Connect with us

Menlu Retno: Presiden Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-75

Presiden Joko Widodo

Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan berpartisipasi dalam Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-75 untuk menyampaikan sikap RI soal pandemi Corona. Retno menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan menyampaikan pidato dalam sidang tersebut.

“Khusus untuk pertemuan tingkat tinggi, akan terdapat lima pertemuan. Yaitu General Debate SMU PBB, yang akan dilaksanakan pada 22-29 September 2020. Insyaallah Presiden RI akan berpartisipasi pada sesi ini dan akan menyampaikan statement secara virtual. Diperkirakan akan berlangsung pada 23 September sekitar pukul 07.30 pagi waktu Jakarta, ini adalah perkiraan waktunya,” kata Retno dalam press briefing virtual, Kamis (17/9/2020).

Retno mengatakan SMU PBB ini akan berlangsung pada 15 September hingga 2 Oktober 2020. Selain itu, Retno mengatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Retno sendiri akan menyampaikan pidato dalam acara ini secara virtual.

“Pertemuan tingkat tinggi SMU PBB kali ini akan dilaksanakan secara hybrid, yakni secara bentuk fisik dan virtual. Pertemuan fisik di markas besar PBB hanya dapat diikuti oleh perwakilan masing-masing negara yang berkedudukan di New York,” jelasnya.

Retno mengatakan pada pertemuan ini Indonesia akan menyampaikan sikap terkait penanganan pandemi Corona. Salah satunya mendorong kerja sama global dalam penanganan pandemi pada sektor kesehatan dan ekonomi.

“Partisipasi Indonesia pada SMU ke-75 ini akan digunakan Indonesia untuk menyampaikan pesan-pesan penting, antara lain pentingnya terus memajukan kerja sama internasional dan solidaritas global bagi penanganan pandemi, baik di sektor kesehatan maupun berbagai dampak ekonomi dari pandemi tersebut, mendorong peningkatan kinerja serta peran PBB. Kemudian menyerukan pentingnya seluruh negara terus memperkuat PBB dan multilateralisme,” katanya.

Pada press briefing ini, Retno juga menjelaskan partisipasi Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB. Dia menyebut Indonesia berkomitmen mendukung pemenuhan hak warga Afghanistan.

“Terkait dengan kegiatan Dewan Keamanan PBB, pada 15 September 2020 DK PBB secara konsensus telah mengesahkan resolusi DK PBB nomor 2542 mengenai perpanjangan mandat United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) selama satu tahun ke depan,” katanya.

“UNAMA adalah misi PBB yang memiliki mandat untuk mendukung pemerintah Afghanistan dalam beberapa hal, di antaranya pembangunan politik, termasuk penguatan institusi pemerintahan, negosiasi perdamaian dan perlindungan rakyat sipil khususnya anak-anak dan perempuan,” sambungnya.

Retno mengatakan resolusi ini disusun oleh Jerman dan Indonesia sebagai CO-Penholder untuk resolusi ini. Dia menyebut resolusi itu mendukung pemenuhan hak bagi perdamaian Afghanistan.

“Resolusi tersebut disusun oleh Indonesia dan Jerman selaku co-penholder untuk isu Afghanistan di DK PBB. Dalam resolusi 2542 itu dibuat elemen baru yang secara jelas memberikan dukungan kepada Afghanistan dalam proses perdamaian dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Retno.

Pada Selasa (15/9) kemarin, Retno mengatakan juga melakukan komunikasi dengan Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan al-Saud. Dalam pembicaraan itu Retno mengatakan Indonesia juga mendukung perdamaian di Yaman.

“Pada hari Selasa, 15 September yang lalu, saya telah menerima telepon dari Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan membahas situasi stabilitas di kawasan, antara lain perkembangan situasi di Yaman. Saya menyampaikan bahwa Indonesia prihatin bahwa peningkatan ketegangan terkini yang terjadi di Yaman terutama dampaknya terhadap isu kemanusiaan. Situasi di Yaman ini juga telah dibahas dalam pertemuan sidang DK PBB tanggal 15 September 2020,” katanya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya