sisi, impor terutama serat kertas dan plastik dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri, tapi di sisi yang lain sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia akan berpotensi merusak lingkungan jika tidak dapat didaur ulang.
“Dan, lebih bahayanya lagi terkontaminasi oleh bahan berbahaya, beracun, ataupun juga yang berbahaya bagi masyarakat,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas soal impor sampah di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 27 Agustus 2019.
Yuch
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
