Menpora Amali: Olahraga Berperan Penting dalam Memperkuat Karakter Bangsa dan Mempererat Persatuan
Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menyebutkan olahraga berperan penting dalam memperkuat karakter bangsa, mempererat persatuan, kebhinekaan serta nasionalisme di tengah masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Menpora Amali saat menjadi narasumber dalam acara Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “PON XX Papua, Bangun Nasionalisme dan Kebersamaan” secara virtual, Senin (13/9) siang. Hadir pula sebagai narasumber dalam acara ini, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Marciano Norman, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Tentu saya sangat setuju disamping 4 pilar yang digencarkan oleh MPR, untuk olahraga juga penting untuk memperkuat karakter bangsa, mempererat persatuan kita, kemudian kebhinekaan dan nasionalisme,” ujar Menpora Amali, dilansir dari laman resmi Kemenpora.
Sebab, menurut Menpora Amali, ada dua kejadian dimana Indonesia Raya dan Bendera Merah Putih dikibarkan yakni saat kedatangan kepala negara suatu negara ke satu negara dan pada saat atlet berprestasi di ajang internasional.
“Jadi kalau kita pandang seperti itu, maka akhirnya kita merasa bahwa olahraga ini sangat penting untuk pembangunan karakter bangsa, untuk nasionalisme dan untuk patriotism,” ucapnya.
Menpora Amali kemudian memaparkan sejumlah karakter yang harus dimiliki para atlet antara lain, pertama adalah kedisiplinan.
“Karena seorang atlet kalau tidak disiplin pasti dia akan tertinggal dan pelatihnya akan mengeluarkan dia. Jadi awal-awal dipaksakan, lama-lama menjadi kebiasaan dan dia punya karakter kedisplinan,” ujarnya.
Kedua, yakni karakter kerja keras. Menurutnya, rata-rata seluruh atlet yang berprestasi di duni adalah mereka yang bekerja keras.
“Jadi dia harus disiplin, dia harus kerja keras. Dan yang ketiga dan sportivitas. Sportifitas itu menjadi menjadi rohnya olahraga, kalau dia kalah, dia kalah. Ya, kalau dia menang, sudah dia dia menang,” katanya.
Kemudian selanjutnya yakni rasa optimisme. Menpora mengatakan semua atlet pasti memiliki rasa optimisme untuk meraih kemenangan dalam suatu pertandingan. Bahlan, dicontohkan Menpora Amali para atlet difabel Indonesia yang berhasil meraih 9 medali pada Paralimpiade Tokyo 2020 beberapa waktu lalu.
“Rasa optimisme sangat penting dan mereka menunjukkan bahwa kami sama dengan atlet-atlet non difabel,” pungkasnya.
Selain itu, karakter yang juga penting dimiliki atlet adalah kerjasama tim untuk olahraga yang dilakukan secara tim. Sebab, sehebat apapun fisik dan sebagus papaun teknik dan skill tapi kalau tidak bekerjasama maka tidak akan bisa berhasil.
“Teknik bagus, skill bagus, tapi kalau dia tidak bisa bekerja sama tim, maka tim itu juga tidak akan berhasil dan tidak berprestasi,” tukasnya.
Disamping itu, karakter yang tak kalah penting adalah olahraga mempersatukan. Hal itu bahkan terlihat saat para atlet Indonesia meraih prestasi di ajang Olimpiade dan Paralimpiade bar-baru ini dimana semua masyarakat bersatu dan tidak ada lagi perbedaan.
Menpora juga mencontohkan dimana olahraga mepersatukan yakni ketika momen Asian Games 2018 lalu. Dimana kala itu, suhu politik lagi hangat menjelang kontestasi Pilpres 2019. Ketika itu, atlet Pencak Silat Hanifan Yudani Kusumah, yang mendapatkan medali emas berhasil mempersatukan dua calon presiden di atas panggung yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
“Jadi disinilah menunjukkan bahwa olahraga bisa mempersatukan, walaupun perbedaan apapun. Kemarin kita menyaksikan, mungkin saja posisi atau pandangan politik kita berbeda. Tetapi tidak terlihat lagi pada saat kita menyaksikan atlet kita mendapat prestasi yang baik. Jadi karakter-karakter yang ditimbulkan dalam olahraga,” tukasnya.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
