Menpora Amali Resmi Buka Sosialisasi Inpres No 3 Tahun 2019 di Surabaya
Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali secara resmi membuka acara sosialisasi perdana Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (4/5) malam.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenpora antara lain, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Chandra Bhakti, Deputi Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta, Staf Khusus Bidang Pengembangan dan Prestasi Olahraga Mahfudin Nigara dan sejumlah pejabat lainnya.
Hadir pula, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, pengurus KONI dan Kepala Daerah se-Jawa Timur serta Rektor Unesa Surabaya, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.
“Dengan senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, Bismillahirrohmanirrahim Sosialisasi Inpres nomor 3 tahun 2019 bertempat di Surabaya Jawa Timur ini dengan resmi saya buka,” kata Menpora Amali.
Dalam sambutannya, Menpora Amali mengungkapkan bahwa Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional ini diterbitkan Presiden Joko Widodo tahun 2019 lalu. Inpres ini menunjukan keseriusan Presiden Jokowi dalam memperhatikan olahraga sepakbola di tanah air. Bahkan, pada saat dirinya dilantik jadi Menpora, presiden secara khusus meminta agar sepakbola benar-benar diperhatikan.
“Satu-satunya cabang olahraga yang ada Inpres-nya itu hanya sepakbola, yang artinya apa tadi disampaikan oleh Presiden waktu itu, itulah perhatian bapak presiden Jokowi kepada pembinaan sepakbola kita. Kenapa? karena kalau dilihat dari seluruh dunia kita ini ada di rangking nomor 3 rakyatnya yang suka sepabola,” ujar Menpora Amali.
Disisi lain, berdasarkan hasil survei dari lembaga inetrnasional yang terpercaya dan kredibel ada sebanyak 77 persen rakyat Indonesia yang menyukai sepakbola. Itulah yang menjadi alasan Menpora Amali memberanikan diri memulai kompetisi sepakbola meski di tengah pandemi. Dan itu diawali dengan kesuksesan turnamen Piala Menpora 2021.
“Itulah sebabnya kenapa saya memberanikan diri pada saat kompetisi terhenti, turnamen tidak ada, saya dan teman-teman PSSI berusaha sekuat tenaga supaya ada kegiatan sepakbola,” tukasnya.
Menpora Amali juga menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun grand design olahraga nasional sebagai tindaklanjut arahan Presiden Jokowi yang meminta agar pola pembinaan atlet dan ekosistem olahraga nasional direview total. Dan targetnya, Indonesia bisa masuk 5 besar pada olimpiade 2044 nanti.
“Tentu ada target- target dalam desain besar itu. Kalau sekarang kita di olimpiade posisinya di bawah. Target kita 2044 nanti kita 5 besar dunia, karena saya diskusi dengan para professor dari berbagai perguruan tinggi. Jadi bukan karangan-karangannya Menpora,” tegasnya.
Selanjutnya, Menpora Amali kemudian memaparkan dipilihnya dipilihnya kota Surabaya, Jawa Timur sebagai tempat pertama dilakukan sosialisasi Inpres no 3 tahun 2019 bukan tanpa alasan. Tapi karena sejumlah alasan antara lain karena saat ini klub yang paling banyak bertanding di kompetisi Liga 1 adalah dari Jawa Timur yaitu 5 klub. Sementara provinsi lain hanya 1 klub dan bahkan tidak ada.
“Jawa Barat yang luar biasa semangat sepakbolanya saja, itu hanya punya satu klub, Persib. Jakarta yang ibu kota itu hanya punya satu Persija,” pungkasnya.
Selain itu, Jawa Timur juga mengutus lima pemain dalam tim nasional sepakbola 2021. Dengan demikian, Jawa Timur harus terus didorong untuk memajukan olahraga khususnya sepakbola.
“Sekarang program kita mulai dari sini. Jadi kalau sampai tidak maju sepakbolannya, berarti bukan karena tidak punya talenta, bukan tidak punya atlet, atau bakat tidak ada tetapi manajemennya yang harus review,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sepakat dengan Menpora Amali agar sepakbola didorong kea rah sport tourism, sport industry dan sport science.
“Ketiganya ini mudah-mudahan menjadi satu kesatuan ketika Inpres no 3 tahun 2019 disahkan. Sport science adalah kebutuhan, bola menjadi penting untuk bisa pastikan bahwa setiap ada bola maka ada sport industri di dalamnya dan setiap ada bola ada sport tourism di dalamnya,” harapnya.
Khofifah pun menyapaikan terimkasih dan apresiasi kepada Menpora Amali atas sinergi dan supportnya terhadap pemerintah daerah Jawa Timur.
“Terima kasih support dan seluruh perhatian kepada Pemprov Jawa timur. Mudah-mudahan Inpres 3 tahun 2019 ini akan menjadi bagian dari penguatan bagaimana dunia persepakbolaan di Jawa timur. Dan tentu menjadi bagian dari dunia sepakbola di tingkat nasional,” katanya.
Pada kesempatan ini, Wakil Ketua Umum PSSI, Iwan Budianto yang menyebutkan bahwa problem sepakbola selama ini adalah tidak ada dukungan dari pemerintah daerah dalam pembinaan atlet, termasuk dukungan anggaran dalam APBD mereka. Dan kehadiran Negara dalam pembinaan atlet sudah Negara-negara tetangga Indonesia yang saat ini sepakbolannya mulai maju seperti Thailand, Laos dan Jepang.
“Singkat kata dari itu adalah sepakbola ini tidak bisa sendiri. Semua harus dilakukan dengan kebersamaan, negara harus hadir. Pemerintah provinsi dan pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan sebagainya,” tukasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
