Menparekraf Harap Lebih Banyak Event Sport Tourism di Bali untuk Geliatkan Ekonomi
Badung – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, berharap lebih banyak event-event berbasis olahraga atau sport tourism yang diselenggarakan di Bali, agar perekonomian masyarakat dapat menggeliat kembali dan terbukanya penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya.
“Hari ini kita baru saja berpartisipasi dalam kebangkitan pariwisata dan ekonomi Bali. Dan kami juga berkontribusi pada kegiatan charity cup Piala Gubernur dan melihat antusiasme dari para pelaku parekraf, yang ternyata 70 persen datang dari luar Bali,” kata Menparekraf, saat menghadiri kegiatan Turnamen Golf Piala Gubernur Bali 2022 for Charity, di Bali National Golf Club, Nusa Dua, Bali, Minggu (15/1/2022).
“Ini kita harapkan sebagai bagian dari keberpihakan kita agar semakin banyak event-event berbasis olahraga, sport tourism yang bukan hanya dihadirkan di Badung, tapi juga di Jembrana, karena kita sudah menggagas sirkuit yang nanti dengan menggunakan DAK kita. Kita akan membangun bersama-sama di Kabupaten Jembrana dan mudah-mudahan ini juga menjadi sinyal kebangkitan ekonomi,” jelas Menparekraf.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Bali tengah mempersiapkan pengembangan sirkuit sprint rally dan speed rally yang akan dibangun di atas tanah seluas 150-200 hektare, yang dikelola Perusahaan Daerah Perkebunan Sangiang di Kabupaten Jembrana. Hal ini dikarenakan Bali memiliki perpaduan alam yang indah dan kekayaan budaya yang unik, sehingga sangat potensial jika dikembangkan sport tourism.
Dikatakan Menparekraf, satu sirkuitnya diproyeksikan dapat menyerap sekitar 300 lapangan kerja. Ini tentunya sangat dibutuhkan di saat pandemi untuk menggeliatkan kembali dalam rangka mempersiapkan perhelatan G20.
“Selain itu, saya diberi tahu bahwa Oceanman akan kembali di gelar pada Juni di Sanur, tapi yang paling menarik adalah World Cup For Ocean Open Water Swimming, saya diberitahu ini akhir tahun, ini kelasnya dunia dan kemungkinan hadir di Bali. Jadi sekaligus sebagai bagian dari pada kebangkitan ekonomi untuk Bali seiring dengan pengendalian pandemi COVID-19 yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menparekraf juga menjelaskan bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi lima persoalan utama yang masih menjadi kendala berkenaan dengan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Di antaranya direct flight ke Bali, visa, karantina, negara yang diperbolehkan berkunjung ke Bali, serta jaminan atau asuransi.
“Jika lima isu ini bisa kita solusikan, bisa kita atasi, maka kita akan dapat mulai menerima wisawatan mancanegara melalui direct flight, dan harapannya ada program asuransi yang lebih bisa diterima oleh para pelaku pariwisata terutama yang untuk in bound,” ujarnya.
“Dan ini sekarang lagi kita godog kebijakannnya, kita harapkan bisa diumumkan segera. Seperti janji tahun lalu Bali sudah dibuka tapi ternyata ada isu Omicron dan beberapa kekhawatiran mengenai pengendalian pandemi, ini satu-satu akan kita urai, akan kita petakan, demi kebangkitan ekonomi di Bali,” tegas Menparekraf.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
