Menlu: Semua Tamu Negara Berkomitmen Perkuat Kerja Sama Bilateral Dengan Indonesia
Jakarta – Menjelang pelantikan dirinya sebagai Presiden RI Periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo (Jokkowi) menerima kunjungan kehormatan tamu-tamu negara yang akan hadir dalam pelantikan tersebut, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) pagi hingga siang.
Para tamu negara yang melakukan kunjungan kehormatan itu adalah Sultah Brunei Darussalam Hassanah Bolkiah, PM Australia Scott Morrison, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Kamboja Hun Sen, dan Raja Eswatini Mswati III.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi saat menerima para tamu negara mengatakan, rata-rata pembicaraan yang disampaikan para tamu tentunya ucapan selamat kepada presiden untuk masa jabatan berikutnya, dan beliau semuanya yakin bahwa presiden dan wakil presiden akan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
“Yang kedua mereka menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama bilateral dengan Indonesia,” kata Menliu dakan keterangan pers di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) siang.
Presiden Joko Widodo, lanjut Menlu, tentunya juga mengucapkan tentunya terima kasih atas kehadiran para tamu yang sebagian juga datang dari jauh untuk menghadiri acara inagurasi ini. Selain itu, Presiden juga menyampaikan komitmen yang sama bahwa ke depan Indonesia akan terus memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara tersebut.
Terima Kasih Atas Kontribusinya
Menlu Retno Marsudi menyampaikan keterangan pers usai mendampingi Presiden Jokowi menerima sejumlah tamu negara, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10) siang.
Lebih jauh Menlu Retno Marsudi merinci, dengan Brunei Darussalam, Sultan Hassanah Bolkiah mengatakan tidak pernah punya masalah, yang ada hanyalah ingin terus memperkuat.
“Sultan menyampaikan terima kasih atas kontribusi warga negara Indonesia yang memang jumlahnya cukup banyak di Brunei, dalam mendukung pembangunan ekonomi di Brunei Darussalam,” ungkap Menlu.
Sementara dengan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, menurut Menlu, pertemuannya adalah bersifat tete a tete. Sehingga ia tidak berada di pertemuan tersebut. Namun demikian, Menlu menyampaikan, bahwa pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dan PM Australia hanya masalah ringan.
Sementara dengan PM SingapuraLee Hsien Loong karena baru saja bertemu, menurut Menlu, dibahas mengenai beberapa tindak lanjut termasuk di antaranya adalah terkait dengan digital economy.
“Tampaknya Perdana Menteri juga melakukan beberapa pertemuan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang digital ekonomi karena kita juga punya kerja sama, misalnya di Batam untuk digital ekonomi. Kemudian kita punya juga kerja sama beliau mengatakan ada Block71. Intinya beliau berbicara bagaimana mengembangkan kerja sama di bidang digital economy,” terang Menlu.
Sementara dengan PM Kamboja Hun Sen, menurut Menlu, kita bicara khusus juga mengenai masalah ekonomi karena hubungan politik kita baik dengan Kamboja.
“Presiden mengatakan bahwa kita ingin memperkokoh hubungan ekonomi. Beberapa perusahaan farmasitikal Indonesia sudah bergerak ke Kamboja, dan kita sekarang sedang menawarkan beberapa produk industri strategis Indonesia, termasuk diantaranya adalah dari PT INKA,” jelas Menlu.
Adapun dengan Raja Eswatini Mswati III yang datang dari jauh, menurut Menlu, Raja secara jelas menyampaikan ingin memperkokoh hubungan.
Sementara Presiden mengatakan, bahwa karena di Eswatini juga sedang banyak sekali melakukan pembangunan infrastruktur, kita tertarik untuk berpartisipasi di dalam pembangunan infrastruktur.
“Afrika adalah fokus dari politik luar negeri Indonesia, terutama dalam konteks mengembangkan kerja sama ekonomi,” kata Menlu seraya menambahkan, saat ini sedang dilakukan pembicaraan antara Eswatini dengan PT Peruri untuk pencetakan.
Ping
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
