Menpora Sebut Presiden Jokowi Apresiasi Komitmen Penonton dan Penyelenggara Patuhi Prokes Piala Menpora 2021
Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mengaku telah melaporkan jalannya Piala Menpora 2021 kepada Presiden Joko Widodo. Dan, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi terhadap komitmen penonton dan penyelenggara serta semua yang terlibat dalam pertandingan yang bisa menjalankan protokol kesehatan, terutama tidak datang ke stadion dan nonton dari rumah.
“Perjalanan kompetisi pra musim Piala Menpora ini sudah saya laporkan kepada presiden dan beliau sangat mengapresiasi, terutama beliau sangat apresiasi terhadap komitmen penonton dan penyelenggara serta semua yang terlibat dalam pertandingan,” kata Menpora Amali saat wawancara secara live di Newscast CNN TV, Rabu (21/4).
“Oleh karena itu, beliau meminta kepada saya berkomunikasi dengan PSSI, dan para penyelenggara, LIB untuk mempersiapkan kompetisi musim 2021-2022 baik Liga 1 maupun Liga 2,” tambahnya.
Namun demikian, menurut Menpora Amali kesuksesan kompetisi pramusim Piala Menpora akan menjadi penentu keluarnya izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2 musim 2021-2022 yang rencanannya akan bergulir pada Juli mendatang.
“Kalau Piala Menpora ini lulus. Lulus maksudnya tidak ada insiden, tidak ada kluster (covid-19) dan kemudian penyelenggara konsisten, pasti harapan besar untuk izin kompetisi Liga 1 dan Liga 2 yang rencananya akan digulirkan pada bulan Juli yang akan datang Insya Allah akan mendapatkan izin dari kepolisian,” ujar Menpora Amali.
Menurut Menpora Amali, bergulirnya kembali Liga 1 dan Liga 2 nantinya harus sejalan dengan upaya-upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Dan itu harus didukung oleh masyarakat dan stakeholder olahraga dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.
“Upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 ini harus kita dukung. Tetapi kita para stakeholder olahraga harus juga berupaya secara kreatif bagaimana kegiatan olahraga ini bisa berjalan,” pungkasnya.
Menpora Amali mengatakan sejauh ini Piala Menpora tengah memasuki babak final yang mempertemukan Persija Jakarta dan Persib Bandung. Selama ini para suporter dan penyelenggara telah benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan, hal serupa terus dilakukan para suporter hingga Piala Menpora selesai.
“Saya dari awal yakin dan percaya kepada para suporter kita bisa tertib, bisa memaklumi situasi dan mereka berkontribusi positif terhadap pelaksanaan kompetisi pra musim Piala Menpora,” jelasnya.
Meski Liga I dan Liga 2 masih dalam tahap diskusi antara PSSI dan LIB, namun Menpora memastikan pada saat kompetisi bergulir nanti standar yang diterapkan tidak akan jauh berbeda dengan saat Piala Menpora saat ini dimana tetap menerapka protokol kesehatan.
Dia mencontohkan, para pemain yang akan bermain pada malam atau sore, maka jam 9 pagi sudah dilakukan tes swab covid-19 untuk menghindari adanya penyebaran virus covid-19, sesudah dilakukan tes para pemain ini tidak boleh pulang.
Kemudian bus untuk mengantar pemain ke stadion dibersihkan dengan disinfektan, bola, jala-jala gawang juga dibersihkan. Dan pastinya semua penyelenggara, pemain dan official memakai masker dan menjaga jarak.
“Kalau stadion itu isinya 20-30 ribu orang, itu hanya terisi 270 sampai 299 orang. Itu maksimal. Ini standar buat kita, sejak mereka datang ke penginapan sampai dia bertanding itu dijaga betul. Dia tidak boleh keluar masuk sembarangan seperti biasa pada saat normal,” ungkapnya.
Selanjutnya, menjelang laga final Persija dan Persib, Menpora Amali meminta para pendukung agar mendukung tim kesayangan mereka dari rumah.
“Jangan nonton bareng, jangan berkerumun dan kalau sudah salah satu menjadi juara jangan berpawai, jangan selebrasi berlebihan. Syukuri saja apa yang didapat,” pintanya.
Menpora pun meminta kedua tim untuk mempertontonkan pertandingan yang menarik dan mengedepankan sportifitas untuk menghargai pengorbanan para suporter yang menonton dari rumah.
“Saya minta baik Persija maupun Persib suguhkan pertandingan yang menarik kepada para penonton yang sudah setia mendukung anda dari rumah. Dan juga tolong tunjukkan sportifitas, jangan sampai menodai dan juga harus dibayar dengan apa yang menjadi pengorbanan para penonton kita yang sudah rela dari rumah,” harapnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
