Mentan: Neraca 11 Komoditas Pangan Sampai Juni dalam Kendali Pemerintah
Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa neraca pangan sampai dengan Juni dari 11 komoditi yang disampaikan dalam kondisi yang aman dan dalam kendali Pemerintah yang cukup baik.
“Mudah-mudahan tidak ada aral melintang dari segi distribusi dan lain-lain yang bisa berakibat tentu saja dinamika lapangan bisa membuat harga tidak stabil di beberapa tempat,” ujar Mentan saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (5/5).
Sesuai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Mentan, bahwa data yang dimiliki Kementerian Pertanian, Menko Perekonomian, Presiden sendiri sampai dengan Gubernur sampai ke bawah adalah satu yang digunakan yakni berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Oleh karena itu, Mentan sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Presiden terhadap defisit beberapa provinsi, ada 7 provinsi yang dikatakan defisit, katakanlah contohnya beras, adalah data juga yang sama dengan Kementan yakni data BPS.
“Yang saya sampaikan tadi neraca pangan dasar kita yang 11 komoditi itu adalah neraca nasional. Kalau dalam suatu negara ada provinsi yang defisit seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden yang harus dihati-hati atau mendapatkan perhatian khusus oleh semua pihak. Tidak lain adalah mengingatkan kita terhadap distribusi dan tidak ada lock transportasi dalam kondisi Covid-19 ini begitulah,” imbuh Mentan.
Untuk itu, Mentan tegaskan tidak akan berani membohongi Presiden dan akan sangat hati-hati menyajikan data apalagi untuk kepentingan publik.
“Kemudian tadi juga kepada kami diminta oleh Bapak Menko atas penegasan Bapak Presiden untuk mewaspadai kekeringan yang panjang dan warning FAO selain dengan Covid-19 ini. Oleh karena itu, agenda yang kami akan lakukan yaitu agenda pada existing terhadap lahan-lahan yang sudah harus masuk pada penanaman berikut atau musim tanam dua,” ungkap Mentan.
Menurut Mentan, musim tanam kedua itu akan dimulai pada bulan Mei ini sehingga yang sudah panen raya bulan Mei ini, kemudian sesudah itu segera dilakukan upaya penanaman.
“Kenapa kita mengejar, masih ada sisa-sisa air hujan yang ada atau sisa-sisa air tanah dari lahan yang ada,” terang Mentan.
Percepatan itu, menurut Mentan, akan tersedia pada lahan existing atau pada lahan irigasi teknis atau kalau dalam istilah pertanian LP2B April-September 5,6 juta hektare.
“Percepatan bantuan penyediaan benih untuk 2 juta hektare dan lain-lain. Pupuk dan obat-obatan terus kita gulirkan lebih cepat Pak Menko dan kemudian penyiapan alsintan terutamanya pompa dan pipanisasi low storage atau parit kecil untuk mengalirkan air harus dilakukan,” ujarnya.
Lebih khusus, Mentan berharap nanti ada backup dari Menko Perekonomian ada untuk menyiapkan lahan-lahan yang di luar dari existing atau lahan-lahan ekstentifikasi itu.
“Kalau Pak Menko setuju dan Bapak Presiden sudah bisa mempersiapkan anggaran, kita tentu masuk pada kurang lebih 600.000 hektare yang ada untuk menjadi cadangan,” imbuhnya.
Musim kering ini, menurut Mentan, pertanian itu sangat rentan dengan cuaca, bencana, dan hama sehingga tiga hal itu harus diwaspadai.
“Oleh karena itu, kita berkejaran dengan prediksi-prediksi dan analisa akademik dari agroklimaks yang terjadi secara nasional,” tandasnya.
Menggarisbawahi pernyataan Mentan, Menko Perekonomian menambahkan bahwa produksi Mei-Juni ini meningkat yang diperkirakan produksi padi, beras bisa di bulan Mei dan Juni akan melampaui dari konsumsi.
“Dan Pemerintah di bulan Mei dan Juni itu sekitar 3,6 juta ton produksi berasnya. Juni 2,3 dan diperkirakan bulan Agustus sekitar 3 juta sehingga relatif sampai akhir tahun stok beras itu aman,” ungkap Menko Perekonomian.
(chrst)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
