Menteri Johnny Puji Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua bagi Awak Media, Menkominfo Ingatkan Publik Tak Unggah Sertifikat Vaksinasi ke Medsos
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meninjau pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 massal bagi awak media untuk pemberian dosis kedua. Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 hari pertama berjalan baik dan berharap bisa berlangsung lancar termasuk untuk daerah lainnnya.
“Manajemen pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar pada hari ini sudah sangat baik. Besar harapannya, penyelenggaraan dari vaksinasi di atas dapat dilakukan dengan lancar selama dua hari ke depan. Proses dan alur pembentukan proses vaksinasi berjalan dengan sangat baik. Mulai dari pendaftaran proses, alur pergerakan, sampai penerima vaksin itu bagus sekali,” ujarnya saat meninjau Vaksinasi Covid-19 massal dosis kedua untuk awak media di Hall A Basket Senayan, Jakarta, Selasa (16/03/2021).
Melalui pelaksanaan Vaksinasi massal ini, Johnny mengharapkan akan menjadi pencerahan bagi penyelenggara kegiatan vaksinasi massal sesuai prosedur seperti yang dilakukan pada saat ini.
“Ini penting, dalam upaya memutus penyebaran wabah global Covid-19 yang masih merebak di berbagai wilayah. Mekanisme seperti ini itu perlu diteruskan. Perlu dilakukan secara massal ke daerah-daerah,” katanya.
Johnny menegaskan kerja kolaborasi yang ditunjukkan oleh pemerintah pada penyelenggaraan vaksinasi di atas berpotensi memulihkan kesehatan nasionaldalam negeri.
“Dari dari krisis kesehatan yang diakibatkan oleh wabah global Covid-19 yang masih merebak hingga saat ini. Membantu kecepatan pemulihan kesehatan nasional kita,” tegasnya.
Johnny juga mengingatkan agar publik tidak mengunggah sertifikat vaksinasi Covid-19 ke media sosial. Sebab, kata Johnny, barcode di sertifikat vaksinasi memuat data pribadi yang tidak sepatutnya dibagikan kepada orang lain.
“Kita tentu sangat berharap bahwa jangan sampai diedarkan atau meneruskan sertifikat vaksin ini, misalnya di social media. Karena di barcode itu ada data-data pribadi, untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi,” ujar Johnny.
Johnny mengatakan, sertifikat vaksinasi sebaiknya hanya digunakan untuk kepentingan atau keperluan pribadi, misalnya sebagai kelengkapan dokumen perjalanan.
“Kemudian mari kita jaga sama-sama kerahasiaan data pribadi kita,” kata dia.
Mulai hari ini, Selasa (16/03/2021) hingga Rabu (17/03/2021), Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan dan Dewan Pers menggelar Vaksinasi Covid-19 dosis kedua secara massal untuk awak media yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Target dari penyelenggaraan vaksinasi massal ini akan menjangkau sebanyak lima ribu wartawan selama waktu yang disediakan.
Proses vaksinasi akan dilakukan dari mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB. Menteri Johnny tiba di lokasi pada sekitar pukul 10.40 WIB. Beliau nampak mengunjungi setiap tahapan-tahapan pada proses vaksinasi massal.
Saat meninjau proses vaksinasi, Johnny sempat menyapa awak media yang sedang mengantre serta memantau jalannya penyuntikan vaksin.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
