Menpora Amali Resmi Buka Sosialisasi Inpres No 3 Tahun 2019 di Surabaya
Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali secara resmi membuka acara sosialisasi perdana Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/5) malam.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenpora antara lain, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Chandra Bhakti, Deputi Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta, Staf Khusus Bidang Pengembangan dan Prestasi Olahraga Mahfudin Nigara dan sejumlah pejabat lainnya.
Hadir pula, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, pengurus KONI dan Kepala Daerah se-Jawa Timur serta Rektor Unesa Surabaya, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
“Dengan senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, Bismillahirrohmanirrahim Sosialisasi Inpres nomor 3 tahun 2019 bertempat di Surabaya Jawa Timur ini dengan resmi saya buka,” kata Menpora Amali.
Dalam sambutannya, Menpora Amali mengungkapkan bahwa Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional ini diterbitkan Presiden Joko Widodo tahun 2019 lalu. Inpres ini menunjukan keseriusan Presiden Jokowi dalam memperhatikan olahraga sepakbola di tanah air. Bahkan, pada saat dirinya dilantik jadi Menpora, presiden secara khusus meminta agar sepakbola benar-benar diperhatikan.
“Satu-satunya cabang olahraga yang ada Inpres-nya itu hanya sepakbola, yang artinya apa tadi disampaikan oleh Presiden waktu itu, itulah perhatian bapak presiden Jokowi kepada pembinaan sepakbola kita. Kenapa? karena kalau dilihat dari seluruh dunia kita ini ada di rangking nomor 3 rakyatnya yang suka sepabola,” ujar Menpora Amali.
Disisi lain, berdasarkan hasil survei dari lembaga inetrnasional yang terpercaya dan kredibel ada sebanyak 77 persen rakyat Indonesia yang menyukai sepakbola. Itulah yang menjadi alasan Menpora Amali memberanikan diri memulai kompetisi sepakbola meski di tengah pandemi. Dan itu diawali dengan kesuksesan turnamen Piala Menpora 2021.
“Itulah sebabnya kenapa saya memberanikan diri pada saat kompetisi terhenti, turnamen tidak ada, saya dan teman-teman PSSI berusaha sekuat tenaga supaya ada kegiatan sepakbola,” tukasnya.
Menpora Amali juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun grand design olahraga nasional sebagai tindaklanjut arahan Presiden Jokowi yang meminta agar pola pembinaan atlet dan ekosistem olahraga nasional direview total. Dan targetnya, Indonesia bisa masuk 5 besar pada olimpiade 2044 nanti.
“Tentu ada target- target dalam desain besar itu. Kalau sekarang kita di olimpiade posisinya di bawah. Target kita 2044 nanti kita 5 besar dunia, karena saya diskusi dengan para professor dari berbagai perguruan tinggi. Jadi bukan karangan-karangannya Menpora,” tegasnya.
Selanjutnya, Menpora Amali kemudian memaparkan dipilihnya dipilihnya kota Surabaya, Jawa Timur sebagai tempat pertama dilakukan sosialisasi Inpres no 3 tahun 2019 bukan tanpa alasan. Tapi karena sejumlah alasan antara lain karena saat ini klub yang paling banyak bertanding di kompetisi Liga 1 adalah dari Jawa Timur yaitu 5 klub. Sementara provinsi lain hanya 1 klub dan bahkan tidak ada.
“Jawa Barat yang luar biasa semangat sepakbolanya saja, itu hanya punya satu klub, Persib. Jakarta yang ibu kota itu hanya punya satu Persija,” pungkasnya.
Selain itu, Jawa Timur juga mengutus lima pemain dalam tim nasional sepakbola 2021. Dengan demikian, Jawa Timur harus terus didorong untuk memajukan olahraga khususnya sepakbola.
“Sekarang program kita mulai dari sini. Jadi kalau sampai tidak maju sepakbolannya, berarti bukan karena tidak punya talenta, bukan tidak punya atlet, atau bakat tidak ada tetapi manajemennya yang harus review,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sepakat dengan Menpora Amali agar sepakbola didorong kea rah sport tourism, sport industry dan sport science.
“Ketiganya ini mudah-mudahan menjadi satu kesatuan ketika Inpres no 3 tahun 2019 disahkan. Sport science adalah kebutuhan, bola menjadi penting untuk bisa pastikan bahwa setiap ada bola maka ada sport industri di dalamnya dan setiap ada bola ada sport tourism di dalamnya,” harapnya.
Khofifah pun menyapaikan terimkasih dan apresiasi kepada Menpora Amali atas sinergi dan supportnya terhadap pemerintah daerah Jawa Timur.
“Terima kasih support dan seluruh perhatian kepada Pemprov Jawa timur. Mudah-mudahan Inpres 3 tahun 2019 ini akan menjadi bagian dari penguatan bagaimana dunia persepakbolaan di Jawa timur. Dan tentu menjadi bagian dari dunia sepakbola di tingkat nasional,” katanya.
Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto yang menyebutkan bahwa problem sepakbola selama ini adalah tidak ada dukungan dari pemerintah daerah dalam pembinaan atlet, termasuk dukungan anggaran dalam APBD mereka. Dan kehadiran Negara dalam pembinaan atlet sudah Negara-negara tetangga Indonesia yang saat ini sepakbolannya mulai maju seperti Thailand, Laos dan Jepang.
“Singkat kata dari itu adalah sepakbola ini tidak bisa sendiri. Semua harus dilakukan dengan kebersamaan, negara harus hadir. Pemerintah provinsi dan pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan sebagainya,” tukasnya.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
