Menpora Amali: Olahraga Berperan Penting dalam Memperkuat Karakter Bangsa dan Mempererat Persatuan
Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menyebutkan olahraga berperan penting dalam memperkuat karakter bangsa, mempererat persatuan, kebhinekaan serta nasionalisme di tengah masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Menpora Amali saat menjadi narasumber dalam acara Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “PON XX Papua, Bangun Nasionalisme dan Kebersamaan” secara virtual, Senin (13/9) siang. Hadir pula sebagai narasumber dalam acara ini, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Marciano Norman, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Tentu saya sangat setuju disamping 4 pilar yang digencarkan oleh MPR, untuk olahraga juga penting untuk memperkuat karakter bangsa, mempererat persatuan kita, kemudian kebhinekaan dan nasionalisme,” ujar Menpora Amali, dilansir dari laman resmi Kemenpora.
Sebab, menurut Menpora Amali, ada dua kejadian dimana Indonesia Raya dan Bendera Merah Putih dikibarkan yakni saat kedatangan kepala negara suatu negara ke satu negara dan pada saat atlet berprestasi di ajang internasional.
“Jadi kalau kita pandang seperti itu, maka akhirnya kita merasa bahwa olahraga ini sangat penting untuk pembangunan karakter bangsa, untuk nasionalisme dan untuk patriotism,” ucapnya.
Menpora Amali kemudian memaparkan sejumlah karakter yang harus dimiliki para atlet antara lain, pertama adalah kedisiplinan.
“Karena seorang atlet kalau tidak disiplin pasti dia akan tertinggal dan pelatihnya akan mengeluarkan dia. Jadi awal-awal dipaksakan, lama-lama menjadi kebiasaan dan dia punya karakter kedisplinan,” ujarnya.
Kedua, yakni karakter kerja keras. Menurutnya, rata-rata seluruh atlet yang berprestasi di duni adalah mereka yang bekerja keras.
“Jadi dia harus disiplin, dia harus kerja keras. Dan yang ketiga dan sportivitas. Sportifitas itu menjadi menjadi rohnya olahraga, kalau dia kalah, dia kalah. Ya, kalau dia menang, sudah dia dia menang,” katanya.
Kemudian selanjutnya yakni rasa optimisme. Menpora mengatakan semua atlet pasti memiliki rasa optimisme untuk meraih kemenangan dalam suatu pertandingan. Bahlan, dicontohkan Menpora Amali para atlet difabel Indonesia yang berhasil meraih 9 medali pada Paralimpiade Tokyo 2020 beberapa waktu lalu.
“Rasa optimisme sangat penting dan mereka menunjukkan bahwa kami sama dengan atlet-atlet non difabel,” pungkasnya.
Selain itu, karakter yang juga penting dimiliki atlet adalah kerjasama tim untuk olahraga yang dilakukan secara tim. Sebab, sehebat apapun fisik dan sebagus papaun teknik dan skill tapi kalau tidak bekerjasama maka tidak akan bisa berhasil.
“Teknik bagus, skill bagus, tapi kalau dia tidak bisa bekerja sama tim, maka tim itu juga tidak akan berhasil dan tidak berprestasi,” tukasnya.
Disamping itu, karakter yang tak kalah penting adalah olahraga mempersatukan. Hal itu bahkan terlihat saat para atlet Indonesia meraih prestasi di ajang Olimpiade dan Paralimpiade bar-baru ini dimana semua masyarakat bersatu dan tidak ada lagi perbedaan.
Menpora juga mencontohkan dimana olahraga mepersatukan yakni ketika momen Asian Games 2018 lalu. Dimana kala itu, suhu politik lagi hangat menjelang kontestasi Pilpres 2019. Ketika itu, atlet Pencak Silat Hanifan Yudani Kusumah, yang mendapatkan medali emas berhasil mempersatukan dua calon presiden di atas panggung yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
“Jadi disinilah menunjukkan bahwa olahraga bisa mempersatukan, walaupun perbedaan apapun. Kemarin kita menyaksikan, mungkin saja posisi atau pandangan politik kita berbeda. Tetapi tidak terlihat lagi pada saat kita menyaksikan atlet kita mendapat prestasi yang baik. Jadi karakter-karakter yang ditimbulkan dalam olahraga,” tukasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
